Connect With Us

Gugat Izin PT PRS, Puluhan Warga Pasir Bolang Geruduk Kantor Bupati

Mohamad Romli | Senin, 5 Maret 2018 | 18:00

Warga Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Tigaraksa melakukan aksi demontrasi di Kantor Bupati Tangerang, Senin (5/3/2018). (@TangerangNews / Mohamad Romli)


TANGERANGNEWS.com-Puluhan warga Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Tigaraksa melakukan aksi demontrasi di Kantor Bupati Tangerang, Senin (5/3/2018).

Aksi yang dikomandoi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Indonesia itu menggugat izin lingkungan pembangunan gedung baru PT Prima Rajawali Sukses yang berlokasi di desa tersebut.

Dalam orasinya, Yudianto, koordinator aksi itu mengatakan bahwa warga didua RT, yakni RT 03/01 dan RT 04/01 yang lokasinya berdekatan dengan lokasi bangunan pabrik tidak pernah menandatangani izin lingkungan atau izin warga terkait pembangunan gedung baru pabrik itu.

"Sehingga ketika pembangunan berlangsung, puluhan warga terdampak secara langsung," ujarnya.

Dampak yang ditimbulkan, lanjutnya, terjadinya kerusakan tembok rumah akibat getaran saat pemasangan tiang pancang sehingga menyebabkan tembok rumah warga retak. Sementara, dampak lainnya, terjadinya kebisingan sehingga kenyamanan warga pun terganggu.

Setelah satu tahun beroperasi, ternyata dampak kehadiran pabrik itu masih terjadi, diantaranya tercemarnya sumur warga, banjir serta kebisingan.

"Air sumur warga airnya tercemar, padahal mereka masih menggunakannya," tambahnya.

Ditambahkan Nuraeni, salah satu warga yang ikut aksi tersebut, buangan gas dari pabrik juga mengganggu pernafasan warga, karena jarak antara pabrik dengan pemukiman terlalu dekat.

"Kadang dada kami sesak dan sulit bernafas," katanya.

Persoalan ini, lanjutnya, karena sedari awal warga tidak dilibatkan dalam proses perizinan. Hal itu dikatakan oleh Siti Arah, warga yang juga merasa turut terdampak.

"Proses perizinan diserahkan ke pihak desa, sehingga kami tidak dilibatkan," ungkapnya.

Selain itu, warga juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait dokumen amdal pabrik, baik sebelum dan sesudah pabrik itu berdiri.

Masih kata Siti, warga sudah sering melontarkan protes ke pihak pabrik, namun sampai saat ini belum ada solusi atas tuntutan warga yang menginginkan hak-haknya dipenuhi.

"Selain itu, sejak beroperasi, warga sekitar tidak ada yang bisa bekerja di situ, kami hanya kena dampaknya," tukasnya.

Sebelumnya mereka juga menggelar aksi di kantor Desa Pasir Bolang, kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, kantor Kejaksaan Kabupaten Tangerang. Mereka juga menyerahkan berkas kepada pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.(RAZ/HRU)

TOKOH
Richard Lee Siap Buka Seluruh Fakta, Tantang Doktif Hadir ke Persidangan

Richard Lee Siap Buka Seluruh Fakta, Tantang Doktif Hadir ke Persidangan

Kamis, 30 Juli 2026 | 14:28

Richard Lee menantang Samira Farahnaz alias Doktif untuk hadir dalam sidang kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat dirinya sebagai terdakwa.

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

HIBURAN
Akhir Perjalanan Tempat Hiburan Legendaris, FM3 Karaoke Tangerang Resmi Tutup Permanen

Akhir Perjalanan Tempat Hiburan Legendaris, FM3 Karaoke Tangerang Resmi Tutup Permanen

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 18:36

Tempat hiburan malam legendaris di Kota Tangerang kembali harus menghentikan operasionalnya.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill