Connect With Us

Kejati Banten Usut Proyek Pengadaan Kapal Nelayan Rp10,4 M

| Minggu, 29 Juli 2012 | 15:07

| Dibaca : 731

Ilustrasi. (tangerangnews / tangerangnews)


Reporter : Fuady Budi

SERANG
-Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan status perkara dugaan korupsi proyek pengadaan delapan unit kapal motor nelayan senilai Rp10,4 miliar, di Dinas Kelautan dan Perikana (DKP) Provinsi Banten ke penyelidikan.
 
Penetapan status kasus ini setelah penyidik melakukan penelaahan terhadap perkara tersebut. Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Banten Dicky R Rahardjo mengatakan, ditetapkanya kasus tersebut ke penyelidikan, setelah dikeluarkanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan (SPDPP) oleh Kejati Banten pada Rabu (25/7).
Dengan ditingkatkanya status perkara ini, penyidik sudah bisa memulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, untuk memperdalam kasus bantuan kapal terhadap kelopok nelayan di sejumlah pesisir di Provinsi Banten. “Iya kasusnya sudah masuk ke penyelidikan, dan telah mulai meng-agendakan keterangan saksi-saksi,” ujar Dicky.

Selain akan memeriksa saksi-saksi, penyidik juga akan mencari tim ahli untuk memeriksa spesifikasi kapal, mulai dari kapasitas hingga jenis kayu yang digunakan untuk membuat kapal tersebut. “Dahulu kita sudah minta Sahbandar Karangantu. Namun, katanya tidak bisa. Makanya kita nyari ke Departemen Perhubungan,” ungkap Dicky.
 
Menurut Dicky, pihaknya sengaja mencari tim ahli dari Departemen Perhubungan (Dephub) karena selain tugas pokok dan pungsi (tupoksi), Dephub juga sebagai atasan dari Sahbandar yang ada disetiap Pelabuhan di Indonesia. “Kita sudah koordinasi, tapi tim ahlinya belum bisa diturunkan, kita masih nunggu kabar dari pusat,” tukasnya.

Kasus yang ditangani Kejati Banten ini, bermula dari adanya laporan masyarakat, yang menuding proyek bantuan delapan unit kapal untuk nelayan di beberapa titik, di-antaranya Kasemen, Malingping, Pandeglang dan Tangerang, senilai Rp10, 4 miliar itu tidak sesuai spesifikasi kapal.
 
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Mustaqim mengatakan, sesuai jadwal pada Kamis (26/7) dan Jumat (27/7) Penyidik Kejati Banten meng-agenda-kan pemeriksaan terhadap pejabat lainnya diantaranya, yakni Kepala Dinas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan saksi lainya.

Dengan tidak hadirnya para saksi itu, kata Mustaqim, penyidik akan segera menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap ketujuhnya.

TEKNO
Oppo R11 & R11 Plus Ini Bedanya

Oppo R11 & R11 Plus Ini Bedanya

Minggu, 11 Juni 2017 | 20:00

TANGERANGNEWS.com-Oppo kembali mempamerkan produk terbarunya, yakni Oppo R11 dan R11 Plus. Bedanya, hanya ukuran layar, RAM serta baterai.

TOKOH
Pesan Jazuli Juwaini, Jaga Kemerdekaan dengan Membangun Konsensus Kebangsaan

Pesan Jazuli Juwaini, Jaga Kemerdekaan dengan Membangun Konsensus Kebangsaan

Senin, 14 Agustus 2017 | 06:00

TANGERANGNEWS.com- Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empa Pilar Kebangsaan di Kelurahan Larangan Utara Kota Tangerang. Saat di hadapan masyarakat, Jazuli Juwaini mengingatkan seiring dengan momentum Hari Kemerdekaan

MANCANEGARA
7 Makanan Daging Hewan sadis di Dunia

7 Makanan Daging Hewan sadis di Dunia

Senin, 28 November 2016 | 19:00

Sebab, cara penyajian gurita hidup tersebut dianggap kejam. Sebenarnya bukan hanya gurita hidup, beberapa restoran dunia juga terkenal dengan penyajian hidangan yang anti-mainstream dan kontroversial. Berikut tujuh cara penyajian hidangan yang dianggap ke

"Tidak adanya tindakan melahirkan keyakinan dan keberanian. Jika Anda ingin menaklukan ketakutan, jangan duduk di rumah dan memikirkannya saja. Pergilah keluar dan sibukkan diri Anda."

Dale Carnegie