TANGERANGNEWS.com-Ketua Fraksi PDI Perjuangan Muhlis mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mempertimbangkan fase perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Tangerang Raya. Sebab, PSBB membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
"Memang semua membutuhkan waktu, jika trend kasus konfirmasi COVID-19 ini terus mengalami peningkatan. Maka, efektifitas intervensi program dan penganggaran yang sedemikian besarnya tidak memiliki makna apa pun dan akan menjadi percuma," ujar Muhlis dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/4/2020).
Hal itu terjadi, karena dugaannya, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap imbauan pemerintah.
"Oleh karenanya, pada masa PSBB tahap perpanjang tersebut, diharapkan sudah tidak ada lagi fase yang sifatnya sosialisasi, imbauan, edukasi, peringatan, tapi sudah ditingkatkan pada penegakkan hukum dan pendisiplinan pada masyarakat," tegasnya.
Sebelum ditetapkannya PSBB tahap perpanjangan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten mendorong DPRD Provinsi Banten dan Pemprov Banten, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap apa saja yang telah dilakukan dalam penanganan penyebaran dan penularan COVID-19 ini.
Beberapa hal yang dianggap penting untuk dilakukan evaluasi menyeluruh, diantaranya evaluasi strategi dan operasional terhadap efektifitas penerapan PSBB di lapangan termasuk dampak yang mengikutinya.
"Evaluasi atas kepentingan pengujian sample secara masif dan pelacakan yang agresif, berapa progress yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten dan berapa banyak sarana laboratorium yang di miliki Provinsi Banten," jelasnya.
Selain itu, evaluasi terhadap sistem managemen rujukan di rumah sakit, serta evaluasi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.
"Saat ini semua sedang menjalankan bulan suci ramadan, maka juga penting dilakukan evaluasi atas ketersediaan pangan dan terjangkaunya daya beli rakyat," pungkas anggota DPRD Dapil Kabupaten Tangerang I ini.(RMI/HRU)
Seorang pria berinisial PKN, 55 tahun, warga Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang ditemukan tewas dengan kondisi gantung diri di pohon mangga dekat rumahnya, pada Sabtu 31 Januari 2026.
TODAY TAG
Krisis sampah di Tangsel bukan sekadar soal lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang penuh atau truk yang rusak. Masalah sebenarnya adalah kegagalan sistemik dalam menutup siklus konsumsi yang didorong oleh gaya hidup urban yang masif.
Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.
Pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel pertama di tahun 2026, yakni SBN seri ORI029 yang sudah bisa dibeli di aplikasi investasi Bibit.id, pada 26 Januari - 19 Februari 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
