Connect With Us

Perjuangkan UMK, Buruh Tangerang Serukan Unjuk Rasa Damai

Maya Sahurina | Jumat, 9 November 2018 | 19:00

| Dibaca : 1335

Kelompok buruh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tangerang Raya (Altar) saat mendeklarasikan unjuk rasa damai terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di RM Telaga Bestari, Balaraja, Kabupaten Tangerang. (@TangerangNews / Maya Sahurina)

TANGERANGNEWS.com-Kelompok buruh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tangerang Raya (Altar) mendeklarasikan unjuk rasa damai terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di RM Telaga Bestari, Balaraja, Kabupaten Tangerang.

Ketua KC FSPMI Tangerang Raya, Jumali mengaku bahwa pihaknya akan tetap mengedepankan kedamaian dan ketertiban, jika memang harus melakukan aksi.

"Kami memang berencana melakukan unjuk rasa, tapi kami masih menunggu kabar dari Bupati," kata Jumali, usai deklarasi pada Jumat (9/11/2018).

"Namun, bila memang harus melakukan aksi, maka kami tetap mengedepankan ketertiban dan kedamaian," ujarnya menambahkan.

Dalam rencana aksi yang bakal berlangsung pada Selasa (13/11/2018) nanti, aliansi tersebut berupaya menyikapi soal UMK, serta mendorong pemerintah untuk menghapus PP 78 tahun 2015. Pasalnya, menurut Jumali, sejak diberlakukannya PP 78, nasib para buruh kini semakin dirugikan.

"Kami harap pemerintah dapat menyepakati usulan yang kami ajukan. Jika disepakati, maka kami tidak akan melakukan aksi, tapi jika tidak disepakati, maka kami akan melakukan aksi mogok di wilayah," tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, kaum buruh yang tergabung dalam Altar ini juga melakukan deklarasi pemilu damai. Aliansi itu mengaku tidak akan mengintervensi para buruh untuk berpihak kepada kedua calon Presiden dan Wakil Presiden.

"Kami tidak ingin aksi ini ditunggangi politik, kami real memperjuangkan hak kami untuk kehidupan yang lebih layak," tandas Jumali.

Sementara itu, Kanit Buruh Mabes Polri AKBP Suwandi mengatakan bahwasanya soal kebebasan berpendapat dan berserikat, pemerintah telah membuat kebijakan terkait hal itu, namun dalam pelaksanannya tetap  sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kalau nanti para buruh tidak puas dengan keputusan pemerintah maka disarankan untuk menempuh jalur hukum (PTUN)," ujar Suwandi.

Pada pertemuan itu, Suwandi juga menghimbau agar para buruh tetap menjaga kondusifitas, jika ingin menggelar aksi agar mematuhi aturan perundang - undangan yang berlaku.

"Bila menyampaikan pernyataan maupun orasi, jangan sampai menyimpang. Dengan menyinggung soal ras ataupun soal agama  dan menghasut massa yang berdampak merugikan semua pihak," pungkasnya.(MRI/RGI)

PROPERTI
Mandaya Group Bangun Rumah Sakit Senilai Rp1,2 Triliun di Tangerang

Mandaya Group Bangun Rumah Sakit Senilai Rp1,2 Triliun di Tangerang

Sabtu, 20 Oktober 2018 | 13:04

TANGERANGNEWS.com-Mandaya Hospital Group mulai membangun Mandaya Royal Hospital Puri (MRHP) di CBD area kompleks Perumahan Metland

BANDARA
Warga Sekitar Bandara Soetta Wajib Punya A5

Warga Sekitar Bandara Soetta Wajib Punya A5

Minggu, 20 Januari 2019 | 19:00

TANGERANGNEWS.com-Ratusan keluarga yang berada di sekitar Bandara Soekarno-Hatta , Tangerang, Banten wajib menggunakan surat pindah memilih (A5) jika tetap ingin mencoblos Pilpres 2019.

TEKNO
Pertama di Indonesia, BPPT Luncurkan Lab Uji Modul Panel Surya di Puspitek Serpong

Pertama di Indonesia, BPPT Luncurkan Lab Uji Modul Panel Surya di Puspitek Serpong

Rabu, 9 Januari 2019 | 15:18

TANGERANGNEWS.com-Melalui Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah resmi membuka pelayanan teknis untuk

TANGSEL
Daycare, Fasilitas Baru di Gedung Pemkot Tangsel

Daycare, Fasilitas Baru di Gedung Pemkot Tangsel

Selasa, 22 Januari 2019 | 22:26

TANGERANGNEWS.com-Menjadi wanita karir tidak serta merta kehilangan waktu kebersamaan bersama si buah hati. Demikian salah satu tujuan dari

"Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi seperti apa yang Anda inginkan."

George Elliot