Tak Maksimal Sumbang PAD, Wisata Kabupaten Tangerang Terkendala Regulasi dan Lahan
Selasa, 6 Oktober 2026 | 19:40
Potensi pariwisata di Kabupaten Tangerang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
TANGERANGNEWS.com-Jajaran struktur organisasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Provinsi Banten secara resmi dilantik.
Pelantikan secara langsung dilakukan oleh Ketua Umum DPP Walubi Siti Hartati Murdaya di Alium Hotel Tangerang, pada Minggu (3/3/2019).
Rangkaian pelantikan terlebih dulu dilakukan dengan doa menurut agama Buddha. Selanjutnya, para pengurus disumpah menurut ajaran agama tersebut.
Ketua Umum DPP Walubi Siti Hartati Murdaya mengatakan, dengan resminya pengurus DPD Provinsi Banten ini, diharapkan bisa menjalankan tugas dengan baik.
Selain itu, para pengurus yang melingkupi 8 kabupaten/kota ini juga diharapakan pula dapat hidup dengan kerukunan umat beragama di Indonesia.
"Semoga dapat membawa kemajuan di kota dan membawa nama besar Walubi menjadi lebih besar lagi serta hidup rikun sesama umat beragama," ujarnya.
Setelah dilantik, para pengurus juga melakukan Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Ketua DPD Walubi Banten terpilih Ricky Tansil berharap dapat memberikan solusi dalam permasalahan yang sedang dihadapi umat Buddha.
“Dengan diadakannya Rakerda ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif tidak hanya oleh Walubi, akan tetapi seluruh umat Buddha,” jelasnya.
Disamping itu, lanjut dia, Rakerda ini dapat lebih meningkatkan peran Walubi dalam mengelola umat Buddha khususnya di Provinsi Banten.
“Ini akan dapat memberikan peluang yang sangat baik untuk mengembangkan program - program pembinaan organisasi maupun pembinaan umat Buddha di wilayah Banten,” tukasnya.(RAZ/RGI)
TODAY TAGPotensi pariwisata di Kabupaten Tangerang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Solana memasuki akhir 2026 dengan sejumlah katalis yang dapat menentukan arah harga SOL. Pertumbuhan ekosistem, aktivitas jaringan, pengembangan aplikasi terdesentralisasi, serta kondisi pasar kripto menjadi faktor fundamental yang perlu
Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penyusunan.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews