TANGERANGNEWS.com-Adik Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Meko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Nurmala Kartini Panjaitan ditetapkan sebagai Komisaris Independen di PT Lippo Karawaci (LPKR), Tangerang.
Pengangkatan Nurmala Kartini diagendakan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu 13 Oktober 2021. Selain Nurmala Kartini, RUPSLB juga dijadwalkan membahas pengangkatan Phua Meng Kuan dan Gita Irmasari sebagai anggota direksi perusahaan.
Nurmala Kartini yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Siloam International Hospitals Tbk., pada 2015-2019 lalu, ia menjadi Penasihat Senior untuk Masalah Perubahan Iklim pada Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.
Nurmala Kartini yang akrab disapa Kartini, juga pernah menjadi wakil Indonesia di Dewan Penasihat ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-AIPR) pada 2018-2020.
Selain itu, Kartini pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Argentina, Uruguay, dan Paraguay dari 2010 sampai 2014, dan menerima medali penghargaan paling bergengsi dari Pemerintah Argentina, the Order de Mayo el Merito en el Grando Cruz, pada 15 September 2014.
Kartini yang lahir di Simargala Huta Namora, Silaen, Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara pada 1 Februari 1950, merupakan Sarjana Antropologi dari Universitas Indonesia (UI). Wanita berusia 71 tahun ini selanjutnya memperoleh gelar Master dan Doktor di bidang Antropologi dari Boston University, Massachusetts, AS pada 1990.
Sejak 2020, Kartini menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara. Ia sempat menjadi sorotan publik ketika namanya terpilih sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sumatra Utara periode 2020 - 2025 secara aklamasi.
Memasuki usianya yang ke-39 di industri properti Tanah Air, LippoLand terus memperluas perannya dari pengembang kawasan menjadi property enabler.
TODAY TAG
Solana memasuki akhir 2026 dengan sejumlah katalis yang dapat menentukan arah harga SOL. Pertumbuhan ekosistem, aktivitas jaringan, pengembangan aplikasi terdesentralisasi, serta kondisi pasar kripto menjadi faktor fundamental yang perlu
Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penyusunan.
Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
