Connect With Us

Fraksi Demokrat Minta Tunjangan Honorer Dinaikkan, Begini Jawaban Bupati Tangerang

Maya Sahurina | Senin, 5 November 2018 | 15:00

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Wakil Bupati Tangerang Mad Romli saat menyampaikan visi dan misi kepemimpinannya untuk lima tahun ke depan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Tangerang. (TangerangNews.com/2018 / Mohamad Romli)

TANGERANGNEWS.com-DPRD Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati Tangerang Terhadap Pandangan Umum Fraksi terkait Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, Senin (5/11/2018).

Dalam rapat yang digelar di ruang Paripurna DPRD itu, Wakil Bupati Tangerang Mad Romli hadir mewakili Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

Dalam rapat paripuna sebelumnya, beberapa fraksi menyampaikan pandangannya. Fraksi Partai Golkar misalnya, menyoroti soal transparansi anggaran. Sementara fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti menurunnya anggaran untuk pos belanja.

Lain hal dengan Fraksi Partai Demokrat yang meminta dinaikkannya tunjangan pegawai honorer, karena jika dibandingkan dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), tunjangan pegawai honorer di Kabupaten Tangerang jauh lebih rendah.

Terkait pandangan Fraksi Demokrat, Bupati melalui Wabup Mad Romli mengatakan bahwa,l tunjangan tersebut diberikan untuk mencapai indikator target keluaran kegiatan atau kinerja kegiatan. 

Dikatakan Mad Romli, tunjangan pegawai honorer di Kabupaten Tangerang memang berbeda dengan dua wilayah tetangga, yaitu Kota Tangerang dan Kota Tangsel. Hal ini dipicu perbedaan jumlah honorer dan luas wilayah.

“Mengenai besaran tunjangan yang berbeda dengan Kota Tangerang dan Kota Tangsel, karena kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tangerang lebih besar dari kedua pemerintah daerah tersebut,” kata Mad Romli.

Namun, dalam rapat itu tidak dibeberkan berapa besar perbedaan tunjangan tersebut dan perbedaan jumlah pegawai honorer di tiga wilayah di Tangerang Raya ini.

Sementara, terkait pandangan Fraksi Hanura yang menyoroti penurunan di sektor pendapatan daerah yaitu retribusi daerah, Mad Romli menjelaskan, hal itu disebabkan karena adanya perpindahan pencatatan atau reklasifikasi atas target pendapatan dana kapitasi dan non kapitasi puskesmas.(RAZ/RGI)

WISATA
Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Kamis, 12 November 2026 | 19:34

Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga masyarakat dalam mengoptimalkan potensi besar pariwisata di Provinsi Banten.

BANTEN
Adik Prabowo Usul Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Dalih Hindari Ancaman Tsunami

Adik Prabowo Usul Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Dalih Hindari Ancaman Tsunami

Senin, 16 November 2026 | 06:30

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan pemindahan sejumlah badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo

OPINI
Gibran, Yudhistira dan Sebuah Persimpangan

Gibran, Yudhistira dan Sebuah Persimpangan

Sabtu, 14 November 2026 | 19:21

Gibran Rakabuming Raka mungkin tidak pernah membayangkan perjalanan politiknya akan sampai pada titik seperti ini. Dari Solo, ia melangkah begitu cepat ke panggung nasional, hingga akhirnya duduk di kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill