Cilegon - Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) resmi memiliki perwakilan di Banten. Inventarisir permasalahan pelabuhan di Banten akan jadi tugas pokok.
Selain menyerap aspirasi, koordinasi dengan pemerintah baik pusat maupun daerah bakal gencar dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada di pelabuhan. Fokus ABUPI adalah menyerap aspirasi para pengelola badan usaha pelabuhan.
"Ini adalah yang pertama di Banten di bentuk ABUPI. sebenarnya kita mau mewadahi sebagai forum komunikasinya para badan usaha pelabuhan di wilayah Banten, aspirasi mereka permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BUP termasuk terminal untuk kepentingan sendiri ( TUKS ) dan terminal khusus di wilayah Banten," kata Ketua ABUPI Korwil Banten, Widi Hartono kepada wartawan, Rabu (4/12/2019).
Ada beberapa permasalahan di BUP yang menjadi kendala, yakni pendanaan, legalitas, dan perizinan. Dengan tiga macam permasalahan itu, ABUPI akan coba menjembatani untuk berkomunikasi ke pemerintah.
"Pasti kita terus mengkoordinasikan ini dengan pemerintah pusat, daerah, dan kota. Kemudian kita juga meningkatkan kapabilitias dari SDM di bidang kepelabuhan, nanti ada training kepelabuhanan dari pusat maupun dari internal ABUPI," ujarnya.
Widi mengatakan, selain di Banten, ABUPI sudah berdiri sejak 5 tahun lalu. Namun, di Banten baru terbentuk untuk mempermudah komunikasi antara BUP dan pemerintah.
"Selama ini ABUPI sudah ada di tingkat nasional, sudah lima tahun, tapi di wilayah Banten ini belum ada koordinator wilayah, sebenarnya ini hanya wilayah koordinator Banten saja. ABUPI salah satu asosiasi yang diminta masukan revisi undang-undang kepelabuhanan atau maritim," kata dia.(RMI/HRU)
Menghabiskan waktu liburan tidak selalu harus menempuh perjalanan jauh. Sepanjang bulan Mei 2026, Howard Johnson By Wyndham Tangerang menghadirkan pengalaman “One Stop Vacation”, sebuah konsep liburan terpadu yang memadukan kenyamanan menginap
TODAY TAG
Kebutuhan hunian nyaman dan terintegrasi di kawasan penyangga Jakarta terus meningkat seiring perkembangan kehidupan urban.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan mengevaluasi sejumlah jurusan di sekolah menengah kejuruan (SMK) yang dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan kebutuhan dunia kerja.
Memulai bisnis tanpa legalitas yang jelas bisa menjadi hambatan besar di masa depan. Banyak pelaku usaha akhirnya kesulitan saat ingin bekerja sama dengan perusahaan besar atau mengikuti tender.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews