Connect With Us

Desa di Tangerang Harus 'Digebrak' Agar Kreatif

Mohamad Romli | Kamis, 13 September 2018 | 18:00

| Dibaca : 6333

Kegiatan rapat dengar pendapat (Public Hearing) yang digelar Institut Riset dan Pemberdayaan (INDeS), di rumah makan Joglo, Jalan Raya Pemda Tigaraksa, Tigaraksa, Kamis (13/9/2018). (@TangerangNews / Mohamad Romli)

TANGERANGNEWS.com-Desa di Kabupaten Tangerang dinilai perlu mendapatkan pendampingan khusus untuk meningkatkan kreatifitas dalam menggunakan dana desa. Pasalnya, selama ini, dana desa yang digulirkan belum mampu mendongkrak potensi ekonomi desa.

Hal itu mengemuka dalam acara rapat dengar pendapat (Public Hearing) yang digelar Institut Riset dan Pemberdayaan (INDeS). Kegiatan bertajuk Efektifitas Dana Desa dalam Mewujudkan Kesejahteraan itu digelar di rumah makan Joglo, Jalan Raya Pemda Tigaraksa, Tigaraksa, Kamis (13/9/2018).

Subandi Musbah, Direktur Lembaga Visi Nusantara yang menjadi salah satu natasumber kegiatan tersebut mengatakan, saat ini masyarakat membutuhkan pendampingan khusus agar memahami segala hal terkait peruntukan dana desa. Sebab menurutnya, minimnya informasi yang diserap masyarakat, berdampak pada kurangnya kreatifitas desa memanfaatkan dana desa yang besarnya mencapai ratusan juta setiap tahunnya.

"Harus ada lembaga yang menjadi mediator yang bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat, agar masyarakat melek informasi," ujarnya.

Masih kata dia, saat ini memang telah ada personel yang bertugas melakukan pendampingan terhadap desa. Namun ia menyoroti kinerja Petugas Lokal Desa (PLD) tersebut kurang efektif, karena bukan warga setempat. Sehingga distribusi informasi kepada masyarakat pun dirasakan masih minim.

"Bagaimana mau efektif, jika mereka (PLD) berasal dari wilayah kecamatan lain, dan hanya datang sewaktu-waktu, tidak intens di desa bersangkutan. Masyarakat tetap kebingungan mengakses informasi," bebernya.

Sementara, lanjutnya, siklus informasi dari pihak desa kepada masyarakat pun sangat minim, bahkan cenderung tertutup. Hal itu karena transparansi informasi di ranah desa masih perlu ditingkatkan.

"Padahal tujuan dengan keterbukaan informasi dana desa adalah untuk memacu kreatifitas, agar dana desa bisa digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Senada, Hasan Basri, Tenaga Ahli Madya (TAM) Pelayanan Sosial Dasar pada program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Banten, tidak kreatifnya desa dalam menggunakan dana desa menurutnya terbukti dari belum maksimalnya peran Badan Usaha Milik Desa (BumDes).

Menurutnya, hal tersebut bermuara pada proses perencanaan desa yang masih perlu pembenahan.

"Proses perencanaan di desa belum maksimal, perlu keterlibatan dan dorongan semua elemen masyarakat," kata pria yang berposisi sebagai Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) Provinsi Banten itu.

Menurutnya, selain partisipasi aktif masyarakat, Pemerintah Daerah pun harus berperan aktif dengan menerbitkan sejumlah regulasi untuk memacu kreatifitas desa.

"Harus ada political will dari daerah, dalam hal ini kepala daerah. Agar dana desa yang digulirkan bukan sekedar dihabiskan, namun juga berkembang," paparnya.

Menurutnya, BumDes sebagai salah satu lembaga di desa harus menjadi lokomotif yang mampu menggerakkan perekonomian desa, karenanya, pendirian BumDes sejak awal harus mengacu pada regulasi, salah satunya dilakukan pemetaan potensi lokal desa. Dengan demikian, BumDes tidak semata-mata ada hanya untuk menggugurkan kewajiban.

Sementara Staf Ahli Kementerian Desa Muhammad Nur Kholis mengapresiasi kinerja pemerintahan desa saat ini, menurutnya meski masih dibutuhkan perbaikan kinerja, namun jika diukur secara statistik, telah terjadi peningkatan.

Dicontohkannya, sejak bergulirnya dana desa pada medio 2015, dari 121 jumlah desa di Kabupaten Tangerang, saat ini jumlah BumDes berjumlah sekitar 70 BumDes, yang awalnya hanya satu.

"Tapi hanya sekitar satu sampai tiga BumDes yang aktif. Artinya butuh dorongan yang  baik dari pusat, pemerintah daerah bahkan masyarakat," ujarnya.

Dikatakannya, agar BumDes dapat menjadi lembaga yang potensial dan akhirnya dirasakan penting oleh desa, perlu ada BumDes percontohan yang akan menjadi percontohan bagi ratusan desa di kabupaten yang dikenal dengan kota 1001 pabrik ini.

"Harus ada pilot projek, minimal sudah menghasilkan PADes (Pendapatan Asli Desa) dan akan menjadi percontohan bagi desa lainnya," terangnya.

Acara tersebut juga menghadirkan dua narasumber dari unsur swasta, yakni Witjaksono Abadiman S, CEO PT Anugerah Capital dan Aji Kusnoro, Dewan Pengawas Kita Mart. Kedua narasumber itu berbagi tips mengelola sebuah perusahaan agar terus kreatif ditengah situasi yang kompetitif.(MRI/RGI)

BANTEN
DPP APDESI Instruksikan Banten Gelar Musda

DPP APDESI Instruksikan Banten Gelar Musda

Jumat, 21 September 2018 | 23:45

TANGERANGNEWS.com-Asosiasi Perangkat Desa (APDESI) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) memberikan Surat Perintah kepada 3 anggota pengurus

MANCANEGARA
Sadis, Wanita Ini Diperkosa Lalu Dibakar Hingga Tewas

Sadis, Wanita Ini Diperkosa Lalu Dibakar Hingga Tewas

Senin, 16 Juli 2018 | 19:00

TANGERANGNEWS.com-Seorang wanita diperkosa dan dibakar hidup-hidup hingga tewas oleh sekelompok pria di India. Dari lima pelaku, dua diantaranya telah ditangkap kepolisian setempat.

TOKOH
Ita Nurhayati, Komisioner KPU Perempuan Pertama di Kabupaten Tangerang

Ita Nurhayati, Komisioner KPU Perempuan Pertama di Kabupaten Tangerang

Senin, 3 September 2018 | 15:22

TANGERANGNEWS.com-Kaum perempuan semakin memantapkan kiprahnya di ruang publik, salah satunya Ita Nurhayati, Komisioner KPU Kabupaten Tangerang Divisi Program dan Data.

"Kita tidak boleh menerima nasib buruk dan pasrah menerimannya sebagai kutukan. Kalau kita mau hidup bebas, kita harus belajar untuk terbang"

Gie