Connect With Us

Kejati Banten Usut Proyek Pengadaan Kapal Nelayan Rp10,4 M

| Minggu, 29 Juli 2012 | 15:07

| Dibaca : 709

Ilustrasi. (tangerangnews / tangerangnews)


Reporter : Fuady Budi

SERANG
-Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan status perkara dugaan korupsi proyek pengadaan delapan unit kapal motor nelayan senilai Rp10,4 miliar, di Dinas Kelautan dan Perikana (DKP) Provinsi Banten ke penyelidikan.
 
Penetapan status kasus ini setelah penyidik melakukan penelaahan terhadap perkara tersebut. Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Banten Dicky R Rahardjo mengatakan, ditetapkanya kasus tersebut ke penyelidikan, setelah dikeluarkanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan (SPDPP) oleh Kejati Banten pada Rabu (25/7).
Dengan ditingkatkanya status perkara ini, penyidik sudah bisa memulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, untuk memperdalam kasus bantuan kapal terhadap kelopok nelayan di sejumlah pesisir di Provinsi Banten. “Iya kasusnya sudah masuk ke penyelidikan, dan telah mulai meng-agendakan keterangan saksi-saksi,” ujar Dicky.

Selain akan memeriksa saksi-saksi, penyidik juga akan mencari tim ahli untuk memeriksa spesifikasi kapal, mulai dari kapasitas hingga jenis kayu yang digunakan untuk membuat kapal tersebut. “Dahulu kita sudah minta Sahbandar Karangantu. Namun, katanya tidak bisa. Makanya kita nyari ke Departemen Perhubungan,” ungkap Dicky.
 
Menurut Dicky, pihaknya sengaja mencari tim ahli dari Departemen Perhubungan (Dephub) karena selain tugas pokok dan pungsi (tupoksi), Dephub juga sebagai atasan dari Sahbandar yang ada disetiap Pelabuhan di Indonesia. “Kita sudah koordinasi, tapi tim ahlinya belum bisa diturunkan, kita masih nunggu kabar dari pusat,” tukasnya.

Kasus yang ditangani Kejati Banten ini, bermula dari adanya laporan masyarakat, yang menuding proyek bantuan delapan unit kapal untuk nelayan di beberapa titik, di-antaranya Kasemen, Malingping, Pandeglang dan Tangerang, senilai Rp10, 4 miliar itu tidak sesuai spesifikasi kapal.
 
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Mustaqim mengatakan, sesuai jadwal pada Kamis (26/7) dan Jumat (27/7) Penyidik Kejati Banten meng-agenda-kan pemeriksaan terhadap pejabat lainnya diantaranya, yakni Kepala Dinas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan saksi lainya.

Dengan tidak hadirnya para saksi itu, kata Mustaqim, penyidik akan segera menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap ketujuhnya.

SPORT
Lebih Baik Olahraga di Pagi Hari Atau Sore?

Lebih Baik Olahraga di Pagi Hari Atau Sore?

Kamis, 12 Januari 2017 | 10:04

Sebenarnya, lebih efektif mana melakukan olahraga pagi atau olahraga sore?

OPINI
Jangan Lagi Ada Penelantaran Anak, Negara Harus Jadi Soko Guru Ketahanan Keluarga!

Jangan Lagi Ada Penelantaran Anak, Negara Harus Jadi Soko Guru Ketahanan Keluarga!

Minggu, 15 Januari 2017 | 09:00

Baik dan buruk bangsa dimasa depan ditentukan oleh kualitas anak-anak dimasa sekarang karena anak adalah pemegang estafet kepemimpinan suatu bangsa dimasa mendatang yang akan menjadi aset yang tak ternilai harganya.

BANDARA
Bawa Pistol, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Diamankan

Bawa Pistol, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Diamankan

Senin, 16 Januari 2017 | 11:00

Merdeka.com-Seorang penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta berinisial DA, 24, diamankan karena membawa senjata api, Minggu (15/1/2017) malam. DA dibawa oleh petugs Avsec saat hendak menaiki NAM Air di Terminal 2.

NASIONAL
Jangan Jadikan DKI Jakarta Uji Coba Politik Dinasti

Jangan Jadikan DKI Jakarta Uji Coba Politik Dinasti

Senin, 9 Januari 2017 | 08:00

TANGERANGNews.com-Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Anggawira menilai, dinasti politik memiliki potensi korupsi yang besar. Menurut Angga, modus politik dinasti biasanya dilakukan penguasa dengan menempatkan orang-orang yang masih berhubungan

"Kita tidak membutuhkan alasan untuk menolong orang lain"

Anonim