TANGERANG-Banyak kalangan yang menilai keberhasilan pembangunan di sebuah daerah/kota diukur dari seberapa banyak pembangunan fisik yang dilakukan di kota/daerah tersebut. Padahal kalau ditelaah lebih dalam, banyak sektor pembangunan lainnya yang juga tak kalah penting dibanding pembangunan fisik. Contohnya adalah pembangunan sumber daya manusia seperti pemberdayaan anak dan perempuan, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
 

Melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) sebagai leading sector dengan ditopang oleh satuan stakeholder yang lain, pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Tangsel terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam sejumlah even yang diikuti baik di level provinsi hingga tingkat nasional, Kota Tangerang Selatan selalu menuai prestasi yang membanggakan.

Salah satu prestasi yang diraih Kota Tangerang Selatan adalah di ajang “Lomba Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” tahun 2012. Setelah meraih juara I tingkat Provinsi Banten dan menjadi wakil di tingkat nasional, Kota Tangerang Selatan yang diwakili Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong meraih juara III untuk kategori utama. Prestasi ini menyamai prestasi tahun 2011 yang juga meraih juara III tapi untuk kategori madya.

“Hasil ini bisa dikatakan meningkat, karena prestasi yang kita raih untuk kategori utama,” kata Sekretaris BPMPPKB Kota Tangsel dr. Yanti Sari yang didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Hj. Listiana Windiawati, Rabu (25/7/2012).

Diketahui ada tiga kategori dalam lomba tahunan tersebut yaitu kategori pratama, madya dan kategori utama. Untuk tahun ini, penyerahan penghargaan dilakukan di Surabaya dengan Sidoarjo sebagai juara I dan Jakarta sebagai juara II.

Menurut Yanti, program penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) di Kota Tangerang Selatan memang termasuk dalam program prioritas BPMPPKB. Oleh karena itu, sejumlah kebijakan pun dilakukan untuk menekan tingkat KDRT. Salah satu yang dilakukan adalah pendirian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Tidak hanya di tingkat Kota Tangsel, lembaga P2TP2A juga akan didirikan hingga tingkat kelurahan.
Untuk memudahkan operasionalisasinya, lembaga ini akan selalu berkoordinasi dengan Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kelurahan. Salah satu tugas P2TP2A adalah melakukan sosialisasi UU No 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

“Jadi, pendirian P2TP2A di kelurahan ini sebagai jawaban dari upaya kami dalam melakukan pencegahan KDRT di tengah masyarakat. Dengan Kota Tangsel meraih juara III, maka program PKDRT (Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, red) harus terus digalakkan,” imbuh Kabid Pemberdayaan Perempuan Listiani Windiawati.

Masih terkait dengan program pemberdayaan perempuan dan anak, Kota Tangsel juga didaulat menjadi model percontohan Kota Layak Anak. Dengan demikian konsekuensinya, Pemkot Tangsel harus mendorong agar semua anak-anak di kota termuda di Provinsi Banten ini untuk mendapat 31 hak yang melekat di dalam dirinya. Di antara 31 hak anak tersebut adalah masalah kesehatan, dan pendidikan.

Yanti menjabarkan, dalam upaya mendorong pemenuhan 31 hak anak, obyek dari program tersebut bukan hanya kelompok anak-anak yang kurang beruntung dari sisi ekonomi. Akan tetapi semua kelompok anak baik yang beruntung maupun kurang beruntung. Sebab tidak ada jaminan, kelompok anak yang secara ekonomi tercukupi, otomatis semua hak anaknya juga ikut terpenuhi.

“Ini yang kita dorong supaya semua hak-hak anak terpenuhi,” tandas Yanti.

Khusus untuk kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi, Yanti mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Teknisnya, BPMPPKB melakukan pemantauan terhadap kelompok-kelompok kurang beruntung, sementara dari sisi alokasi anggaran untuk penanganan dikkordinasikan ke Dinsosnakertrans Kota Tangsel.

Yanti juga menginformasikan, bahwa sebagai model kota layak anak, Kota Tangsel juga pernah mengirimkan salah satu anak terbaiknya, Claudia (17) dalam ajang Forum Anak ASEAN yang digelar di Singapura pada Juni 2012. Dari Indonesia ada tiga anak yang menjadi duta bangsa. Selain wakil dari Kota Tangsel dua anak lainnya berasal dari Kupang dan Gunung Kidul.   

“Prestasi ini juga sangat membanggakan karena ada wakil dari Kota Tangsel,” kata wanita berjilbab ini.

Program BPMPPKB Kota Tangsel lainnya yang masih berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak adalah itsbat nikah bagi 120 pasangan yang telah menikah di bawah tangan. Untuk tahap awal sudah 40 pasangan yang mengikuti itsbat nikah pada bulan Mei kemarin. Sedangkan 80 pasangan lainnya kemungkinan akan dilakukan itsbat nikah pada bulan September mendatang.

Dengan dilaksanakannya itsbat nikah tersebut, kata Yanti, maka pasangan yang umumnya sudah menikah beratahun-tahun itu memiliki legalitas yang sah. Begitu pula para anak-anaknya yang akhirnya memiliki status yang jelas berkaitan dengan administrasi kependudukan.

“Mereka bisa punya akte kelahiran yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. (ADV)