TANGERANGNEWS.com-Pasca resmi diberlakukannya Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47/2018 Tentang Pembatasan Jam Operasional Kendaraan Bertonase Berat mulai Jumat (14/12/2018) kemarin mengundang penolakan dari para supir truk tronton.
Penolakan tersebut digelar dengan melakukan aksi demontrasi dan memarkirkan kendaraannya di satu lajur jalan di sekitar Jalan Raya Parung Panjang-Legok, Tangerang.
"Mungkin ada kali ratusan truk tronton berjejer di jalan mulai dari arah Malang Nengah, Legok sampe ke Desa Kabasiran (Parung Panjang), macet banget" jelas Farhan salah seorang warga yang terjebak kemacetan kepada Tangerangnews.com, Sabtu (14/12/2018).
Pria yang hendak menuju kawasan perumahan BSA Land Parung Panjang ini pun menyayangkan sampai terjadi aksi demonstrasi yang merugikan pengguna jalan. Sebab menurutnya kebijakan Perbup ini dilahirkan terkesan terburu-buru tanpa ada kordinasi dengan daerah asal truk-truk tronton tersebut.
"Ini imbas kebijakan sepihak, gak ada kordinasi lintas wilayah. Kabupaten Bogor gak punya aturan (pembatasan truk) jadi pas mau ke Tangerang diatur, jadi stagnan," sebut Farhan.
Sementara itu Kasat Lantas Polres Tangsel AKP Lalu Hedwin menyebutkan jika protes para pengendara truk tronton tersebut kini sedang dicarikan solusi baik dari pihak kepolisian,Dishub dan juga perwakilan pendemo.
"Lagi di musyawarah," ucap Lalu.
Pihak kepolisian pun berharap agar persoalan demo puluhan supir truk tronton pengangkut tanah ini tidak terus berlarut sehingga tidak merugikan para pengguna jalan yang lainnya.
"Kita menghimbau agar dapat diselesaikan dengan musyawarah," katanya.(RMI/HRU)
Earnings call menjadi salah satu momen penting dalam dunia investasi karena mempengaruhi pergerakan pasar global. Tidak hanya saham, dampaknya juga bisa merembet ke market crypto.
TODAY TAG
Menghabiskan waktu liburan tidak selalu harus menempuh perjalanan jauh. Sepanjang bulan Mei 2026, Howard Johnson By Wyndham Tangerang menghadirkan pengalaman “One Stop Vacation”, sebuah konsep liburan terpadu yang memadukan kenyamanan menginap
Memulai bisnis tanpa legalitas yang jelas bisa menjadi hambatan besar di masa depan. Banyak pelaku usaha akhirnya kesulitan saat ingin bekerja sama dengan perusahaan besar atau mengikuti tender.
Praktik fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hingga kini masih banyak ditemukan dalam berbagai urusan administrasi. Padahal, pemerintah menilai penggunaan fotokopi identitas tersebut sudah tidak lagi relevan di era digital.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews