Senin, 20 Oktober 2014

 
 
Minggu, 21 Oktober 2012 15:30 WIB
Dibaca : 616
 

Dikeluhkan RS, DPRD Minta MoU Program Multiguna Direvisi

Mahasiswa melakukan aksi demo terkait Kartu Multiguna. tangerangnews / dira
Reporter : -
Ukuran Huruf : A A A
Reporter : Rangga A Zuliansyah
 
 
TANGERANG-DPRD Kota Tangerang mendorong Pemkot Tangerang melalui Dinas Kesehatan melakukan revisi terhadap MoU dengan Rumah Sakit (RS) swasta terkait tarif pelayanan kesehatan minim dalam program multiguna. Pasalnya, tarif pelayanan kesehatan tersebut membuat RS merugi.
 
Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Suwandi mengatakan, besaran tarif yang ditetapkan dalam MoU tersebut menggunakan tarif berdasarkan peraturan dari Kemenkes RI yang sangat minim. “Setidaknya hanya 35% yang dibayarkan dari tarif normal,” katanya, Selasa (16/10).
 
Dijelaskan Suwandi, sejumlah RS yang datang saat hearing bersama DPRD, beberapa waktu lalu, mengeluhkan tarif tersebut. Beberapa dari manajemen RS meminta DPRD mencarikan jalan keluar agar RS tidak terus menerus merugi akibat tarif minim tersebut.
 
“Akibatnya minimnya tarif pelayanan, ada sejumlah RS yang bersiasat menyediakan ruang perawatan kelas 3 terbatas hanya beberapa tempat tidur saja untuk pelayanan multiguna. Agar tidak merugi terlalu banyak,” tambahnya.
 
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini menilai, permasalahan inilah yang mengakibatkan berbagai penolakan dari sejumlah RS untuk pasien multiguna. Namun untuk penyesuaian tarif pun memerlukan anggaran yang tidak sedikit. “Karenanya perlu dipikirkan kembali pemecahannya, agar warga dapat menikmati pelayanan kesehatan gratis tanpa hambatan,” pungkasnya.

 
 
Selasa, 7 Oktober 2014 10:44 WIB
Ditolak Wali Kota, Pintu M1 Belum Ditutup Permanen
 
 
Minggu, 28 September 2014 19:06 WIB
Airin Disarankan Tetap Bersama Benyamin
 
 
Selasa, 23 September 2014 19:06 WIB
Bantuan Rp100 M Ditolak DPRD DKI, Wali Kota Tangerang Nyerah
 
 
 
 
 
Senin, 20 Oktober 2014 18:40 WIB
Tunda Kunker, Forum RW di Tangsel Minta DPRD Kritis
 
 
Senin, 20 Oktober 2014 17:26 WIB
Sekda Ralat Pernyataan Wali Kota Tangerang