Minggu, 21 September 2014

 
 
Minggu, 21 Oktober 2012 15:30 WIB
Dibaca : 523
 

Dikeluhkan RS, DPRD Minta MoU Program Multiguna Direvisi

Mahasiswa melakukan aksi demo terkait Kartu Multiguna. tangerangnews / dira
Reporter : -
Ukuran Huruf : A A A
Reporter : Rangga A Zuliansyah
 
 
TANGERANG-DPRD Kota Tangerang mendorong Pemkot Tangerang melalui Dinas Kesehatan melakukan revisi terhadap MoU dengan Rumah Sakit (RS) swasta terkait tarif pelayanan kesehatan minim dalam program multiguna. Pasalnya, tarif pelayanan kesehatan tersebut membuat RS merugi.
 
Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Suwandi mengatakan, besaran tarif yang ditetapkan dalam MoU tersebut menggunakan tarif berdasarkan peraturan dari Kemenkes RI yang sangat minim. “Setidaknya hanya 35% yang dibayarkan dari tarif normal,” katanya, Selasa (16/10).
 
Dijelaskan Suwandi, sejumlah RS yang datang saat hearing bersama DPRD, beberapa waktu lalu, mengeluhkan tarif tersebut. Beberapa dari manajemen RS meminta DPRD mencarikan jalan keluar agar RS tidak terus menerus merugi akibat tarif minim tersebut.
 
“Akibatnya minimnya tarif pelayanan, ada sejumlah RS yang bersiasat menyediakan ruang perawatan kelas 3 terbatas hanya beberapa tempat tidur saja untuk pelayanan multiguna. Agar tidak merugi terlalu banyak,” tambahnya.
 
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini menilai, permasalahan inilah yang mengakibatkan berbagai penolakan dari sejumlah RS untuk pasien multiguna. Namun untuk penyesuaian tarif pun memerlukan anggaran yang tidak sedikit. “Karenanya perlu dipikirkan kembali pemecahannya, agar warga dapat menikmati pelayanan kesehatan gratis tanpa hambatan,” pungkasnya.

 
 
Rabu, 17 September 2014 15:51 WIB
Larang Plat B ke Bogor, Kepala Daerah Tangerang Menolak
 
 
Selasa, 16 September 2014 22:00 WIB
Warga Tangsel Diajarkan Budidaya Anggrek
 
 
 
 
Sabtu, 20 September 2014 23:01 WIB
Pasar Tanah Tinggi Diharapkan Ikut Sertakan Warga
 
 
Jum'at, 19 September 2014 20:33 WIB
Tiga Kepala Daerah Bahas Investasi Tangerang
 
Jum'at, 19 September 2014 20:28 WIB
Pembangunan Wisata Kota Lama Butuh Waktu 5 Tahun
 
Kamis, 18 September 2014 23:00 WIB
Konflik Pasar Tanah Tinggi harus pendekatan Agama