Connect With Us

817.401 Warga di Banten Terancam Tak Bisa Mencoblos

Rangga Agung Zuliansyah | Kamis, 3 November 2016 | 19:00

| Dibaca : 922

Ketua KPU Banten Agus Supriyatna. (@TangerangNews.com 2016 / Rangga A Zuliansyah)

 

TANGERANGNews.com-Sebanyak 817.401 warga Provinsi Banten terancam tidak bisa mencoblos pada Pemilihan Gubernur 2017. Pasalnya mereka belum melakukan perekaman KTP elektronik. 

Ketua KPU Banten Agus Supriyatna mengatakan, jumlah daftar pemilih sementara (DPS) dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sebanyak 7.802.350 pemilih, yang terdiri dari 3.943.916 laki-laki dan 3.858.434 perempuan. Pemutakhiran data pemilih dilakukan di 155 Kecamatan, 1551 Desa/Kelurahan dan 16.497 TPS.

“Dari pendataan tersebut ditemukan daftar pemilih potensial non KTP elektronik sebanyak 817.401 orang,” kata Agus saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Banten pada Pilgub 2017 di Hotel Novotel, Kota Tangerang, Kamis (3/11/2016).

Menurut Agus, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No 8/2016 bahwa salah satu syarat mencoblos adalah sudah melakukan perekaman e-KTP. Jika hingga tanggal 1 Desember 2016 belum merekam, maka namanya akan dicoret dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Karena itu kita menghimbau agar warga segera melakukan perekaman. Karena saat ini blanko e-KTP masih habis, minimal sudah mendapat surat keterangan telah melakukan perekaman dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil),” katanya. 

Pihaknya juga telah berkoodinasi dengan pemerintah di Kabupaten Kota di Provinsi Banten untuk mengeluarkan surat keterangan perekaman.

“Kita juga meminta agar Pemda mendorong warganya melakukan perekaman agar hak suaranya tidak hilang,” kata Agus. 

Sementara Ketua Bawaslu Provinsi Banten Pramono Tanthowi  mengatakan, e-KTP ini memang menjadi persoalan nasional. Jumlah pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP di Banten termasuk sangat tinggi karena melebihi 10 persen.

Hal ini terjadi karena pemerintah pusat menjadikan e-KTP sebagai syarat mencoblos dalam Pilkada. 

“Seharusnya jangan dikaitan. Biarkan saja program e-KTp berjalan, pemilih tetap bisa mencoblos dengan KTP lama asal seusai domisili. Kalau begini kan jadi saling menggantung,” katanya.

Menurut Pramono, solusinya selain mendorong pemilih melakukan perekaman e-KTP, seluruh Panswalu dan KPU harus memegang daftar pemilih, baik yang belum memiliki maupun yang sudah memiliki e-KTP.

”Seluruh daftar harus by name by address. Jangan sampai ada perekaman baru yang bukan warga Banten dan jangan sampai ada surat keterangan perekaman yang keluar untuk orang yang tidak berhak,” jelasnya.

 

SPORT
Taruna Merah Putih Gelar Festival Sepak Bola di Jatiuwung

Taruna Merah Putih Gelar Festival Sepak Bola di Jatiuwung

Senin, 2 April 2018 | 12:00

TANGERANGNEWS.com-Dewan Pimpinan Cabang Taruna Merah Putih (TMP) Kota Tangerang Menggelar kegiatan Festival Hiburan Sepakbola di Kampung Pasirjaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Minggu (1/4/2018).

MANCANEGARA
Ajaib, Kakek di India Makan Pasir Selama 40 Tahun

Ajaib, Kakek di India Makan Pasir Selama 40 Tahun

Jumat, 23 Maret 2018 | 09:00

TANGERANGNEWS.com-Demi alasan kebugaran, seseorang akan mengonsumsi makanan empat sehat lima sempurna. Yang jelas harus ada kandungan karbohidrat, protein dan serat. Namun, apa yang dilakukan oleh seorang kakek di India sangatlah beda.

KAB. TANGERANG
Sumardi Dilantik Jadi Ketua DPRD  Kabupaten Tangerang

Sumardi Dilantik Jadi Ketua DPRD Kabupaten Tangerang

Senin, 23 April 2018 | 17:00

TANGERNGNEWS.com-Pergantian antar waktu (PAW) Ketua DPRD Kabupaten Tangerang akhirnya dihelat. Sumardi, kader Partai Golkar Kabupaten Tangerang itu kini menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tangerang menggantikan Mad Romli.

"Penderitaan terburuk dalam hidup bukanlah dengan kalah, kehilangan sesuatu maupun kemalangan yang menimpa, melainkan rasa takut akan sesuatu dan kemudian ketakutan itu tak pernah terlepas dari diri Anda."

Anonim