Connect With Us

Tolak CPNS Jalur Umum, Ribuan Honorer Tangerang Besok Geruduk Kantor Gubernur Banten

Maya Sahurina | Senin, 17 September 2018 | 20:07

Diskusi honorer K2 di Kabupaten Tangerang jelang aksi demonstrasi ke kantor Gubernur Banten, Senin (17/9/2018). (TangerangNews.com/2018 / Maya Sahurina)

TANGERANGNEWS.com-Ribuan pegawai honorer di Kabupaten Tangerang besok akan menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Banten. Mereka menolak kebijakan pemerintah yang membuka lowongan CPNS melalui jalur umum.

Dikatakan Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tangerang Nuryanah, ribuan pegawai honorer itu adalah mereka yang pada medio November 2013 tidak lolos seleksi CPNS, kemudian menamakan diri honorer kategori 2 (K2). 

Dalam perjalanan perjuangan aspirasinya di tahun 2015, terang Nuryanah, pemerintah pusat pernah menjanjikan akan mengangkat mereka menjadi PNS pada 2018. Namun justru kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah rekrutmen CPNS jalur umum.

"Janji pemerintah semua honorer K2 akan diselesaikan (diangkat jadi PNS) di tahun 2018, sehingga kami menolak CPNS jalur umum," ungkapnya.

Masih kata dia, salah satu tuntutan aksi itu dikembalikannya kewenangan pengangkatan PNS oleh pemerintah daerah, karena sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2005, kewenangan itu ditarik ke pemerintah pusat.

"Karena daerah mampu untuk mengangkat berapapun honorer kategori 2 untuk dipekerjakan (jadi PNS) di daerah masing-masing. Apalagi jutaan guru tahun 2018 ini banyak yang pensiun. Sehingga dimana-mana kekurangan PNS," bebernya.

Nuryanah pun mendesak, pemerintah memperioritaskan mengangkat honorer K2 dan non kategori menjadi PNS sebelum membuka lowongan untuk umum.

"Selesaikan dulu honorer K2, kemudian non kategori, baru jalur umum," imbuhnya.

Kekecewaan atas rekrutmen CPNS jalur umum juga diungkapkan Rusli, guru honorer kategori 2 yang telah mengabdi selama 15 tahun. Sebagai orang yang telah mengabdi belasan tahun dan telah memasuki usia 48 tahun, dirinya mengaku merasa tidak dihargai oleh pemerintah.

"Dengan pengabdian itu kita sebagai pendidik benar-benar berharap (diangkat jadi PNS). Namun dalam harapan itu akhirnya seperti ini, dari pihak pemerintah tidak punya kebijakan ke kita," keluhnya.

CPNS Jalur umum juga dinilainya kebijakan tidak tepat, karena semestinya pemerintah memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada honorer K2.

"Permintaan kami kecil tidak muluk-muluk, tolong lihat pengabdian kami, kami demo untuk menuntut hak kami," tandasnya.(RMI/HRU)

BANTEN
Gubernur Banten Instruksikan OPD Kebut 8 Program Prioritas

Gubernur Banten Instruksikan OPD Kebut 8 Program Prioritas

Kamis, 8 Januari 2026 | 23:15

Gubernur Banten Andra Soni menginstruksikan seluruh Kepala Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan nasional.

HIBURAN
Penggagas Soundtrack KKN di Desa Penari Ciptakan Lagu Tepis Stereotip Horor Gunung Kawi

Penggagas Soundtrack KKN di Desa Penari Ciptakan Lagu Tepis Stereotip Horor Gunung Kawi

Jumat, 9 Januari 2026 | 13:50

Musisi asal Gunung Kawi, Matoha Mino, merilis lagu berjudul Gunung Kawi sebagai bentuk respons terhadap persepsi yang menurutnya keliru dan telah lama berkembang di masyarakat terkait stigma tentang Gunung Kawi

OPINI
Paradoks IPM Tinggi: Antara Capaian Angka dan Kualitas Manusia

Paradoks IPM Tinggi: Antara Capaian Angka dan Kualitas Manusia

Rabu, 7 Januari 2026 | 19:00

enaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang patut diapresiasi. Namun, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar soal angka, melainkan arah manusia yang sedang dibentuk.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill