TANGERANG- Pemerintah kabupaten Tangerang telah melauching Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam kesempatan yang sama, yaitu Senin (17/2) lalu, bertempat di Lapangan Maulana Yudha Negara, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar memberikan penghargaan kepada perusahaan yang menerima SMK3.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, kondisi global saat ini berpengaruh terhadap stabilitas usaha di Indonesia dan memberikan dampak pada aspek perlindungan ketenagakerjaan.

"Salah satu tantangan besar yang kita hadapi di sektor ketenagakerjaan saat ini adalah kualitas sumber daya manusia, baik yang akan memasuki dunia kerja, maupun yang telah bekerja di perusahaan. Untuk itu, perlu dijalankan usaha-usaha nyata guna peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik melalui optimalisasi balai latihan kerja, maupun kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga diklat swasta, atau pusat diklat di perusahaan-perusahaan besar," papar Ahmed Zaki Iskandar.

Hal tersebut diharapkan,  dapat mengantisipasi kecenderungan liberalisasi dan globalisasi yang saat ini sedang berlangsung.
Lanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan, dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang ruang lingkupnya telah berkembang sampai pada keselamatan dan kesehatan masyarakat secara nasional.
Untuk itu, diperlukan upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja melalui pelaksanaannya.
“Saya berharap Pelaksanaan kegiatan K3 yang dilakukan hendaknya dapat memenuhi tuntutan negara-negara maju, khususnya negara-negara yang menjadi representasi masyarakat internasional terhadap persyaratan suatu produk barang atau jasa, antara lain harus memiliki mutu yang baik, aman dipergunakan, ramah lingkungan, dan memenuhi standar internasional tertentu, khususnya yang ada di industry-indutri di kabupaten Tangerang,” terangnya.

Pelaksanaan K3 tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab semua pihak, khususnya masyarakat industri.
Dengan demikian, semua pihak terkait berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan berbagai upaya dibidang K3 secara terus menerus dan berkesinambungan, serta menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya kerja disetiap kegiatan, sehingga dapat mencegah kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
 
Hal ini tentunya akan mempengaruhi stabilitas dalam berusaha, dan secara tidak langsung dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.


Marilah secara bersama-sama menggerakkan masyarakat untuk membudayakan K3 disemua sektor tempat kerja atau perusahaan, menuju Indonesia Berbudaya K3. Dengan demikian, sumbangsih kita kepada nusa dan bangsa dari sisi K3 dapat berguna dalam pembangunan negara kita tercinta yang lebih maju, mandiri, dan modern.

Bupati Zaki juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang menerima SMK3 yaitu PT. Pacific Texindo Industri, PT. Pacipic Indo Dairy, PT. Pacipic Agritama Comudity, prusahaan yang menerima Zero Accident yaitu PT. Pacipic Texindo industry, PT. Pacipic Agritama Comudity, PT. Nestle Indonesia, penerima penghargaan P2K3 yaitu PT. Propan Raya ICC, PT. Seasonal Supplies Indonesia, PT. Indo Tirta Abdi, PT. Busana Remaja Arga Cipta, dan penerima santunan kecelakaan dari PT. Jamsostek kepada PT. Satya Mitra Kemas Lestari.

Selain pemberian penghargaan Bupati Tangerang pun telah melauching secara Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Wakil Bupati H. Hermasyah, Camat Tigaraksa, Camat Balaraja, Camat Rajeg, dan langsung bisa dibayarkan di loket mobil PBB yang telah beroperasi, disetiap kecamatan.
Juga penyerahan Kartu Pegawai Elektronik kepada kabag Hukum R. Indrayana, Dias, Agus. S, dan Yanto Staf Bagian umum Setda Kabupaten Tangerang agar Kartu Pegawai Elektronik agar bisa digunakan sebagai mana mestinya dan bisa mengotrol kinerja sebagai Pegawai negeri sipil.

Bupati Tangerang menilai, Kabupaten Tangerang pasti dapat memenuhi target tersebut, target Kabupaten Tangerang berbudaya K3 tahun 2015. 

Karena baik itu keselamatan, maupun kesehatan kerja merupakan bagian dari perwujudan masyarakat Kabupaten Tangerang yang Cerdas, Makmur, Religius, dan Berwawasan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam RPJMD jelang empat  tahun kedepan.
Dalam rangka mewujudkan visi-misi Kabupaten Tangerang, pada pagi hari kemarin Pemerintah Kabupaten Tangerang akan memulai pengelolaan PBB Pedesaan dan Perkotaan (P2).

Dengan landasan hukum Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB-P2 dan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat mengelola pajak yang berasal dari daerahnya sendiri untuk dimasukkan kedalam kas daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) itu sendiri.

Perlu disampaikan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang telah ditetapkan pada tahun 2014 berjumlah 885.617 (delapan ratus delapan puluh lima enam ratus tujuh belas) SPPT, dengan target sebesar Rp. 238.667.833.434,- (dua ratus tiga puluh delapan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), dan piutang sebesar Rp. 290.799.415.273,- (dua ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga presentase pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2014 ialah sebesar 69,19% dan presentase PBB-P2 terhadap pajak daerah tahun 2014 sebesar 30,32%. (ADV)