Beredar Spanduk Penolakan Safari Politik Jokowi di Tangerang
Selasa, 25 Agustus 2026 | 18:41
Sejumlah titik di Kabupaten Tangerang mulai terpasang spanduk penolakan kedatangan mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan kepercayaan kepada Bank Banten untuk mengelola pendapatan daerah yang ditargetkan mencapai Rp13 triliun pada tahun 2022.
"Walau masih pandemi, berkat kerja sama yang luar biasa antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, Jasa Raharja, Polda, dan Bank Banten ini dapat menghasilkan pendapatan daerah sekitar Rp12,97 triliun - Rp 13 triliun di tahun 2022," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Banten Opar Sohari seperti dilansir dari Kontan, Kamis 25 November 2021.
Direktur Utama Bank Banten Agus Syabarrudin bersyukur, mendapat kepercayaan pengelolaan pendapatan Provinsi Banten senilai Rp13 triliun.
"Insya Allah amanah yang diberikan ini akan kami jaga sebaik-baiknya. Ini kebanggaan Banten, milik orang di Banten," ungkapnya.
Agus berharap Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan dapat menjadikan Bank Banten mitra utama.
Dengan begitu, kemajuan Bank Banten tentu akan memberikan dampak pada pertumbuhan daerah.
Bank Banten terus berupaya menjadi Bank kebanggaan masyarakat Banten. Berbagai langkah strategis untuk melakukan transformasi digital dilakukan oleh perseroan untuk menghadirkan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
"Harapannya, Bank Banten bisa meraih cita-cita untuk kian meraih kepercayaan masyarakat," tutupnya.
Sejumlah titik di Kabupaten Tangerang mulai terpasang spanduk penolakan kedatangan mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
TODAY TAGPemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menyelesaikan perbaikan 329 unit Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH) sepanjang 2026.
Peringatan kemerdekaan republik ini sejatinya memanggil kembali janji emansipasi yang paling mendasar, yakni pembebasan nalar manusia dari segala bentuk perhambaan feodal.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews