Banten Inginkan Pramono Tetap Menjadi Sekjen

| Minggu, 4 April 2010 | 20:00

Logo PDI Perjuangan (tangerangnews / tangerangnews)

TANGERANGNEWS-DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, melalui Sekretarisnya, Ananta Wahana mengatakan, dalam rapat koordinasi darah (Rakorda) Banten yang diikuti 8 cabang DPC PDIP, telah disepakati dukungan terhadap Pramono Anung sebagai sekretaris Jendral PDIP, periode mendatang.

Menurutnya Pramono telah menyumbangkan stabilitas pada tubuh PDI-Perjuangan. Partai berlambang moncong putih itu tergolong, selama lima tahun kedepan sampai sekrang relatif lebih stabil dan tertib. “ Toh kalau ada catatan, itu yang akan diperbaiki di kongres nanti. Pramono memang ahli manjamenen, dan kami harap Pramono bisa lebih mensolidkan DPP," papar Ananta, siang tadi.

Dikatakan, Ananta dukungan terhadap Pramono tak berarti menegasikan faktor anak muda yang diisayaratkan Ketua Umum Megawati Soekarno Poetri. Menurutnya yang terpenting adalah terpenuhinya kader PDIP sesungguhnya dalam struktur PDIP.

"Kami agak susah mendefinisikan anak muda itu seperti apa, saya anggap pak Pramono relatif muda. Yang trepenting adalah pemenuhan 4 kriteria kader PDIP, yakni pluralis, kebangsaan, kerakyatan dan religius," tukasnya. (dira)

Terpopuler

TOKOH

Masinis Penyintas Tragedi Bintaro 1987 Slamet Suradio Tutup Usia di Umur 87 Tahun

Rabu, 3 Juni 2026 | 15:53

Slamet Suradio, masinis yang selamat dari peristiwa tabrakan kereta api dalam Tragedi Bintaro 1987, meninggal dunia pada Rabu, 3 Juni 2026, dini hari.

NASIONAL

ESDM Buka Peluang Pertamax Turun Lagi, Asal Harga Minyak Dunia Ikut Melandai

Rabu, 17 Juni 2026 | 13:45

Pemerintah menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi masih akan mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia.

KAB. TANGERANG

Pemkab Tangerang Bakal Kurangi Proyek Infrastruktur Imbas Kenaikan BBM

Selasa, 16 Juni 2026 | 18:38

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bakal mengurangi volume pembangunan infrastruktur di wilayahnya imbas kenaikan harga pada sejumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi.