Connect With Us

Fraksi Demokrat Minta Tunjangan Honorer Dinaikkan, Begini Jawaban Bupati Tangerang

Maya Sahurina | Senin, 5 November 2018 | 15:00

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Wakil Bupati Tangerang Mad Romli saat menyampaikan visi dan misi kepemimpinannya untuk lima tahun ke depan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Tangerang. (TangerangNews.com/2018 / Mohamad Romli)

TANGERANGNEWS.com-DPRD Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati Tangerang Terhadap Pandangan Umum Fraksi terkait Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, Senin (5/11/2018).

Dalam rapat yang digelar di ruang Paripurna DPRD itu, Wakil Bupati Tangerang Mad Romli hadir mewakili Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

Dalam rapat paripuna sebelumnya, beberapa fraksi menyampaikan pandangannya. Fraksi Partai Golkar misalnya, menyoroti soal transparansi anggaran. Sementara fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti menurunnya anggaran untuk pos belanja.

Lain hal dengan Fraksi Partai Demokrat yang meminta dinaikkannya tunjangan pegawai honorer, karena jika dibandingkan dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), tunjangan pegawai honorer di Kabupaten Tangerang jauh lebih rendah.

Terkait pandangan Fraksi Demokrat, Bupati melalui Wabup Mad Romli mengatakan bahwa,l tunjangan tersebut diberikan untuk mencapai indikator target keluaran kegiatan atau kinerja kegiatan. 

Dikatakan Mad Romli, tunjangan pegawai honorer di Kabupaten Tangerang memang berbeda dengan dua wilayah tetangga, yaitu Kota Tangerang dan Kota Tangsel. Hal ini dipicu perbedaan jumlah honorer dan luas wilayah.

“Mengenai besaran tunjangan yang berbeda dengan Kota Tangerang dan Kota Tangsel, karena kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tangerang lebih besar dari kedua pemerintah daerah tersebut,” kata Mad Romli.

Namun, dalam rapat itu tidak dibeberkan berapa besar perbedaan tunjangan tersebut dan perbedaan jumlah pegawai honorer di tiga wilayah di Tangerang Raya ini.

Sementara, terkait pandangan Fraksi Hanura yang menyoroti penurunan di sektor pendapatan daerah yaitu retribusi daerah, Mad Romli menjelaskan, hal itu disebabkan karena adanya perpindahan pencatatan atau reklasifikasi atas target pendapatan dana kapitasi dan non kapitasi puskesmas.(RAZ/RGI)

PROPERTI
Rekomendasi Warna Cat Rumah untuk Sambut Lebaran 2024

Rekomendasi Warna Cat Rumah untuk Sambut Lebaran 2024

Senin, 25 Maret 2024 | 20:03

Sudah menjadi tradisi di Indonesia, momen hari raya menjadi kesempatan yang baik untuk berkumpul bersama kerabat dan sahabat.

OPINI
Ramadan Bulan Ampunan, Utang Pinjol Malah Bertebaran

Ramadan Bulan Ampunan, Utang Pinjol Malah Bertebaran

Rabu, 20 Maret 2024 | 15:57

Ramadan adalah bulan suci yang identik dengan ampunan dan bulan penuh ketakwaan. Namun, nyatanya hal ini tidak menjadikan pelaku kemaksiatan berkurang. Salah satu kemaksiatan yang semakin marak adalah pinjaman online atau pinjol.

NASIONAL
Langsung Berlaku, Jabatan Kepala Desa 8 Tahun Usai UU Desa Resmi Disahkan

Langsung Berlaku, Jabatan Kepala Desa 8 Tahun Usai UU Desa Resmi Disahkan

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:34

DPR RI resmi mengesahkan revisi UU Desa dalam rapat paripurna di gedung Nusantara II kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.

TOKOH
Mengenal Baden Powell dan Sejarah Dicetuskannya Pramuka

Mengenal Baden Powell dan Sejarah Dicetuskannya Pramuka

Kamis, 22 Februari 2024 | 15:37

Praja Muda Karana atau Pramuka merupakan gerakan kepanduan paling populer yang dicetuskan oleh Baden Powell.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill