Connect With Us

Tolak CPNS Jalur Umum, Ribuan Honorer Tangerang Besok Geruduk Kantor Gubernur Banten

Maya Sahurina | Senin, 17 September 2018 | 20:07

Diskusi honorer K2 di Kabupaten Tangerang jelang aksi demonstrasi ke kantor Gubernur Banten, Senin (17/9/2018). (TangerangNews.com/2018 / Maya Sahurina)

TANGERANGNEWS.com-Ribuan pegawai honorer di Kabupaten Tangerang besok akan menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Banten. Mereka menolak kebijakan pemerintah yang membuka lowongan CPNS melalui jalur umum.

Dikatakan Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tangerang Nuryanah, ribuan pegawai honorer itu adalah mereka yang pada medio November 2013 tidak lolos seleksi CPNS, kemudian menamakan diri honorer kategori 2 (K2). 

Dalam perjalanan perjuangan aspirasinya di tahun 2015, terang Nuryanah, pemerintah pusat pernah menjanjikan akan mengangkat mereka menjadi PNS pada 2018. Namun justru kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah rekrutmen CPNS jalur umum.

"Janji pemerintah semua honorer K2 akan diselesaikan (diangkat jadi PNS) di tahun 2018, sehingga kami menolak CPNS jalur umum," ungkapnya.

Masih kata dia, salah satu tuntutan aksi itu dikembalikannya kewenangan pengangkatan PNS oleh pemerintah daerah, karena sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2005, kewenangan itu ditarik ke pemerintah pusat.

"Karena daerah mampu untuk mengangkat berapapun honorer kategori 2 untuk dipekerjakan (jadi PNS) di daerah masing-masing. Apalagi jutaan guru tahun 2018 ini banyak yang pensiun. Sehingga dimana-mana kekurangan PNS," bebernya.

Nuryanah pun mendesak, pemerintah memperioritaskan mengangkat honorer K2 dan non kategori menjadi PNS sebelum membuka lowongan untuk umum.

"Selesaikan dulu honorer K2, kemudian non kategori, baru jalur umum," imbuhnya.

Kekecewaan atas rekrutmen CPNS jalur umum juga diungkapkan Rusli, guru honorer kategori 2 yang telah mengabdi selama 15 tahun. Sebagai orang yang telah mengabdi belasan tahun dan telah memasuki usia 48 tahun, dirinya mengaku merasa tidak dihargai oleh pemerintah.

"Dengan pengabdian itu kita sebagai pendidik benar-benar berharap (diangkat jadi PNS). Namun dalam harapan itu akhirnya seperti ini, dari pihak pemerintah tidak punya kebijakan ke kita," keluhnya.

CPNS Jalur umum juga dinilainya kebijakan tidak tepat, karena semestinya pemerintah memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada honorer K2.

"Permintaan kami kecil tidak muluk-muluk, tolong lihat pengabdian kami, kami demo untuk menuntut hak kami," tandasnya.(RMI/HRU)

AYO! TANGERANG CERDAS
Siswa Miskin 90 Persen Berpeluang Tembus Masuk Sekolah Favorit Pada SPMB 2026

Siswa Miskin 90 Persen Berpeluang Tembus Masuk Sekolah Favorit Pada SPMB 2026

Senin, 11 Mei 2026 | 08:18

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengklaim siswa dari keluarga kurang mampu memiliki peluang lebih besar untuk masuk sekolah yang diinginkan melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.

TANGSEL
Benyamin Target Tuntaskan Bedah 329 Unit Rumah Tidak Layak Huni pada 2026

Benyamin Target Tuntaskan Bedah 329 Unit Rumah Tidak Layak Huni pada 2026

Minggu, 10 Mei 2026 | 09:20

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menargetkan sebanyak 329 unit rumah warga akan dibedah sepanjang 2026. Jumlah tersebut berdasarkan hasil seleksi dari tingkat urgensi di lapangan.

BANTEN
Kembangkan Sekolah Unggulan, Pemprov Banten Jajaki Kerja Sama dengan Cambridge School

Kembangkan Sekolah Unggulan, Pemprov Banten Jajaki Kerja Sama dengan Cambridge School

Selasa, 12 Mei 2026 | 18:58

Gubernur Banten Andra Soni menjajaki kerja sama strategis dengan Cambridge School Indonesia guna meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya.

KAB. TANGERANG
Guru Madrasah di Kabupaten Tangerang Curhat Ke DPRD, Bertahan Hidup dengan Gaji Rp65 Ribu Sebulan

Guru Madrasah di Kabupaten Tangerang Curhat Ke DPRD, Bertahan Hidup dengan Gaji Rp65 Ribu Sebulan

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:39

Sejumlah guru yang berasal dari Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) Kabupaten Tangerang menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, perihal kesejahteraan serta ketidakjelasan status kerja guru madrasah.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill