Connect With Us

Caleg Wajib Tahu, Hal ini yang Dilarang Selama Kampanye Pemilu 2019

Maya Sahurina | Selasa, 25 September 2018 | 20:00

| Dibaca : 1843

Komisioner Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Kabupaten Tangerang Imron Mahrus. (@TangerangNews / Maya Sahurina)

TANGERANGNEWS.com-KPU Kabupaten Tangerang telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk anggota legislatif Kabupaten Tangerang pada Pemilu 2019. Seiring dengan hal itu, masa kampanye pun dimulai.

Sejumlah rambu-rambu ditetapkan untuk mengatur caleg saat berkampanye, hal itu tertuang dalam PKPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dikatakan Komisioner Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Kabupaten Tangerang Imron Mahrus mengatakan, Beberapa yang dilarang dilakukan peserta pemilu saat melakukan kampanye diatur dalam pasal 69 PKPU itu. 

"Pertama, kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya saat ditemui TangerangNews.com dikantor KPU Kabupaten Tangerang, Selasa (25/9/2018).

Kampanye juga, kata dia, dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Juga dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

"Kampanye juga dilarang merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu," bebernya.

Selain itu, peserta pemilu juga harus memperhatikan tempat-tempat yang dilarang digunakan dijadikan tempat kampanye, diantaranya fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Terkait dengan keterlibatan orang dalam kampanye, ia merinci, bahwa ada orang karena jabatannya dilarang terlibat dalam kampanye. Orang-orang tersebut diantaranya Aparatur Sipil Negara, kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa.

"Juga warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih, contohnya anak dibawah umur," jelasnya.

Pelanggaran tersebut, lanjutnya, masuk dalam kategori tindak pidana pemilu, kecuali menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

"Sanksi atas pelanggaran ini berupa peringatan tertulis dan sanksi lain, sanksi yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu," tandasnya.(MRI/RGI)

PROPERTI
Mandaya Group Bangun Rumah Sakit Senilai Rp1,2 Triliun di Tangerang

Mandaya Group Bangun Rumah Sakit Senilai Rp1,2 Triliun di Tangerang

Sabtu, 20 Oktober 2018 | 13:04

TANGERANGNEWS.com-Mandaya Hospital Group mulai membangun Mandaya Royal Hospital Puri (MRHP) di CBD area kompleks Perumahan Metland

NASIONAL
20.000 Massa dari Kota Tangerang Diprediksi Hadiri Reuni 212

20.000 Massa dari Kota Tangerang Diprediksi Hadiri Reuni 212

Jumat, 30 November 2018 | 13:00

TANGERANGNEWS.com-Reuni Akbar 212 yang akan diselenggarakan di Monas, Jakarta, pada Minggu (2/12/2018), diprediksi akan turut dihadiri puluhan ribu massa dari Kota Tangerang.

TEKNO
Ponsel Gaming Xiaomi Segera Dirilis

Ponsel Gaming Xiaomi Segera Dirilis

Minggu, 14 Oktober 2018 | 18:00

TANGERANGNEWS.com-Setelah cukup sukses dengan pasar smartphone murah, Xiaomi berencana akan mengeluarkan produk smartphone gaming pertamanya, Black Shark. Sejak diluncurkan bulan April lalu, ketersediaan Black Shark sangat terbatas

BANTEN
Komisi IX DPR Sebut Lonjakan Penduduk Banten Dipicu Migrasi

Komisi IX DPR Sebut Lonjakan Penduduk Banten Dipicu Migrasi

Jumat, 7 Desember 2018 | 14:18

TANGERANGNEWS.com-Banten menduduki peringkat kelima untuk populasi penduduk di Indonesia pada tahun 2018. Dengan jumlah penduduk 12,7

"Semua pengalaman dalam hidup mengajarkan pada kita hal - hal yang penting untuk terus maju."

Brian Tracy