Connect With Us

Pemkab Tangerang Klarifikasi Soal Dadap ke Komnas HAM

Rangga Agung Zuliansyah | Jumat, 10 Juni 2016 | 10:03

| Dibaca : 2380

Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan klarifikasi soal penertiban kawasan lokalisasi Dadap, Kecamatan Kosambi kepada Komnas HAM di Pendopo Bupati Tangerang, Jalan Kisamaun, Kota Tangerang, Kamis (9/6/2016). (Rangga A Zuliansyah / TangerangNews)

TANGERANGNews.com-Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan klarifikasi soal penertiban kawasan lokalisasi Dadap, Kecamatan Kosambi kepada Komnas HAM di Pendopo Bupati Tangerang, Jalan Kisamaun, Kota Tangerang, Kamis (9/6/2016). Hal ini terkait tindak lanjut dari permintaan Komnas HAM terhadap aduan warga Dadap yang terkena penertiban.

 

Dari hasil klarifikasi tersebut, Komnas HAM menyatakan salah satu persoalan penolakan warga terhadap rencana penertiban oleh Pemerintah karena adanya isu jika penertiban tersebut berkaitan dengan reklamasi teluk Jakarta.

 

“Jadi ada informasi yang salah di masyarakat, contohnya terkait isu rencana pembangunan jembatan dari Pulau G ke Dadap. Tidak akan semudah itu, harus ada keterlibatan Provinsi. Kalaupun dibangun Komnas HAM tidak akan setuju. Lagi pula tujuannya untuk apa? Tidak ada manfaat ekonominya,” jelas Anggota Komnas HAM Nur Kholis.

 

Selain itu juga terkait lahan milik pemerintah dan BUMN yang ditempati masyarakat kawasan Dadap, Nur Kholis juga menilai masih perlu diluruskan kejelasan sertifikatnya oleh masing-masing instansi. Jangan sampai nantinya ada tumpang tindih dan sengketa karena instansi terkait ternyata tidak menyetujui penataan tersebut.

 

“Coba dievaluasi dulu, ini lahan milik siapa ini lahan siapa, apakah ada tindakan yang salah. Jangan sampai tumpang tindih, nanti yang dirugikan masyarakat,” tukasnya.

 

Nur Kholis mengatakan, Komnas HAM akan berkoodinasi dengan Ombudsman untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut lewat mediasi antara Pemkab Tangerang dengan warga Dadap. Meski dia memastikan jika nantinya mediasi akan berlangsung alot, namun dia meyakini jika persoalan tersebut bisa terurai.

 

“Masih mungkin dicari titik temunya, rencana Pemkab sudah jelas, tinggal nanti kebutuhan warga akan dicocokkan dengan program pemerintah,” paparnya,

 

Komnas HAM, lanjut Nur Kholis, akan mengawal program Pemkab agar masyarakat mendapat kan empat haknya yakni hak atas Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Pekerjaan. Dia melihat dari paparan Pemkab tadi, masih mungkin dicapai hak-hak warga tersebut. “Besok rencanaya saya akan ke lokasi untuk mengecek kondisinya sekaligus berbicara langsung dengan warga,” paparnya.

 

 

OPINI
Renungan Tentang Kematian

Renungan Tentang Kematian

Jumat, 3 Juli 2020 | 09:57

Orang-orang yang telah berusaha taat kepada Allah SWT, perlahan-lahan mendapatkan pengetahuan hikmah dari setiap tindakan yang dilakukan. Pengetahuan yang begitu saja menyesap

SPORT
19 Juli MotoGP Kembali Digelar, Pebalap Ducati Malah Cedera

19 Juli MotoGP Kembali Digelar, Pebalap Ducati Malah Cedera

Selasa, 30 Juni 2020 | 09:59

TANGERANGNEWS.com-Setelah sempat terhenti oleh pandemi COVID-19, adu cepat kuda besi di sirkuti (MotoGP 2020) akan dimulai pada 19 Juli di

TEKNO
Menristek Sebut Jambu Biji Tingkatkan Imunitas Hadapi COVID-19

Menristek Sebut Jambu Biji Tingkatkan Imunitas Hadapi COVID-19

Sabtu, 28 Maret 2020 | 18:40

TANGERANGNEWS.com-Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/BRIN), Prof Bambang PS Brodjonegoro, melalui

BISNIS
Hadir Saat Pandemi, Kopikren015 Bagikan Kopi Gratis di Pondok Aren

Hadir Saat Pandemi, Kopikren015 Bagikan Kopi Gratis di Pondok Aren

Minggu, 28 Juni 2020 | 19:57

TANGERANGNEWS.com-Dengan menawarkan menu yang menarik, kedai kopi Kopikren015 hadir di kawasan Fresh Market Emerald Bintaro, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan

"Dengan Hidup yang Hanya Sepanjang  Setengah Tarikan Napas, Jangan Tanam Apapun Kecuali Cinta."

Jalaluddin Rumi