Connect With Us

Pemilu di Kabupaten Tangerang Dijaga 1.600 Personel Keamanan

Maya Sahurina | Jumat, 22 Maret 2019 | 15:00

Kegiatan Apel Gelar Pasukan Mantab Brata, yang digelar di Lapangan Maulana Yudha Negara, Puspemkab Tangerang di Tigaraksa, Jumat (22/3/2019). (@TangerangNews / Maya Sahurina)

TANGERANGNEWS.com-Sekitar 1.600 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan Pemilu di wilayah Kabupaten Tangerang. Jumlah tersebut akan disebar di teritori yang masuk dalam wilayah hukum Polresta Tangerang.

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Sabilul Alif merinci, pasukan tersebut adalah gabungan Polri sebanyak 1.000 orang dan Sabara 100 orang. Ditambah BKO dari TNI 300 orang, yang dibagi dalam 3 zona, dimana tiap zona terdapat 100 orang.

"Zona TNI ini akan kita fokuskan di Kecamatan yang menurut kita perlu mendapat perhatian. Selain itu ada juga Satpol PP dan Dinas Perhubungan masing-masing 100 personel," jelasnya saat Apel Gelar Pasukan Mantab Brata, di Lapangan Maulana Yudha Negara, Puspemkab Tangerang di Tigaraksa, Jumat (22/3/2019).

Dijelaskan Sabilul, jumlah Linmas untuk pengamanan TPS sekitar 18.020 orang lebih. Jumlah tersebut sepadan dengan 9.010 TPS yang tersebar di 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang.

"Dengan jumlah TPS sebanyak itu, tentu kita harus mengantisipasi kerawanan. Sehingga, manajemen pengamanan bersama dengan stakeholder lainnya betul-betul kita atur. Pengamanan ini  kita manage sampai ke level TPS," paparnya.

Ditambahkan Sabilul, pihaknya juga akan menggelar razia gabungan jelang Pemilu, guna mengantisipasi adanya tindakan sabotase di wilayah hukum Polresta Tangerang.

Dijelaskannya, razia ini selain untuk menciptakan kondisi yang aman saat menjelang Pilpres dan Pileg 2019,  juga meminimalisir tindak kejahatan.

"Satu minggu sebelum pencoblosan, kita akan razia gabungan di pintu masuk Kabupaten Tangerang selama 1x24 jam. Hal ini untuk mengantisipasi adanya sabotase, teror dan kejahatan lainnya. Sasarnnya senjata tajam, senpi bahan peledak, alat-alat digunakan untuk teror lainnya." bebernya.

Diketahui, dari 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang, wilayah hukum Polresta Tangerang meliputi 19 Kecamatan, yakni Kecamatan Panongan, Cikupa, Tigaraksa, Solear, Cisoka, Jayanti, Balaraja, Sukamulya, Kresek, Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Rajeg, Pasar Kemis, Sindang Jaya, Jambe, Mekar Baru dan Kecamatan Gunung Kaler.

Sementara, 10 Kecamatan lainnya masuk ke wilayah hukum Polres Tangsel, yaitu Kelapa Dua, Curug, Cisauk, Pagedangan, Legok,  dan Polres Metro Tangerang meliputi Teluknaga, Pakuhaji, Kosambi, Sepatan, Sepatan Timur.(RAZ/RGI)

TANGSEL
Sudah Ditertibkan Masih Dipasang Diam-diam, Pemkot Tangsel Copot dan Sita Kabel Fiber Optik Ilegal

Sudah Ditertibkan Masih Dipasang Diam-diam, Pemkot Tangsel Copot dan Sita Kabel Fiber Optik Ilegal

Jumat, 14 Agustus 2026 | 23:28

Sejumlah kabel dan tiang fiber optik yang dipasang secara ilegal di beberapa ruas jalan utama ditertibkan dan disita tanpa ganti rugi oleh Pemerintah (Pemkot) Kota Tangerang Selatan (Tangsel),

HIBURAN
Serunya Menjelajahi Dunia Bawah Laut di Mal Ciputra Tangerang

Serunya Menjelajahi Dunia Bawah Laut di Mal Ciputra Tangerang

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 17:15

Sedang mencari destinasi liburan keluarga yang seru, edukatif dan penuh warna? Mal Ciputra Tangerang kembali menghadirkan event tematik menarik bertajuk "Under The Sea" yang berlangsung mulai 7 Agustus hingga 6 September 2026

BISNIS
JETOUR Kantongi 1.038 SPK di GIIAS 2026, Model SUV T2 dan T1 i-DM Paling Laku

JETOUR Kantongi 1.038 SPK di GIIAS 2026, Model SUV T2 dan T1 i-DM Paling Laku

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:23

Selama pameran berlangsung, JETOUR berhasil membukukan total 1.038 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dari seluruh lini SUV yang ditawarkan kepada konsumen Indonesia.

BANTEN
Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Kamis, 13 Agustus 2026 | 14:55

Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill