TANGERANGNEWS-Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura II menyatakan masalah kesemerawutan di Bandara tidak terlepas juga atas kesalahan Pemkot Tangerang dalam menyediakan lapangan kerja yang masih minim.
Kepala Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta Hariyanto mengatakan, dalam
permasalahan sosial leading sektornya adalah pemerintah. "Soal ini harus jelas
siapa yang bertanggung jawab, kalau semuannya PT Angkasa Pura ya edan," kata orang
nomor satu di Bandara tersebut, siang tadi.
Permasalahan calo tiket, pedagang asongan, taksi gelap dan porter liar adalah
permasalahan sosial. Pemkot Tangerang, kata Hariyanto, sangat lamban terkait
pengangguran dan penyediaan lapangan kerja.
Seandainya ini bisa teratasi, Bandara mungkin tidak akan seperti saat
ini. Padahal, kata dia, berbagai biaya sudah dikeluarkan untuk membebaskan bandara
ini dari permasalahan itu.
" Contohnya untuk parkir saja, kita sudah menyetorkan PAD ke Kota Tangerang pertahun
sekitar Rp10,6 miliar. Belum yang lainnya. Harusnya, pajak tersebut dikembalikan ke
Bandara, bukan hanya diambil tetapi dibangun lagi, ini tidak, jalan dan PJU, kami
juga yang perbaiki," jelasnya.
Selama ini, hampir setiap hari pihak PT Angkasa Pura II mengirimkan para pelanggar
ketertiban itu ke Panti Sosial di Kedoya, Jakarta Barat. Tetapi, kini Kedoya sudah
tidak dapat lagi menampungnya. Dengan terpaksa pihaknya melepaskannya, kembali
setelah dilakukan pendataan.
Menurutnya, pihaknya sudah melakukan tindakan preventif, dan persuasif . Tetapi,
yang terjadi malah dibawa ke Pengadilan Negeri Tangerang lantaran menangkap 10 anak
yang bermain judi di Bandara. "Ini yang terjadi, sampai-sampai Kapolres yang lama
yakni Pak Guntur menjadi saksi di sana," katanya.
Dirinya meminta maaf kalau sampai menyinggung Wali Kota Tangerang Wahidin Halim,
sebab memang lebih banyak pajak tersebut masuk ke Pemkot Tangerang."Ampun deh kalau Pak Wahidin marah nanti," ujarnya.
Hariyanto menyatakan, memang sebaiknya pajak itu masuk ke Provinsi Banten terlebih dahulu, setelah baru disebarkan ke "anak-anaknya" (Pemkot atau Pemkab). Menurutnya, cara tersebut mungkin efektif membantu PT Angkasa Pura, mengingat selama ini pajak yang disetorkannya langsung masuk ke PAD Kota Tangerang.
Selain ke Pemkot Tangerang, pihaknya juga selalu membayar kepada Satgas Taksi yang
mengawasi adanya Taksi gelap. Anggarannya tidak sedikit, setahun mencapai Rp2
miliar. "Saya sangat khawatir jumlahnya taksi gelap perbulan yang kita tangkap taksi
gelap mencapai 2.000, tetapi yang ini-ini saja orangnya," katanya.
Diakuinya bandara Internasional di dunia yang ada tukang ojeknya hanya di
Soekarno-Hatta . Tetapi dirinya mengutarakan, itu semua juga tidak terlepas dari
adanya kebutuhan atau diman dari masyrakat.
"Ojek, calo tiket, porter dan taksi gelap sama. Semua berada di Bandara lantaran
adanya kebutuhan dan perbandingan harga yang relatif lebih rendah. Belum lagi ada
anak buah saya yang ditodong pistol kalau melarang oknum berseragam masuk.
Huh..pokoknya, edan lah Soekarno-Hatta ini," keluhnya.
Terkait pernyataan Hariyanto, Kepala Bagian Humas dan Protokoler Kota Tangerang,
Maryoris Namaga menyatakan, apa yang dilakukan Pemkot Tangerang dalam menarik pajak itu sudah sesuai dengan Undang-Undang. "Soal apakah tidak kembali kepada pembangunan di Bandara, saya hanya bisa menjelaskan secara umum. Memang sebaiknya, pihak kami (Pemkot Tangerang) duduk bersama dengan PT Angkasa Pura II, mengingat selama ini Bandara adalah wilayah otorita yang biasanya jarang mengundang Pemkot Tangerang," tandasnya. (dira)
