TANGERANGNEWS.com-Masyarakat yang menemukan terjadinya pencemaran lingkungan, mulai pekan depan bisa langsung melapor ke Posko Pengaduan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang. Pengaduan tersebut bisa secara lisan maupun tertulis.
Posko pengaduan tersebut juga diluncurkan untuk memberikan informasi kepada pihak yang memberikan pengaduan tentang alur proses penanganan pengaduan pencemaran lingkungan di instansi tersebut.
Di posko pengaduan, masyarakat yang mengadu akan mendapatkan informasi terkait alur proses pengaduan. Setiap pengaduan yang masuk ke posko tersebut, kemudian akan dilakukan verifikasi sebelum dilakukan tindakan selanjutnya.
"Kalau berdasarkan verifikasi tersebut terdapat unsur pencemaran lingkungan, tentunya kami akan langsung melakukan penelitian lebih lanjut melalui uji laboratorium hingga mengeluarkan rekomendasi terkait perusahaan atau perseorang yang melakukan pencemaran lingkungan tersebut,” ujar Susana Endy Kurniawati, Kasie Bina Hukum Lingkungan DLHK Kabupaten Tangerang, Senin (15/5/2017).
Selain itu, pos pengaduan ini juga akan terintegrasi dengan Sistem Pengaduan Terpadu (Simpedu) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tangerang. Sehingga masyarakat juga bisa melakukan pengaduan secara online.
”Masyarakat yang ingin melapor secara online tidak perlu datang ke Kantor DLHK Kabupaten Tangerang, cukup melalui simpedu,” pungkasnya.
Suasana perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia turut terasa di kawasan Paramount Gading Serpong. Berbagai dekorasi bernuansa merah-putih menghiasi sejumlah area hunian, komersial, dan fasilitas publik
TODAY TAG
Sebuah ruko yang dijadikan bisnis laundry di Jalan Lengkong Karya, RT 001/001, Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), ludes terbakar pada Kamis 20 Agustus 2026, dini hari
Aksi nekat warga negara Korea Selatan (Korsel) berinisial JJ, 25, berujung jeruji besi. Ia diringkus setelah kedapatan menyelundupkan satwa liar endemik Indonesia yang disembunyikan di dalam kopernya, di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta)
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews