Connect With Us

Kejati Banten Usut Proyek Pengadaan Kapal Nelayan Rp10,4 M

| Minggu, 29 Juli 2012 | 15:07

| Dibaca : 565

Ilustrasi. (tangerangnews / tangerangnews)


Reporter : Fuady Budi

SERANG
-Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan status perkara dugaan korupsi proyek pengadaan delapan unit kapal motor nelayan senilai Rp10,4 miliar, di Dinas Kelautan dan Perikana (DKP) Provinsi Banten ke penyelidikan.
 
Penetapan status kasus ini setelah penyidik melakukan penelaahan terhadap perkara tersebut. Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Banten Dicky R Rahardjo mengatakan, ditetapkanya kasus tersebut ke penyelidikan, setelah dikeluarkanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan (SPDPP) oleh Kejati Banten pada Rabu (25/7).
Dengan ditingkatkanya status perkara ini, penyidik sudah bisa memulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, untuk memperdalam kasus bantuan kapal terhadap kelopok nelayan di sejumlah pesisir di Provinsi Banten. “Iya kasusnya sudah masuk ke penyelidikan, dan telah mulai meng-agendakan keterangan saksi-saksi,” ujar Dicky.

Selain akan memeriksa saksi-saksi, penyidik juga akan mencari tim ahli untuk memeriksa spesifikasi kapal, mulai dari kapasitas hingga jenis kayu yang digunakan untuk membuat kapal tersebut. “Dahulu kita sudah minta Sahbandar Karangantu. Namun, katanya tidak bisa. Makanya kita nyari ke Departemen Perhubungan,” ungkap Dicky.
 
Menurut Dicky, pihaknya sengaja mencari tim ahli dari Departemen Perhubungan (Dephub) karena selain tugas pokok dan pungsi (tupoksi), Dephub juga sebagai atasan dari Sahbandar yang ada disetiap Pelabuhan di Indonesia. “Kita sudah koordinasi, tapi tim ahlinya belum bisa diturunkan, kita masih nunggu kabar dari pusat,” tukasnya.

Kasus yang ditangani Kejati Banten ini, bermula dari adanya laporan masyarakat, yang menuding proyek bantuan delapan unit kapal untuk nelayan di beberapa titik, di-antaranya Kasemen, Malingping, Pandeglang dan Tangerang, senilai Rp10, 4 miliar itu tidak sesuai spesifikasi kapal.
 
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Mustaqim mengatakan, sesuai jadwal pada Kamis (26/7) dan Jumat (27/7) Penyidik Kejati Banten meng-agenda-kan pemeriksaan terhadap pejabat lainnya diantaranya, yakni Kepala Dinas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan saksi lainya.

Dengan tidak hadirnya para saksi itu, kata Mustaqim, penyidik akan segera menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap ketujuhnya.

HIBURAN
Telan Rugi Rp 65 M, David Beckham Jual Rumah Berhantu?

Telan Rugi Rp 65 M, David Beckham Jual Rumah Berhantu?

Jumat, 19 Agustus 2016 | 14:00

TANGERANGNews.com– David Beckham dan Victoria sudah habis-habisnya merenovasi rumahnya itu. Ternyata rumah itu disebut berhantu.

BANDARA
Tangis Haru Tontowi-Liliyana Saat Berpelukan dengan Keluarganya

Tangis Haru Tontowi-Liliyana Saat Berpelukan dengan Keluarganya

Selasa, 23 Agustus 2016 | 20:26

TANGERANGNews.com - Tontowi Ahmad-Liliyana Natsir menangis haru saat berpelukan dengan keluarganya saat menuju Terminal 3 baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (23/8/2016) sore.

KOTA TANGERANG
Menang Gugatan, Pemkot Tangerang Bongkar Rumah di Ciledug

Menang Gugatan, Pemkot Tangerang Bongkar Rumah di Ciledug

Kamis, 25 Agustus 2016 | 18:00

TANGERANGNews.com-Pemerintah kota (Pemkot) menertibkan tiga unit bangunan rumah dan tempat usaha yang ada di Kelurahan Peninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Kamis (25/8/16). Penertiban bangunan seluas 1.300 meter persegi itu dilakukan karena b

KAB. TANGERANG
Bupati Tangerang Pesimis Seluruh Warganya Punya e-KTP September

Bupati Tangerang Pesimis Seluruh Warganya Punya e-KTP September

Kamis, 25 Agustus 2016 | 14:28

"Hampir tidak mungkin, karena seperti yang kita ketahui permasalahan utama proses percetakan e-KTP di Kabupaten Tangerang adalah ketersediaan blanko. Itu sepertinya tidak hanya di sini, tapi se-Indonesia,” ujarnya. Kamis (24/08/2016).

"Kegagalan dapat dibagi menjadi dua sebab. Yakni orang yang berpikir tapi tidak pernah bertindak dan orang yang bertindak tapi tidak pernah berpikir."

W.A. Nance