TANGERANGNEWS.com-Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang, jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) hanya sekitar 50 orang, namun anggota komisi 9 DPR RI, Siti Masripah mensinyalir jumlah TKI asal Tangerang lebih dari data tersebut, Pemkab Tangerang pun diminta untuk meningkatkan pelayanan informasi ketenagakerjaan.
"Tapi ada di wilayah seperti Kresek dan Kronjo, ada TKI yang berangkat ke luar negeri namun tidak mendaftar melalui jalur resmi," katanya usai menjadi narasumber Sosialisasi Peluang Kerja ke Luar Negeri dan Migrasi Aman di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Jumat (14/3/2017).
Lanjut Masripah, warga yang akhirnya memutuskan bekerja diluar negeri dikarenakan kesulitan mengakses pekerjaan, karena Kabupaten Tangerang masih tercatat sebagai daerah dengan jumlah pengangguran tertinggi kedua di Banten setelah Kabupaten Serang.
TKI ilegal juga, lanjut Masripah belum tentu memiliki kemampuan yang memadai, hal ini yang sering menjadi sebab timbulnya kejadian yang tidak diharapkan.
"Misalnya soal kemampuan bahasa, karena tidak memahami bahasa negara yang dituju, bisa salah persefsi sehingga berujung pada tindakan yang tidak diinginkan," terangnya.
Dengan kondisi ini, Masripah mengharapkan pelayanan Pemkab Tangerang untuk warga yang ingin bekerja diluar negeri harus ditingkatkan.
"Masyarakat harus diberikan informasi (menjadi TKI legal), kita ingin masyarakat paham bagaimana bekerja diluar negeri," terangnya
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berhasil mengamankan secara fisik lahan aset negara berupa eks SDN Rawa Bokor seluas 1.580 meter persegi dalam operasi eksekusi yang dilakukan pada Jumat sore 24 April 2016).
TODAY TAG
Seiring dengan perkembangan desain arsitektur dan interior yang semakin dinamis, kebutuhan akan elemen pendukung ruang pun ikut mengalami perubahan. Ruang kini tidak lagi bersifat statis, melainkan terus bertransformasi mengikuti fungsi
Hampir setiap hari kita dihujani dengan kabar tentang kasus kejahatan termasuk pembunuhan yang sebagian besar pelakunya terindikasi menggunakan miras dan obat-obatan terlarang.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendukung terhadap penguatan wilayah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews