Connect With Us

Kejati Banten Usut Proyek Pengadaan Kapal Nelayan Rp10,4 M

| Minggu, 29 Juli 2012 | 15:07

| Dibaca : 458

Ilustrasi. (tangerangnews / tangerangnews)


Reporter : Fuady Budi

SERANG
-Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan status perkara dugaan korupsi proyek pengadaan delapan unit kapal motor nelayan senilai Rp10,4 miliar, di Dinas Kelautan dan Perikana (DKP) Provinsi Banten ke penyelidikan.
 
Penetapan status kasus ini setelah penyidik melakukan penelaahan terhadap perkara tersebut. Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Banten Dicky R Rahardjo mengatakan, ditetapkanya kasus tersebut ke penyelidikan, setelah dikeluarkanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan (SPDPP) oleh Kejati Banten pada Rabu (25/7).
Dengan ditingkatkanya status perkara ini, penyidik sudah bisa memulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, untuk memperdalam kasus bantuan kapal terhadap kelopok nelayan di sejumlah pesisir di Provinsi Banten. “Iya kasusnya sudah masuk ke penyelidikan, dan telah mulai meng-agendakan keterangan saksi-saksi,” ujar Dicky.

Selain akan memeriksa saksi-saksi, penyidik juga akan mencari tim ahli untuk memeriksa spesifikasi kapal, mulai dari kapasitas hingga jenis kayu yang digunakan untuk membuat kapal tersebut. “Dahulu kita sudah minta Sahbandar Karangantu. Namun, katanya tidak bisa. Makanya kita nyari ke Departemen Perhubungan,” ungkap Dicky.
 
Menurut Dicky, pihaknya sengaja mencari tim ahli dari Departemen Perhubungan (Dephub) karena selain tugas pokok dan pungsi (tupoksi), Dephub juga sebagai atasan dari Sahbandar yang ada disetiap Pelabuhan di Indonesia. “Kita sudah koordinasi, tapi tim ahlinya belum bisa diturunkan, kita masih nunggu kabar dari pusat,” tukasnya.

Kasus yang ditangani Kejati Banten ini, bermula dari adanya laporan masyarakat, yang menuding proyek bantuan delapan unit kapal untuk nelayan di beberapa titik, di-antaranya Kasemen, Malingping, Pandeglang dan Tangerang, senilai Rp10, 4 miliar itu tidak sesuai spesifikasi kapal.
 
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Mustaqim mengatakan, sesuai jadwal pada Kamis (26/7) dan Jumat (27/7) Penyidik Kejati Banten meng-agenda-kan pemeriksaan terhadap pejabat lainnya diantaranya, yakni Kepala Dinas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan saksi lainya.

Dengan tidak hadirnya para saksi itu, kata Mustaqim, penyidik akan segera menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap ketujuhnya.

AYO! TANGERANG CERDAS
Pemuda Kota Tangerang Kurang Aktif Memberikan Solusi Pembangunan

Pemuda Kota Tangerang Kurang Aktif Memberikan Solusi Pembangunan

Rabu, 3 Juni 2015 | 15:34

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah memberikan support secara langsung acara Gathering TNG yang diselenggarakan AboutTNG.

MANCANEGARA
9 Foto Michael Jackson yang memperlihatkan perubahan wajahnya

9 Foto Michael Jackson yang memperlihatkan perubahan wajahnya

Jumat, 22 Mei 2015 | 21:17

Mike selalu mempertahankan citra bahwa dia tidak pernah menjalani operasi plastik. Tapi sulit untuk mengabaikan perubahan drastis dalam bentuk hidungnya, pelebaran matanya, dan distorsi umum mulutnya.

KAB. TANGERANG
Dianggap Penuh Rekayasa, Sejumlah Pengusaha Laporkan Dinas Tangsel ke Kejari

Dianggap Penuh Rekayasa, Sejumlah Pengusaha Laporkan Dinas Tangsel ke Kejari

Rabu, 3 Juni 2015 | 17:26

"Aneh masa yang S1 dengan jurusan yang sama malah tidak bisa, harus D3. Ini kita sudah diatasnya malah tak diterima," tutur Sabda Lubis.

NASIONAL
PNS Otomatis Naik Pangkat Tiap 4 Tahun

PNS Otomatis Naik Pangkat Tiap 4 Tahun

Jumat, 22 Mei 2015 | 13:30

Ini kabar baik bagi para pegawai negeri sipil (PNS). Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nonaktif Eko Sutrisno mengatakan, BKN mulai tahun ini memang mengubah mekanisme pelayanan proses kenaikan pangkat PNS.

"Mereka yang tidak mengambil pelajaran dari sejarah, maka mereka ditakdirkan untuk mengulanginya"

George Santayana