TANGERANGNEWS-Aksi tawuran yang sering dilakukan pelajar SMK PGRI 2 Kota Tangerang dinilai telah melanggar perjanjian bersama antar pelajar di Kota Tangerang. Akibatnya, sekolah tersebut terancam dicabut izinnya.
Sekda Kota Tangerang Harry Muya Zain menegaskan, pencabutan izin operasional sekolah merupakan salah satu sanksi tegas bagi pihak sekolah yang tidak bisa mengatur siswanya untuk mematuhi perjanjian antar pelajar. Pasalnya, perjanjian tersebut sudah berlaku baku dan disepakati oleh semua pelajar mewakili seluruh sekolah SMU sederajat yang ada di Kota Tangerang.
“Itu serius. Sanksi pencabutan ijin akan diberlakukan. Pihak sekolah juga harus bertanggungjawab karena guru bukan hanya sebagai pengajar. Tapi harus juga jadi pendidik. Pemaksimalan institusi yang ada didalam sekolah seperti BP dan sebagainya harus juga diaktifkan,” kata Harry.
Rencana pencabutan ijin terhadap SMK PGRI 2 Kota Tangerang berkait dengan diamankannya siswa dari sekolah tersebut oleh Polsek Tangerang. Saat diamankankannya 80 pelajar SMK PGRI 2 Kota Tangerang beberapa waktu lalu, ditemukan juga puluhan senjata tajam dari berbagai jenis.
“Kalau memang diperlukan adanya paguyuban antar sekolah. Itu juga baik dilakukan sebagai salah satu bentuk pencegahan. Semua pihak mulai dari orangtua, lingkungan dan sekolah saling berperan aktif,” ucap Harry.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMK PGRI 2 Kota Tangerang, Drs H Syamsul Bahri, Msi mengatakan pihaknya sudah berusaha untuk menghindari aksi tawuran yang dilakukan oleh para pelajar disekolahnya. Hanya saja, tawuran lebih sering terjadi saat pelajaran sekolah usai.
“Aksi tawuran bukan semata kesalahan sekolah dalam mengajar siswa. Pihak sekolah sudah melakukan upaya-upaya prepentif agar para siswa tidak terlibat tawran. Sejak tahun 2008, sudah ada 4 siswa yang dikeluarkan dari SMK PGRI 2 karena terbukti terlibat aksi tawuran. Itu adalah salah satu sanksi,” kata Syamsul Bahri.
Beberapa sekolah yang memang sering terlibat dalam aksi tawuran diantaranya SMK PGRI 2 Tangerang, SMK 4 Tangerang, SMK Vochtec, SMK Yupentek 1 dan SMK Negeri 2. Karenanya, pihak sekolah kata Syamsul juga melakukan upaya rajia atas barang bawaan pelajar saat hendak masuk sekolah. Beberapa guru juga dilibatkan untuk memantau titik-titik tempat pelajar sering menungguangkutan umum.
"Kami juga membuat kerjasama dengan sekolah SMU Yupentek Cikokol. Jadi upaya sudah dilakukan. Tapi, kondisi lain kadang yhang memicu anak-anak kembali terlibat tawuran,” kata Syamsul yang menyatakan kondisi lain tersebut diantaranya adalah hasutan dari beberapa alumni sekolah. Selanjutnya, tekanan yang didapati siswa dari seniornya apabila tidak ikut bergabung dalam tawuran.
Ketua PGRI Kota Tangerang, H Saman mengatakan pencabutan ijin sekolah adalah opsi terakhir. Salah satu yang dapat menekan aksi tawuran kata H Saman adalah dengan memperbanyak jam ekstrakulikuler.(rangga)
