Connect With Us

DPD & Menkes Minta Program Berobat Gratis WH Terintegrasi dengan JKN

Muhamad Heru | Jumat, 27 April 2018 | 17:00

| Dibaca : 636

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat rapat kerja yang dihadiri Menkes RI dan Gubernur Banten, Kamis (26/4/2018). (TangerangNews / Muhamad Heru)

TANGERANGNEWS.com-Progrm kesehatan gratis yang digagas Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mendapat dukungan dari Anggota DPD/MPR RI dan Menteri Kesehatan. Meski demikian, WH diminta mengintegrasikan program tersebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan program pemerintah pusat.

“Kami akan kawal program Gubernur Banten sampai ke tahap manapun, rakyat Banten mendukung seluruhnya,” tegas Subadri yang juga Ketua DPD Hanura Banten saat rapat kerja yang dihadiri Menkes RI dan Gubernur Banten, Kamis (26/4/2018).

Terkait konsep jaring pengaman sosial, menurut Subadri, hal tersebut dilakukan agar tidak berbenturan dengan Undang-undang tentang JKN. Namun pada praktik dan tujuannya tetap sama, yakni membantu masyarakat Banten yang belum tercover oleh BPJS Kesehatan.

Untuk pengawalan yang akan dilakukan DPD, dengan tujuan untuk menyamakan persepsi. Terutama, dengan beberapa instansi seperti BPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

“DPD akan tindak lanjuti supaya jangan dipersepsikan. Ini kan kalau dianggapnya tidak ada payung hukumnya. Tetapi kan kebijakan gubernur ini menurut saya adalah semacam terobosan, ijtihad kalau dalam bahasa agama, itu yang intinya adalah bagaimana menyelamatkan rakyatnya yang tidak tercover oleh BPJS,” tuturnya.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut semua mengapresiasi dan menyambut baik program gubernur tersebut. Kementerian Kesehatan pun bukan menolak, tetapi mereka lebih merujuk kepada aturan normatif.

“Kementerian Kesehatan menyampaikan alternatif solusi ini, konsepnya itu bukan asuransi kesehatan rakyat. Namun, sistem jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial itu juga bisa dalam konteks pengaman kesehatan. Jadi kalau ada rakyat Banten yang sakit dan itu belum tercover oleh BPJS, itu bisa diatasi oleh program jaring pengaman sosial tadi, tetapi ini kan perlu proses,” ujarnya.



Menteri Kesehatan Nila F Moeloek pun sangat mengapresiasi kebijakan Gubernur Banten untuk melindungi warganya melalui berobat gratis bagi warga miskin dengan menggunakan KTP.

Pemerintah Provinsi Banten sudah menyediakan anggaran hingga Rp126 miliar. Menkes menyarankan, upaya baik Pemprov Banten tersebut, harus diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meski memerlukan waktu.

“Sementara, kata Pak Gubernur, saat ini sudah banyak masyarakat yang menderita sakit dan memerlukan pengobatan segera. Itu sebabnya saya menyarankan agar Pemprov Banten dapat menggunakan pola jaring pengaman sosial dalam merealisasikan program kesehatan gratisnya,” tegas Menkes.(RAZ/RGI)

PROPERTI
Bangun Stasiun Cisauk, Sinar Mas Land Kembangkan Kawasan BSD City

Bangun Stasiun Cisauk, Sinar Mas Land Kembangkan Kawasan BSD City

Senin, 18 Februari 2019 | 17:28

TANGERANGNEWS.com-Gedung baru Stasiun Cisauk telah resmi beroperasi sejak, Jum'at (1/2/2019) lalu. Pembangunan tersebut merupakan suatu

KOTA TANGERANG
Gerindra Persilahkan Warga Kota Tangerang Ikut Aksi Demo di Jakarta

Gerindra Persilahkan Warga Kota Tangerang Ikut Aksi Demo di Jakarta

Selasa, 21 Mei 2019 | 18:28

TANGERANGNEWS.com-DPC Partai Gerindra Kota Tangerang mempersilahkan warga Kota Tangerang untuk turut serta dalam aksi unjuk rasa yang digelar di kantor penyelenggara pemilu, Jakarta.

BANDARA
Jalan Perimeter Selatan Soetta Dibuka, Pengendara Semringah

Jalan Perimeter Selatan Soetta Dibuka, Pengendara Semringah

Senin, 20 Mei 2019 | 18:00

TANGERANGNEWS.com-Jalan Perimeter Selatan, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang telah diujicoba atau dibuka setelah sempat ditutup selama setahun karena direvitalisasi, Senin (20/5/2019).

"Jurnalisme, karena menyangkut pengumpulan informasi, sedikit berbeda dari pekerjaan intelijen. Dalam penilaian saya, pekerjaan seorang jurnalis sangat menarik."

Vladimir Putin (Presiden Rusia)