Connect With Us

Kejati Banten Usut Proyek Pengadaan Kapal Nelayan Rp10,4 M

| Minggu, 29 Juli 2012 | 15:07

| Dibaca : 714

Ilustrasi. (tangerangnews / tangerangnews)


Reporter : Fuady Budi

SERANG
-Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan status perkara dugaan korupsi proyek pengadaan delapan unit kapal motor nelayan senilai Rp10,4 miliar, di Dinas Kelautan dan Perikana (DKP) Provinsi Banten ke penyelidikan.
 
Penetapan status kasus ini setelah penyidik melakukan penelaahan terhadap perkara tersebut. Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Banten Dicky R Rahardjo mengatakan, ditetapkanya kasus tersebut ke penyelidikan, setelah dikeluarkanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan (SPDPP) oleh Kejati Banten pada Rabu (25/7).
Dengan ditingkatkanya status perkara ini, penyidik sudah bisa memulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, untuk memperdalam kasus bantuan kapal terhadap kelopok nelayan di sejumlah pesisir di Provinsi Banten. “Iya kasusnya sudah masuk ke penyelidikan, dan telah mulai meng-agendakan keterangan saksi-saksi,” ujar Dicky.

Selain akan memeriksa saksi-saksi, penyidik juga akan mencari tim ahli untuk memeriksa spesifikasi kapal, mulai dari kapasitas hingga jenis kayu yang digunakan untuk membuat kapal tersebut. “Dahulu kita sudah minta Sahbandar Karangantu. Namun, katanya tidak bisa. Makanya kita nyari ke Departemen Perhubungan,” ungkap Dicky.
 
Menurut Dicky, pihaknya sengaja mencari tim ahli dari Departemen Perhubungan (Dephub) karena selain tugas pokok dan pungsi (tupoksi), Dephub juga sebagai atasan dari Sahbandar yang ada disetiap Pelabuhan di Indonesia. “Kita sudah koordinasi, tapi tim ahlinya belum bisa diturunkan, kita masih nunggu kabar dari pusat,” tukasnya.

Kasus yang ditangani Kejati Banten ini, bermula dari adanya laporan masyarakat, yang menuding proyek bantuan delapan unit kapal untuk nelayan di beberapa titik, di-antaranya Kasemen, Malingping, Pandeglang dan Tangerang, senilai Rp10, 4 miliar itu tidak sesuai spesifikasi kapal.
 
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Mustaqim mengatakan, sesuai jadwal pada Kamis (26/7) dan Jumat (27/7) Penyidik Kejati Banten meng-agenda-kan pemeriksaan terhadap pejabat lainnya diantaranya, yakni Kepala Dinas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan saksi lainya.

Dengan tidak hadirnya para saksi itu, kata Mustaqim, penyidik akan segera menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap ketujuhnya.

NASIONAL
15 Februari 2017 Ditetapkan Libur Nasional

15 Februari 2017 Ditetapkan Libur Nasional

Sabtu, 11 Februari 2017 | 09:00

TANGERANGNews.com-Bertepatan dengan hari pemungutan suara Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 101 daerah pada Rabu (15/2/2017), Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal tersebut sebagai hari libur nasional.

AYO! TANGERANG CERDAS
Sinarmas World Academy Rayakan Imlek dan Festival Kebudayaan Tiongkok

Sinarmas World Academy Rayakan Imlek dan Festival Kebudayaan Tiongkok

Rabu, 15 Februari 2017 | 09:00

TANGERANGNews.com-Siswa-siswi Sinarmas World Academy (SWA) mulai dari jenjang TK sampai SMA memeriahkan perayaan Imlek di sekolah pada hari Sabtu 11 Februari 2017 dengan menunjukkan kebolehan mereka di dalam penampilan gabungan akan gerak tari dan lagu.

TEKNO
Tren Chatbot, BBM Siap Luncurkan Tahun Ini

Tren Chatbot, BBM Siap Luncurkan Tahun Ini

Kamis, 12 Januari 2017 | 11:00

Ia percaya bahwa bot akan mendorong kemajuan besar di dunia teknologi pada tahun ini. Kondisi ini juga didukung oleh keberadaan aplikasi olah pesan yang membuat orang menghabiskan sebagian besar waktunya di ponsel mereka.

"KEBAHAGIAAN TIDAK BERASAL DARI MEMILIKI, MENGUASAI, ATAU BAHKAN MENINGGALKAN HARTA BENDA, KARNA IA BERASAL DARI MANFAAT HARTA BENDA KITA BAGI SESAMA MANUSIA "

#Unstoppable