Connect With Us

Warga Bisa Dipaksa Vaksin, Gubernur Banten: Tidak Melanggar HAM

Redaksi | Jumat, 15 Januari 2021 | 10:58

Gubernur Banten Wahidin Halim memberikan pernyataan total vaksin yang telah di terima di Pendopo Bupati Tangerang, Jalan Kisamaun, Kota Tangerang, Senin (11/1/2021). (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

TANGERANGNEWS.com-Provinsi Banten mulai memanfaatkan vaksin COVID-19 jenis Sinovak dan untuk pertama kali disuntikan kepada 14 kepala daerah dan pimpinan institusi se-Provinsi Banten, Kamis (14/1/2021).

Penyuntikan vaksin yang dilakukan vaksinator dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten ini merupakan yang pertama. Setelah 14 hari kemudian, penyuntikan yang kedua baru dilakukan.

Namun Gubernur Banten Wahidin Halim tidak ikut disuntik vaksin Sinovak karena terbentur faktor usia. Sedangkan wakilnya, Andika Hazrumy, terbentur kondisi kesehatan yang belum pulih.

Meski demikian Wahidin meminta masyarakat tidak menolak untuk disuntikan vaksin, karena negara yang dalam keadaan darurat menghadapi pandemi COVID. 

Pemerintah daerah dapat memaksa masyarakat untuk disuntik vaksin karena memiliki payung hukum dan hal itu tidak melanggar hak asasi manusia.

"Kalau menolak ada pidananya ada sanksi dendanya. Kepala daerah harus tegas kepada rakyatnya yang tidak mau (divaksin). Enggak ada pelanggaran HAM. Ini kondisinya (pandemi) sudah dalam keadaan terdesak," tegasnya.

Untuk diketahui, pada tahap awal Provinsi Banten akan menerima 81 ribu vaksin bagi tenaga kesehatan. Namun baru diterima sebanyak 14.500 vaksin yang akan dimanfaatkan pada dua kota yakni Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan pada Jumat (15/1/2021).

TOKOH
Richard Lee Siap Buka Seluruh Fakta, Tantang Doktif Hadir ke Persidangan

Richard Lee Siap Buka Seluruh Fakta, Tantang Doktif Hadir ke Persidangan

Kamis, 30 Juli 2026 | 14:28

Richard Lee menantang Samira Farahnaz alias Doktif untuk hadir dalam sidang kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat dirinya sebagai terdakwa.

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

BISNIS
JETOUR Kantongi 1.038 SPK di GIIAS 2026, Model SUV T2 dan T1 i-DM Paling Laku

JETOUR Kantongi 1.038 SPK di GIIAS 2026, Model SUV T2 dan T1 i-DM Paling Laku

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:23

Selama pameran berlangsung, JETOUR berhasil membukukan total 1.038 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dari seluruh lini SUV yang ditawarkan kepada konsumen Indonesia.

BANDARA
Modus Mirip Narkotika, Penyelundupan Emas di Bandara Soetta Kian Marak

Modus Mirip Narkotika, Penyelundupan Emas di Bandara Soetta Kian Marak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21:20

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memperketat pengawasan di seluruh jalur keluar perbatasan Indonesia menyusul lonjakan kasus penyelundupan emas ke luar negeri.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill