Connect With Us

Prostitusi Online, Nikita dan Puty hanya Dikirim ke Dinas Sosial

Denny Bagus Irawan | Sabtu, 12 Desember 2015 | 07:21

Nikita Mirzani (kanan) dan Puty Revita (istimewa / tangerangnews)

TANGERANGNEWs.com – Dari sejumlah pihak yang diamankan dalam kasus muncikari artis, Nikita Mirzani dan Puty Revita berstatus sebagai korban. Polisi mengatakan undang-undang hanya bisa menjerat si pelaku perdagangan orang.

“Seharusnya masyarakat berfikir cerdas. Banyak masyarakat yang tidak paham undang-undang,” kata Kanit Human Trafficking Subdit III Bareskrim Polri AKBP Arie Dharmanto. “Mereka perempuan, coba posisikan mereka sebagai diri kita,” sambung Arie.

Arie menjelaskan, seperti dia sebutkan sebelumnya, Nikita dan Puty hanyalah korban dalam kasus prostitusi muncikari F dan O ini. Karena itu, polisi fokus dalam mengungkap jaringan F dan O. “Kecuali Nikita misalnya memasang iklan diam-diam, mengiklankan diri, mengeksploitasi diri sebagai perdagangan manusia dengan melacurkan diri sendiri,” ujar Arie.

Menurutnya, jika kasusnya seperti itu, baru Nikita dan Puty bisa dijerat sebagai tersangka kasus prostitusi. Arie mengatakan, saat ini polisi terus menggali keterangan dari F dan O. Dari keterangan kedua tersangka, ada orang-orang lain yang berperan dalam kasus prostitusi ini. Aparat berharap bisa memberangus kasus yang meresahkan masyarakat ini. “Kita fokus ke muncikarinya. Di atas F dan O ini masih ada beberapa orang,” jelas Arie.

Karena itu, mereka menyerahkan Nikita dan Puty ke Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan agar tidak kembali terjebak di kasus prostitusi. Polisi sendiri menjerat F dan O dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan Pasal 2, yakni mendapat keuntungan secara ekonomi dengan mengeksploitasi korban. Ancaman minimal di pasal ini tiga tahun penjara dan maksimal 15 tahun serta denda minimal 120 juta dan maksimal 600 juta. Pengguna atau konsumen korban, terkena pasal 12 UU TPPO dengan ancaman hukuman sama.

BANTEN
Gubernur Banten Instruksikan OPD Kebut 8 Program Prioritas

Gubernur Banten Instruksikan OPD Kebut 8 Program Prioritas

Kamis, 8 Januari 2026 | 23:15

Gubernur Banten Andra Soni menginstruksikan seluruh Kepala Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan nasional.

BANDARA
Pasutri WN Pakistan Nekat Telan 159 Kapsul Sabu untuk Diselundupkan Lewat Bandara Soetta

Pasutri WN Pakistan Nekat Telan 159 Kapsul Sabu untuk Diselundupkan Lewat Bandara Soetta

Jumat, 9 Januari 2026 | 19:38

Sinergi antara Bea Cukai dan Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jaringan internasional.

KOTA TANGERANG
Pendaftaran Dibuka 12 Januari, Ini Syarat Dapat Bansos Mahasiswa Rp6 Juta di Kota Tangerang

Pendaftaran Dibuka 12 Januari, Ini Syarat Dapat Bansos Mahasiswa Rp6 Juta di Kota Tangerang

Jumat, 9 Januari 2026 | 20:27

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Sosial (Dinsos) resmi membuka Pendaftaran Bantuan Sosial (Bansos) Mahasiswa untuk Murni Tahun Anggaran 2027.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill