Connect With Us

Cegah Penyelewengan Dana DAK, Kapolresta Tangerang Wanti-wanti Ratusan Kepsek

Mohamad Romli | Selasa, 31 Oktober 2017 | 17:00

Kapolresta Tangerang AKBP Sabilul Alif dan Kepala Sekolah (Kepsek) se-Kabupaten Tangerang berpose bersama, Selasa (31/10/2017). (@TangerangNews.com / Mohamad Romli)

TANGERANGNEWS.com-Perilaku koruptif harus dibumihanguskan, sebab sangat merugikan banyak orang dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi jika korupsi di dunia pendidikan yang semestinya menjadi wahana membangun watak dan karakter manusia Indonesia yang unggul dalam segala aspek.

Untuk itu, Kapolresta Tangerang AKBP Sabilul Alif mewanti-wanti para pendidik di Kabupaten Tangerang untuk tidak pernah tergoda berbuat korup dalam menggunakan anggaran sekolah yang sebagian besar dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang salah satunya Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pernyataan Kapolres yang dikenal dengan programnya Tangerang Jawara tersebut disampaikan saat didaulat menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Pelaporan dan Pertangungjawaban (LPj) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kegiatan Fisik APBN dan APBD tahun 2017 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Gedung Islamic Center, Citra Raya, Panongan, Selasa (31/10/2017).

"Saya ajak Bapak dan Ibu untuk melawan dan mejauhi perilaku koruptif. DAK jelas disalurkan sebagai usaha pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air," ujarnya yang disambut tepuk tangan sekitar 100 Kepala Sekolah Dasar se-Kabupaten Tangerang tersebut.

Sabilul juga memaparkan, pada tahun 2017, jumlah DAK untuk Sekolah Dasar di Kabupaten Tangerang sebesar Rp13,6 miliar. Jumlah tersebut terbagi atas Rp6,1 miliar untuk rehabilitasi ruang kelas di 35 sekolah, Rp179 juta untuk tambahan ruang kelas dan Rp7,3 miliar untuk pengadaan buku koleksi perpustakaan di 132 sekolah.

Setidaknya, ada lima modus korupsi yang kerap terjadi dalam penggunaan DAK. Data tersebut ia kutip dari laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) tahun 2016. Diantaranya pelaksanaan pembangunan fisik yang semestinya swakelola namun diserahkan pihak sekolah kepada pemborong.

Selain itu, sekolah diintervensi oleh Dinas Pendidikan setempat agar menggunakan jasa perusahaan tertentu untuk membangun atau merehabilitasi sekolah serta tidak ada mekanisme komplain yang kuat, sehingga terjadi mark-up angggaran.

“Modus lainnya yaitu adanya pungutan liar. Pungli umumnya dilakukan sekolah menerima dana, sementara alasan pungli biasanya sebagai tanda terima kasih sekolah kepada Dinas Pendidikan setempat,” papar Sabilul.

Sabilul juga menggaris bawahi soal penggunaan material yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis bahkan menggunakan material bekas.  "Namun modus tersebut terjadi di daerah lain, semoga disini tidak terjadi," imbuhnya.

Pada kesempatan akhir, ia mengajak para pendidik tersebut untuk segera melapor jika ada pihak yang melakukan intimidasi sehingga mempengaruhi keputusan yang diambil. Bahkan para guru tersebut langsung mencatat nomor telepon seluler Kapolres. "Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, profesi mulia dan jalan menuju surga," tukasnya.(RAZ/HRU)

HIBURAN
JHL Solitaire Gading Serpong Hadirkan Perayaan Natal dan Tahun Baru, Hadiah Utamanya Disney Cruise

JHL Solitaire Gading Serpong Hadirkan Perayaan Natal dan Tahun Baru, Hadiah Utamanya Disney Cruise

Jumat, 20 November 2026 | 08:29

JHL Solitaire Gading Serpong menghadirkan rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 bertajuk “The Wonder Maker & The Dream Factory”.

PROPERTI
Hanya 168 Unit, Summarecon Serpong Hadirkan Hunian Tepi Danau Bernuansa French Riviera

Hanya 168 Unit, Summarecon Serpong Hadirkan Hunian Tepi Danau Bernuansa French Riviera

Kamis, 19 November 2026 | 20:04

PT Summarecon Agung Tbk melalui unit usahanya, Summarecon Serpong, bersiap meluncurkan proyek hunian low-rise terbaru bertajuk Mondeux Lake Condovillas di kawasan premium The Springs, Gading Serpong, Tangerang.

WISATA
Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Kamis, 12 November 2026 | 19:34

Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga masyarakat dalam mengoptimalkan potensi besar pariwisata di Provinsi Banten.

BANTEN
Naik Rp271 Ribu, UMP Banten 2027 Ditetapkan Rp3.372.828

Naik Rp271 Ribu, UMP Banten 2027 Ditetapkan Rp3.372.828

Jumat, 20 November 2026 | 22:16

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten Tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill