TANGERANGNEWS.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan bahwa pemerintah mulai Kamis, 28 April 2022, melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Pelarangan tersebut diberlakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Keputusan Presiden itu diambil setelah memimpin rapat yang diikuti oleh jajaran menteri membahas  pemenuhan kebutuhan pokok di dalam negeri.

"Dalam rapat telah saya putuskan bahwa pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022, sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian," kata Jokowi yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Jumat 22 April 2022.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut, Jokowi memastikan akan memantau langsung dan mengevaluasi pelaksanaannya agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau.

Lonjakan harga minyak goreng dan kelangkaan stok di pasaran, seperti dilansir dari Antara, sudah terjadi sejak akhir 2021 dan pemerintah sempat berusaha mengatasi keadaan tersebut dengan memberlakukan pengetatan ekspor CPO dan memprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Terkait persoalan minyak goreng selama ini, pemerintah berusaha mengendalikan harga melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 26 Januari berupa penetapan harga eceran tertinggi (HET) Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium.

Namun, belakangan kebijakan itu dihapuskan karena gagal mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran hingga pemerintah hanya memberlakukan HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter.

Diketahui, Kejaksaan Agung pada Selasa 19 April 2022, menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan pemberian fasilitas izin ekspor CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng, pada Januari 2021-Maret 2022 yang menimbulkan kelangkaan minyak goreng.

Adapun keempat tersangka itu masing-masing, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Perdaglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Standly MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Paulian Tumanggor, dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Picare Togar Sitanggang.

Ditetapkannya Dirjen Perdaglu sebagai tersangka karena menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditas CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas.