Connect With Us

Gubernur Banten: PNS Tetap Kerja di Kantor, Tapi Rapat Dibatasi

Achmad Irfan Fauzi | Minggu, 15 Maret 2020 | 17:20

Gubernur Banten Wahidin Halim bersama para kepala daerah se-Tangerang Raya dalam konferensi pers setelah rapat terkait pencegahan virus corona. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

TANGERANGNEWS.com–Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan wilayah Provinsi Banten berstatus kejadian luar biasa (KLB) terkait wabah virus corona (Covid-19). 

Ia pun menghimbau agar pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tetap masuk ke kantor seperti biasa. Namun, aktivitas rapat dikurangi.

"Itu (kerja di rumah) belum. Nanti apel kita siagakan. Aktivitas yang rapat keluar daerah tidak boleh. Aktivitas rapat juga kita kurangi dan masih kerja di kantor," ujar Wahidin di Pendopo Bupati Tangerang, Minggu (15/3/2020). 

Adapun untuk sekolah tingkat Paud, TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta di Tangerang Raya sudah diliburkan. Begitupun tingkat SMA atau SMK negeri maupun swasta Se-Provinsi Banten. Kebijakan meliburkan sekolah ini diterapkan untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus corona. 

Mantan Wali Kota Tangerang dua periode ini menyebut, penyebaran suspect virus corona di Banten cukup berkembang.

Hingga kini, kata dia, kasus pasien dalam pengawasan terkait virus corona jumlahnya 28 orang. Sedangkan orang dalam pantauan ada 35 kasus.

"Tidak ada yang terkena positif, kita anggap ini masih kita tangani dengan serius," katanya. (RAZ/RAC)

NASIONAL
Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:45

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

BISNIS
Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Bos Media Lokal Khawatir Link Tax Putus Trafik, Tolak Sentralisasi Kompensasi Lewat LMK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:33

Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

WISATA
Tak Maksimal Sumbang PAD, Wisata Kabupaten Tangerang Terkendala Regulasi dan Lahan

Tak Maksimal Sumbang PAD, Wisata Kabupaten Tangerang Terkendala Regulasi dan Lahan

Selasa, 6 Oktober 2026 | 19:40

Potensi pariwisata di Kabupaten Tangerang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill