Connect With Us

Kejati Banten Usut Proyek Pengadaan Kapal Nelayan Rp10,4 M

| Minggu, 29 Juli 2012 | 15:07

| Dibaca : 490

Ilustrasi. (tangerangnews / tangerangnews)


Reporter : Fuady Budi

SERANG
-Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan status perkara dugaan korupsi proyek pengadaan delapan unit kapal motor nelayan senilai Rp10,4 miliar, di Dinas Kelautan dan Perikana (DKP) Provinsi Banten ke penyelidikan.
 
Penetapan status kasus ini setelah penyidik melakukan penelaahan terhadap perkara tersebut. Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Banten Dicky R Rahardjo mengatakan, ditetapkanya kasus tersebut ke penyelidikan, setelah dikeluarkanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan (SPDPP) oleh Kejati Banten pada Rabu (25/7).
Dengan ditingkatkanya status perkara ini, penyidik sudah bisa memulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, untuk memperdalam kasus bantuan kapal terhadap kelopok nelayan di sejumlah pesisir di Provinsi Banten. “Iya kasusnya sudah masuk ke penyelidikan, dan telah mulai meng-agendakan keterangan saksi-saksi,” ujar Dicky.

Selain akan memeriksa saksi-saksi, penyidik juga akan mencari tim ahli untuk memeriksa spesifikasi kapal, mulai dari kapasitas hingga jenis kayu yang digunakan untuk membuat kapal tersebut. “Dahulu kita sudah minta Sahbandar Karangantu. Namun, katanya tidak bisa. Makanya kita nyari ke Departemen Perhubungan,” ungkap Dicky.
 
Menurut Dicky, pihaknya sengaja mencari tim ahli dari Departemen Perhubungan (Dephub) karena selain tugas pokok dan pungsi (tupoksi), Dephub juga sebagai atasan dari Sahbandar yang ada disetiap Pelabuhan di Indonesia. “Kita sudah koordinasi, tapi tim ahlinya belum bisa diturunkan, kita masih nunggu kabar dari pusat,” tukasnya.

Kasus yang ditangani Kejati Banten ini, bermula dari adanya laporan masyarakat, yang menuding proyek bantuan delapan unit kapal untuk nelayan di beberapa titik, di-antaranya Kasemen, Malingping, Pandeglang dan Tangerang, senilai Rp10, 4 miliar itu tidak sesuai spesifikasi kapal.
 
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Mustaqim mengatakan, sesuai jadwal pada Kamis (26/7) dan Jumat (27/7) Penyidik Kejati Banten meng-agenda-kan pemeriksaan terhadap pejabat lainnya diantaranya, yakni Kepala Dinas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan saksi lainya.

Dengan tidak hadirnya para saksi itu, kata Mustaqim, penyidik akan segera menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap ketujuhnya.

AYO! TANGERANG CERDAS
HMI Tangerang Ajak Mahasiswa Terampil Berbicara

HMI Tangerang Ajak Mahasiswa Terampil Berbicara

Minggu, 31 Januari 2016 | 08:33

TANGERANG-HMI Komisariat Tigaraksa kembali menunjukan eksistensinya di Kabupaten Tangerang dengan menggelar acara yang dapat mengajak mahasiswa menjadi terampil dalam berbicara, yakni pelatihan public speaking.

NASIONAL
Indonesia Perlu Waspadai Penyebaran Virus Zika

Indonesia Perlu Waspadai Penyebaran Virus Zika

Jumat, 5 Februari 2016 | 11:15

Gejala awal yang timbul yaitu demam mendadak, lemas, kemerahan pada kulit badan, punggung dan kaki, serta nyeri otot dan sendi.

HIBURAN
Titi Kamal Mau Nambah 'Anak' Lagi

Titi Kamal Mau Nambah 'Anak' Lagi

Sabtu, 6 Februari 2016 | 08:56

TANGERANG – Titi Kamal dan Christian Sugiono baru dikaruniai satu orang putra bernama Arjuna Zayan Sugiono. Ternyata Titi mengaku ingin menambah dua anak lagi.

"Kejahatan akan menang jika orang benar sudah tidak melakukan apa-apa "

Jenderal Soedirman