TANGERANGNEWS.com-Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi Gerindra Ade Awaludin mengatakan, skema penyaluran bantuan program Kelompok Usaha Bersama (Kube) pedesaan dari Pemerintah Provinsi Banten perlu dievaluasi. Pasalnya program yang bertujuan untuk pengentasan fakir miskin dinilainya kurang maksimal karena melibatkan pihak ketiga.
Ade mengungkapkan hal itu usai melakukan monitoring kegiatan penyerahan bantuan bantuan kepada sembilan Kube dari Pemprov Banten di Desa Cirumpak dan Desa Pagenjahan, Kecamatan Kronjo, Kamis (23/11/2017).
"Skema melalui pihak ketiga kurang maksimal penyerapannya," ujarnya.
Masih kata anggota Komisi V DPRD Banten tersebut, hal itu berbeda dengan skema bantuan melalui Kementrian Sosial, dimana penerima manfaat langsung menerima bantuan tanpa pihak ketiga.
"Skema Kementrian Sosial bantuan diserahkan langsung melalui nomor rekening penerima manfaat, sehingga penerima dapat melakukan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan," tambahnya.
Hasil dari monitoring tersebut ditekankannya akan menjadi bahan evaluasi pihaknya, sehingga kedepan penerima manfaat benar-benar bisa merasakan program bantuan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya.
"Akan kami evaluasi, selanjutnya harus langsung ke nomor rekening penerima manfaat," tukasnya.
Diketahui, dari sembilan kelompok kube tersebut, enam kube melakukan kegiatan usaha ternak lele, dua kube berternak kambing dan satu kube membuka usaha konveksi.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Emed, Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Banten, Perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Kepala Desa Cirumpak, Kepala Desa Pagenjahan serta perwakilan dari sembilan Kube yang menerima bantuan.(RAZ/HRU)
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) angkat bicara terkait video viral di media sosial yang memperlihatkan aktivitas armada pengangkut sampah di wilayah Bogor, Jawa Barat.
TODAY TAG
Telaga Biru Cigaru di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, yang dulu pernah menjadi wisata favorit keluarga untuk menikmati momen liburan, kini tampak sepi dan terbengkalai.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
