Connect With Us

Kejati Banten Usut Proyek Pengadaan Kapal Nelayan Rp10,4 M

| Minggu, 29 Juli 2012 | 15:07

| Dibaca : 523

Ilustrasi. (tangerangnews / tangerangnews)


Reporter : Fuady Budi

SERANG
-Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan status perkara dugaan korupsi proyek pengadaan delapan unit kapal motor nelayan senilai Rp10,4 miliar, di Dinas Kelautan dan Perikana (DKP) Provinsi Banten ke penyelidikan.
 
Penetapan status kasus ini setelah penyidik melakukan penelaahan terhadap perkara tersebut. Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Banten Dicky R Rahardjo mengatakan, ditetapkanya kasus tersebut ke penyelidikan, setelah dikeluarkanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan (SPDPP) oleh Kejati Banten pada Rabu (25/7).
Dengan ditingkatkanya status perkara ini, penyidik sudah bisa memulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, untuk memperdalam kasus bantuan kapal terhadap kelopok nelayan di sejumlah pesisir di Provinsi Banten. “Iya kasusnya sudah masuk ke penyelidikan, dan telah mulai meng-agendakan keterangan saksi-saksi,” ujar Dicky.

Selain akan memeriksa saksi-saksi, penyidik juga akan mencari tim ahli untuk memeriksa spesifikasi kapal, mulai dari kapasitas hingga jenis kayu yang digunakan untuk membuat kapal tersebut. “Dahulu kita sudah minta Sahbandar Karangantu. Namun, katanya tidak bisa. Makanya kita nyari ke Departemen Perhubungan,” ungkap Dicky.
 
Menurut Dicky, pihaknya sengaja mencari tim ahli dari Departemen Perhubungan (Dephub) karena selain tugas pokok dan pungsi (tupoksi), Dephub juga sebagai atasan dari Sahbandar yang ada disetiap Pelabuhan di Indonesia. “Kita sudah koordinasi, tapi tim ahlinya belum bisa diturunkan, kita masih nunggu kabar dari pusat,” tukasnya.

Kasus yang ditangani Kejati Banten ini, bermula dari adanya laporan masyarakat, yang menuding proyek bantuan delapan unit kapal untuk nelayan di beberapa titik, di-antaranya Kasemen, Malingping, Pandeglang dan Tangerang, senilai Rp10, 4 miliar itu tidak sesuai spesifikasi kapal.
 
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Mustaqim mengatakan, sesuai jadwal pada Kamis (26/7) dan Jumat (27/7) Penyidik Kejati Banten meng-agenda-kan pemeriksaan terhadap pejabat lainnya diantaranya, yakni Kepala Dinas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan saksi lainya.

Dengan tidak hadirnya para saksi itu, kata Mustaqim, penyidik akan segera menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap ketujuhnya.

TEKNO
 Apa Salah Pokemon Go Hingga Akan Diblokir?

Apa Salah Pokemon Go Hingga Akan Diblokir?

Senin, 18 Juli 2016 | 13:00

Jika pertanyaan itu disampaikan kepada pengamat keamanan cyber, Pratama Persadha, jawabannya adalah tidak. Karena menurutnya, tidak ada hal yang membuat Pokemon Go harus diblokir. Baik di UU ITE maupun Peraturan Menteri. Jadi tidak ada regulasi yang dilan

NASIONAL
10 Kepala Daerah Raih Satya Lencana Koperasi, 2 Diantaranya Tangerang

10 Kepala Daerah Raih Satya Lencana Koperasi, 2 Diantaranya Tangerang

Kamis, 21 Juli 2016 | 18:17

"Penghargaan ini menjadi motivasi untuk lebih giat lagi membangun koperasi di kabupaten tangerang, dan ini juga menjadi tantangan kita untuk lebih meningkatkan kwalitas produk, pemasaran, serta skill bagi pelaku UKM," ujarnya.

KOTA TANGERANG
Warga Pastikan Mayat Bertato Batman Bukan Penduduk Sekitar

Warga Pastikan Mayat Bertato Batman Bukan Penduduk Sekitar

Selasa, 26 Juli 2016 | 17:30

TANGERANGNews.com –Warga sekitar lokasi ditemukannya mayat bertato Batman, di Jalan Kampung Ciater, Desa Lengkong Wetan, Serpong, Tangsel (Tangsel) mengaku tidak mengenal jasad pria yang dibakar dan lalu dibuang itu.

"Kegagalan dapat dibagi menjadi dua sebab. Yakni orang yang berpikir tapi tidak pernah bertindak dan orang yang bertindak tapi tidak pernah berpikir."

W.A. Nance