Connect With Us

Jokowi Sebut Sertifikat Tanah Hindari Sengketa Lahan

Maya Sahurina | Senin, 18 Februari 2019 | 20:15

Presiden Joko Widodo membagikan 5 ribu sertifikat kepada warga Kabupaten Tangerang di Lapangan Maulana Yudha Negara, Senin (18/2/2019). (TangerangNews/2019 / Maya Sahurina)

 

TANGERANGNEWS.com-Presiden Joko Widodo membagikan 5 ribu sertifikat kepada warga Kabupaten Tangerang di Lapangan Maulana Yudha Negara, Senin (18/2/2019).

Kehadiran Jokowi disambut antusias oleh warga yang menjadi penerima manfaat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sebelum memberikan sambutan, orang nomor satu di Republik Indonesia itu pun ingin memastikan bahwa sekitar 5.000 orang yang hadir benar-benar menerima sertifikat tanah.

Ia meminta warga untuk mengangkat sertifikat yang telah diterima, kemudian menghitungnya hingga hitungan ke-31.

"Nanti kalau tidak diangkat seperti itu, jangan-jangan yang diberi hanya yang di depan tadi, iya kan? dulu sering seperti itu, saya hafal," ujarnya.

"Saya tidak mau sekarang seremoni, harus diangkat. Biar kelihatan, bahwa lima ribu itu betul-betul juga diberikan kepada bapak ibu dan saudara-saudara sekalian," lanjutnya.

Kemudian, Jokowi menerangkan alasan mengapa program sertifikasi tanah dibawah kepemimpinannya menjadi program prioritas. Kata Jokowi, setiap dirinya berkunjung ke daerah, persoalan yang kerap ditemuinya adalah sengketa lahan, bahkan konflik agraria itu, kata dia, terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia.

"Tidak hanya di pulau Jawa, di pulau Sumatera, Kalimantan, Maluku, NTT, NTB, Maluku Utara, Sulawesi, Papua . Semuanya, urusan tanah ini banyak yang sengketa. Karena rakyat belum memegang yang tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki," jelasnya.

Sertifikasi tanah itu, lanjutnya, semestinya sejak tahun 2015 sudah ada 126 juta bidang tanah yang bersertifikat. Namun, baru dapat terselesaikan 46 juta. Sehingga masih tersisa 80 juta sertifikat dari Sabang sampai Merauke.

"Setahun, dulu-dulu produksi produksi sertifikat ini hanya 500 ribu, artinya apa? bapak ibu harus nunggu 160 tahun lagi untuk dapat sertifikat. Mau? Mau? yang mau maju ke depan," tanya Jokowi kepada peserta.

Presiden Joko Widodo membagikan 5 ribu sertifikat kepada warga Kabupaten Tangerang di Lapangan Maulana Yudha Negara, Senin (18/2/2019).

Pertanyaan itu serentak mendapatkan jawaban "tidak mau". Kemudian, Jokowi menjanjikan akan memberikan hadiah sepeda bagi yang berani maju ke depan, namun mengurus sertifikat membutuhkan waktu 160 tahun.

Ia juga membeberkan target pemerintah soal sertifikasi tanah, dimana pada tahun 2017 sebanyak 5 juta, 2018 sebanyak 7 juta, dan tahun 2019 sebanyak 9 juta.

"Yang paling penting saya ingin, di Kabupaten Tangerang seharusnya nunggu 160 tahun lagi, (tahun) 2023 rampung semua di Kabupaten Tangerang," imbuhnya.

Kepemilikan sertifikat tanah, jelasnya, sangat penting sebagai bukti hukum. Karena, jika ada pihak yang mengklaim, maka sertifikat itu menjadi jawaban.

"Inilah kuncinya sertifikat. Jadi sekarang bapak ibu sudah tenang karena sudah memegang tanda bukti hak hukum tanah yang bapak ibu yang miliki," bebernya.(RMI/HRU)

KOTA TANGERANG
20 Kali Bobol Rumah Kosong, Dua Maling di Tangerang Digulung Polisi

20 Kali Bobol Rumah Kosong, Dua Maling di Tangerang Digulung Polisi

Senin, 15 Juni 2026 | 11:25

Rekor aksi kriminalitas mereka yang telah membobol rumah kosong sebanyak 20 kali di wilayah Tangerang, akhirnya resmi kandas di tangan Tim Opsnal Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota.

BANDARA
Pulang dari Bangkok Positif Narkoba, BNN Tangkap 10 WNI di Bandara Soetta

Pulang dari Bangkok Positif Narkoba, BNN Tangkap 10 WNI di Bandara Soetta

Jumat, 12 Juni 2026 | 14:40

Sebanyak 10 orang warga negara Indonesia (WNI) yang baru kembali dari Bangkok, Thailand, langsung ditangkap aparat Badan Narkotika Nasional (BNN) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang.

NASIONAL
Program Makan Bergizi Gratis Diusulkan Setop Sementara Saat Libur Sekolah

Program Makan Bergizi Gratis Diusulkan Setop Sementara Saat Libur Sekolah

Senin, 15 Juni 2026 | 03:35

Komisi IX DPR RI mengusulkan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026.

OPINI
Merindukan Rumah di Bawah Naungan Syariah

Merindukan Rumah di Bawah Naungan Syariah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:20

Berbagai kasus kejahatan dan kekerasan justru datang dari tempat yang seharusnya memberikan perlindungan. Baik yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri maupun orang lain.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill