Connect With Us

Kejati Banten Usut Proyek Pengadaan Kapal Nelayan Rp10,4 M

| Minggu, 29 Juli 2012 | 15:07

| Dibaca : 458

Ilustrasi. (tangerangnews / tangerangnews)


Reporter : Fuady Budi

SERANG
-Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan status perkara dugaan korupsi proyek pengadaan delapan unit kapal motor nelayan senilai Rp10,4 miliar, di Dinas Kelautan dan Perikana (DKP) Provinsi Banten ke penyelidikan.
 
Penetapan status kasus ini setelah penyidik melakukan penelaahan terhadap perkara tersebut. Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Banten Dicky R Rahardjo mengatakan, ditetapkanya kasus tersebut ke penyelidikan, setelah dikeluarkanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan (SPDPP) oleh Kejati Banten pada Rabu (25/7).
Dengan ditingkatkanya status perkara ini, penyidik sudah bisa memulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, untuk memperdalam kasus bantuan kapal terhadap kelopok nelayan di sejumlah pesisir di Provinsi Banten. “Iya kasusnya sudah masuk ke penyelidikan, dan telah mulai meng-agendakan keterangan saksi-saksi,” ujar Dicky.

Selain akan memeriksa saksi-saksi, penyidik juga akan mencari tim ahli untuk memeriksa spesifikasi kapal, mulai dari kapasitas hingga jenis kayu yang digunakan untuk membuat kapal tersebut. “Dahulu kita sudah minta Sahbandar Karangantu. Namun, katanya tidak bisa. Makanya kita nyari ke Departemen Perhubungan,” ungkap Dicky.
 
Menurut Dicky, pihaknya sengaja mencari tim ahli dari Departemen Perhubungan (Dephub) karena selain tugas pokok dan pungsi (tupoksi), Dephub juga sebagai atasan dari Sahbandar yang ada disetiap Pelabuhan di Indonesia. “Kita sudah koordinasi, tapi tim ahlinya belum bisa diturunkan, kita masih nunggu kabar dari pusat,” tukasnya.

Kasus yang ditangani Kejati Banten ini, bermula dari adanya laporan masyarakat, yang menuding proyek bantuan delapan unit kapal untuk nelayan di beberapa titik, di-antaranya Kasemen, Malingping, Pandeglang dan Tangerang, senilai Rp10, 4 miliar itu tidak sesuai spesifikasi kapal.
 
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Mustaqim mengatakan, sesuai jadwal pada Kamis (26/7) dan Jumat (27/7) Penyidik Kejati Banten meng-agenda-kan pemeriksaan terhadap pejabat lainnya diantaranya, yakni Kepala Dinas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan saksi lainya.

Dengan tidak hadirnya para saksi itu, kata Mustaqim, penyidik akan segera menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap ketujuhnya.

TANGSEL
Ini kata PDIP Tangsel Penyebab Intan Mundur

Ini kata PDIP Tangsel Penyebab Intan Mundur

Selasa, 28 Juli 2015 | 21:03

TANGERANG SELATAN-DPC PDIP Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjelaskan akar masalah penyebab Intan Nurul Hikmah sebagai calon Wakil Wali kota Tangsel mundur.

AYO! TANGERANG CERDAS
Begini kata Sekda Kota Tangerang Cegah Ospek Lebay

Begini kata Sekda Kota Tangerang Cegah Ospek Lebay

Senin, 27 Juli 2015 | 19:02

TANGERANG-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menerjunkan tim untuk memantau kegiatan masa bimbingan siswa baru atau ospek tingkat SMP dan SMA. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya praktek bullying atau perpeloncoan.

NASIONAL
Partai Berkonflik Bisa ikut Pilkada, asalkan..

Partai Berkonflik Bisa ikut Pilkada, asalkan..

Sabtu, 25 Juli 2015 | 18:19

TANGERANG-Konflik internal Partai Golkar dan PPP jelang pilkada akhirnya menemukan solusi. Seluruh partai politik peserta pemilu 2014 dipastikan bisa mengikuti pilkada serentak tahun ini.

KAB. TANGERANG
Dua Karyawan PT KMK Tangerang Mengalami Luka Bakar

Dua Karyawan PT KMK Tangerang Mengalami Luka Bakar

Senin, 27 Juli 2015 | 18:34

TANGERANG-Kebakaran pabrik yang memproduksi sepatu olah raga yakni PT KMK Global Sport di Kawasan Industri Telesonic, Jalan Telesonic KM 8, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, menyebabkan dua orang karyawan mengalami luka bakar.

"Ilmu yang tidak disertakan dengan amal itu namanya gila dan amal yang tidak disertai ilmu itu akan sia-sia."

Imam Al-Ghazali