Connect With Us

Caleg Wajib Tahu, Hal ini yang Dilarang Selama Kampanye Pemilu 2019

Maya Sahurina | Selasa, 25 September 2018 | 20:00

| Dibaca : 2055

Komisioner Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Kabupaten Tangerang Imron Mahrus. (@TangerangNews / Maya Sahurina)

TANGERANGNEWS.com-KPU Kabupaten Tangerang telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk anggota legislatif Kabupaten Tangerang pada Pemilu 2019. Seiring dengan hal itu, masa kampanye pun dimulai.

Sejumlah rambu-rambu ditetapkan untuk mengatur caleg saat berkampanye, hal itu tertuang dalam PKPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dikatakan Komisioner Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Kabupaten Tangerang Imron Mahrus mengatakan, Beberapa yang dilarang dilakukan peserta pemilu saat melakukan kampanye diatur dalam pasal 69 PKPU itu. 

"Pertama, kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya saat ditemui TangerangNews.com dikantor KPU Kabupaten Tangerang, Selasa (25/9/2018).

Kampanye juga, kata dia, dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Juga dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

"Kampanye juga dilarang merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu," bebernya.

Selain itu, peserta pemilu juga harus memperhatikan tempat-tempat yang dilarang digunakan dijadikan tempat kampanye, diantaranya fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Terkait dengan keterlibatan orang dalam kampanye, ia merinci, bahwa ada orang karena jabatannya dilarang terlibat dalam kampanye. Orang-orang tersebut diantaranya Aparatur Sipil Negara, kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa.

"Juga warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih, contohnya anak dibawah umur," jelasnya.

Pelanggaran tersebut, lanjutnya, masuk dalam kategori tindak pidana pemilu, kecuali menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

"Sanksi atas pelanggaran ini berupa peringatan tertulis dan sanksi lain, sanksi yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu," tandasnya.(MRI/RGI)

PROPERTI
Saham Lippo Karawaci Diburu Investor Asing

Saham Lippo Karawaci Diburu Investor Asing

Senin, 17 Februari 2020 | 10:59

TANGERANGNEWS.com-Kinerja positif ditunjukkan PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR). Dalam tiga minggu terakhir, LPKR selalu masuk daftar 10 saham yang paling diburu investor asing

TEKNO
Haerul "Si Perakit Pesawat Bekas" Uji Terbang di Pondok Cabe

Haerul "Si Perakit Pesawat Bekas" Uji Terbang di Pondok Cabe

Rabu, 22 Januari 2020 | 11:02

TANGERANGNEWS.com-TNI Angkatan Udara memberikan penghargaan kepada Haerul, 33, perakit pesawat dengan bahan bekas yang sempat viral

WISATA
Pemkot Tangsel Sulap Bantaran Kali Mati di Jombang Jadi Destinasi Wisata

Pemkot Tangsel Sulap Bantaran Kali Mati di Jombang Jadi Destinasi Wisata

Sabtu, 25 Januari 2020 | 15:50

TANGERANGNEWS.com-Penataan kota terus dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel). Sebuah bantaran kali mati di wilayah

TANGSEL
Anak Berkebutuhan Khusus di Tangsel Jadi Korban Bullying di Sosmed

Anak Berkebutuhan Khusus di Tangsel Jadi Korban Bullying di Sosmed

Jumat, 21 Februari 2020 | 19:09

TANGERANGNEWS.com-Divalah, 17, seorang anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan diagnosa Seckel Syndrome, warga Kecamatan Pondok Aren,

"Percayalah Anda Bisa, Saat Ini Anda Telah Setengah Jalan Mencapainya"

Theodore Roosevelt