Connect With Us

Rano Karno Diminta Jangan Buat Gaduh Warga Tangerang

Denny Bagus Irawan | Minggu, 27 September 2015 | 15:38

Rano Karno dan Arief R Wismansyah (tangerangnews / rangga)

TANGERANG-Sebanyak 70 organisasi kepemudaan di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang meminta agar Gubernur Banten Rano Karno membatalkan wacana penggabungan Polres Tangerang ke Polda Banten. "Semua organisasi kepemudaan sepakat meminta agar Polres Tangerang tetap bergabung ke Polda Metro Jaya,"ujar Ketua Komite Nasional Pemudan Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang Cucu Abdul Rosyid, hari ini kepada wartawan.

Wacana tersebut, kata Cucu, akan memicu kegaduhan kegaduhan baru dalam masyarakat yang selama ini memiliki hubungan dan koordinasi yang terjalin baik dengan Polda Metro Jaya." Mengapa ketika semuanya sedang tidak ada masalah, kondisi baik baik saja, ada wacana seperti ini?,"kata Cucu.

Menurut dia, perubahan status wilayah hukum ini akan melebar pada hal hal lain yang berhubungan dengan masyarakat luas seperti perubahan nomor plat kendaraan,  masalah hukum, ekonomi, politik hingga sosial budaya." Tangerang penyangga ibu kota Jakarta, sudah seharusnya tetap berada dibawah naungan Polda Metro Jaya,"katanya.

Sejumlah elemen masyarakat Tangerang Raya juga meminta agar wacana Polres Tangerang bergabung ke Polda Banten ditinjau ulang. Mereka menilai, dibawah naungan Polda Metro Jaya selama ini segala sesuatunya sudah sangat efektif sehingga tidak perlu ada perubahan lagi." Kami berharap wilayah hukum Tangerang tetap bergabung dengan Polda Metro Jaya," ujar Ketua Asosiasi Kepala Desa se-Banten Sutra Wijaya.

Secara geografis, kata Sutra, wilayah hukum Tangerang sangat berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta. Sehingga akan lebih efektif berada dalam koordinasi Polda Metro Jaya." Selama ini hal itu terbukti, dari pengamanan aksi demonstrasi, penanganan hukum dan kriminal, sampai suksesi pilkades serentak Kabupaten Tangerang baru baru ini berjalan aman dibawah kendali Polda Metro Jaya,"kata Sutra yang mengaku ikut menandatangani dukungan Polres Tangerang tetap di bawah Polda Metro Jaya.

Jasmaryadi, tokoh masyarakat Kabupaten Tangerang bernada sama. Bahkan ia meminta wacana itu dibatalkan." Sudah kesiangan, mengapa masalah ini tidak disusun jauh sebelum Polda Banten di bentuk,"katanya.

TANGSEL
UIN Ciputat Didorong Masuk Program Percontohan RDF Bantu Atasi Sampah Tangsel

UIN Ciputat Didorong Masuk Program Percontohan RDF Bantu Atasi Sampah Tangsel

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:19

Masalah tumpukan sampah di Tangerang Selatan (Tangsel) kian mengkhawatirkan. Menanggapi situasi ini, Komisi VIII DPR RI mendorong Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat untuk terjun langsung menjadi solusi nyata

BISNIS
JHL Group Tegaskan Standar Kinerja dan Daya Saing Lewat JHL Award 2026

JHL Group Tegaskan Standar Kinerja dan Daya Saing Lewat JHL Award 2026

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:49

Di tengah dinamika industri hospitality, F&B, otomotif, hingga pengembangan bisnis yang semakin kompetitif, JHL Group menegaskan standar kinerja baru melalui gelaran JHL Award 2026.

OPINI
Ironi BPJS PBI: Melayani Setengah Hati

Ironi BPJS PBI: Melayani Setengah Hati

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:49

Bayangkan! Kita sedang menunggu antrian panjang untuk berobat, tetapi begitu sampai di meja pendaftaran, petugas pendaftaran mengatakan bahwa kartu BPJS PBI kita sudah tidak aktif, sehingga tidak bisa digunakan lagi.

BANTEN
Klarifikasi Dinas PUPR Banten: Jalan Raya Pasar Kemis Kewenangan Pemkab Tangerang

Klarifikasi Dinas PUPR Banten: Jalan Raya Pasar Kemis Kewenangan Pemkab Tangerang

Sabtu, 14 Februari 2026 | 13:28

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten memberikan klarifikasi terkait pemberitaan Tangerangnews mengenai kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa sejumlah pengendara motor di Jalan Raya Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill