Connect With Us

Kejati Banten Usut Proyek Pengadaan Kapal Nelayan Rp10,4 M

| Minggu, 29 Juli 2012 | 15:07

| Dibaca : 771

Ilustrasi. (tangerangnews / tangerangnews)


Reporter : Fuady Budi

SERANG
-Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan status perkara dugaan korupsi proyek pengadaan delapan unit kapal motor nelayan senilai Rp10,4 miliar, di Dinas Kelautan dan Perikana (DKP) Provinsi Banten ke penyelidikan.
 
Penetapan status kasus ini setelah penyidik melakukan penelaahan terhadap perkara tersebut. Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Banten Dicky R Rahardjo mengatakan, ditetapkanya kasus tersebut ke penyelidikan, setelah dikeluarkanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan (SPDPP) oleh Kejati Banten pada Rabu (25/7).
Dengan ditingkatkanya status perkara ini, penyidik sudah bisa memulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, untuk memperdalam kasus bantuan kapal terhadap kelopok nelayan di sejumlah pesisir di Provinsi Banten. “Iya kasusnya sudah masuk ke penyelidikan, dan telah mulai meng-agendakan keterangan saksi-saksi,” ujar Dicky.

Selain akan memeriksa saksi-saksi, penyidik juga akan mencari tim ahli untuk memeriksa spesifikasi kapal, mulai dari kapasitas hingga jenis kayu yang digunakan untuk membuat kapal tersebut. “Dahulu kita sudah minta Sahbandar Karangantu. Namun, katanya tidak bisa. Makanya kita nyari ke Departemen Perhubungan,” ungkap Dicky.
 
Menurut Dicky, pihaknya sengaja mencari tim ahli dari Departemen Perhubungan (Dephub) karena selain tugas pokok dan pungsi (tupoksi), Dephub juga sebagai atasan dari Sahbandar yang ada disetiap Pelabuhan di Indonesia. “Kita sudah koordinasi, tapi tim ahlinya belum bisa diturunkan, kita masih nunggu kabar dari pusat,” tukasnya.

Kasus yang ditangani Kejati Banten ini, bermula dari adanya laporan masyarakat, yang menuding proyek bantuan delapan unit kapal untuk nelayan di beberapa titik, di-antaranya Kasemen, Malingping, Pandeglang dan Tangerang, senilai Rp10, 4 miliar itu tidak sesuai spesifikasi kapal.
 
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Mustaqim mengatakan, sesuai jadwal pada Kamis (26/7) dan Jumat (27/7) Penyidik Kejati Banten meng-agenda-kan pemeriksaan terhadap pejabat lainnya diantaranya, yakni Kepala Dinas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan saksi lainya.

Dengan tidak hadirnya para saksi itu, kata Mustaqim, penyidik akan segera menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap ketujuhnya.

BANTEN
Kubu Oso Menang Gugatan, Hanura Banten Terus Konsolidasi

Kubu Oso Menang Gugatan, Hanura Banten Terus Konsolidasi

Kamis, 17 Mei 2018 | 23:00

TANGERANGNEWS.com-Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Banten merasa lega atas putusan majelis hakim Pengadilan Tata

WISATA
Mengenal Seluk Beluk Kode Rahasia di Museum Sandi Yogyakarta

Mengenal Seluk Beluk Kode Rahasia di Museum Sandi Yogyakarta

Rabu, 21 Maret 2018 | 13:00

TANGERANGNEWS.com-Yogyakarta bukan cuma terkenal dengan budaya Jawa yang kental. Tapi ternyata, di kota ini terselip destinasi unik berupa

OPINI
Earth Hour: Peringatan Bagi Manusia di Bumi

Earth Hour: Peringatan Bagi Manusia di Bumi

Rabu, 4 April 2018 | 12:00

Kondisi iklim yang semakin hari mengalami perubahan tidak menentu akibat adanya proses pemanasan global membuat bumi bekerja semakin keras. Masyarakat dunia memiliki peran besar terhadap perubahan iklim yang terjadi.

KOTA TANGERANG
Kurir Sepeda & Barber Online Akan Hadir di Kota Tangerang

Kurir Sepeda & Barber Online Akan Hadir di Kota Tangerang

Minggu, 20 Mei 2018 | 20:00

TANGERANGNEWS.com-Dua aplikasi yang akan memanjakan masyarakat Kota Tangerang tengah digarap kehadirannya.

"Penderitaan terburuk dalam hidup bukanlah dengan kalah, kehilangan sesuatu maupun kemalangan yang menimpa, melainkan rasa takut akan sesuatu dan kemudian ketakutan itu tak pernah terlepas dari diri Anda."

Anonim