Connect With Us

Terbagi 3 Polres, Begini Pengamanan Pemilu di Tangerang

Maya Sahurina | Jumat, 22 Maret 2019 | 17:37

Kegiatan Apel Gelar Pasukan Mantab Brata, yang digelar di Lapangan Maulana Yudha Negara, Puspemkab Tangerang di Tigaraksa, Jumat (22/3/2019). (@TangerangNews / Maya Sahurina)

 

TANGERANGNEWS.com-Ribuan aparat keamanan gabungan akan diterjunkan untuk mengamankan Pemilu 2019 di Kabupaten Tangerang. Personel tersebut adalah TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang.

Diketahui, wilayah Kabupaten Tangerang cukup luas dengan 9.010 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 274 desa dan kelurahan untuk 29 kecamatan, sehingga pengaman Pemilu pun menjadi tantangan bagi pihak aparat keamanan.

Sementara, wilayah hukum Kabupaten Tangerang pun terbagi menjadi 3 Polres dan 2 Polda, yakni Polresta Tangerang dibawah Polda Banten, serta Polres Tangsel dan Polres Metro Tangerang dibawah naungan Polda Metro Jaya.

Dikatakan Komisioner KPU Kabupaten Tangerang Divisi Data dan Informasi Ita Nurhayati, bahwa untuk pengamanan wilayah telah diserahkan kepada Polres serta Kodim sesuai dengan zona wilayah hukum.

Sementara, kata Ita, saat ini pihaknya hanya melakukan rekrutmen petugas Linmas yang akan ditempatkan di  9.010 Tempat Pemungutan Suara (TPS), kebutuhan pengamanan dari unsur Linmas itu, dirinci Ita mencapai 18.020 orang, dengan asumsi setiap TPS dijaga oleh 2 petugas Linmas.

"Dengan pihak aparat keamanan kami sifatnya hanya koordinasi saja, yaitu dengan 3 Polres tersebut," kata Ita, Jumat (21/3/2019).

Lanjutnya, diantara 3 Polres tersebut yang paling luas cakupan wilayahnya adalah Polresta Tangerang, yaitu 19 kecamatan, sementara Polres Tangsel dan Polres Metro Tangerang, masing-masing hanya 5 kecamatan.

"Pengamanan yang dilakukan Polresta Tangerang mencakup 180 desa dan kelurahan dengan 5.490 TPS. Polres Tangsel 53 desa dan kelurahan dengan 2.686 TPS dan Polres Metro Tangerang 41 desa dan kelurahan dengan 1.834 TPS," beber Ita.

Terpisah, Kapolresta Tangerang Kombes Pol Sabilul Alif mengatakan, pihaknya akan menerjunkan 1.600 personel gabungan antara Polri, TNI, Satpol PP dan Dishub Kabupaten Tangerang untuk pengamanan di 19 kecamatan, yaitu kecamatan Panongan, Cikupa, Tigaraksa, Solear, Cisoka, Jayanti, Balaraja, Sukamulya, Kresek, Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Rajeg, Pasar Kemis, Sindang Jaya, Jambe, Mekar Baru dan Kecamatan Gunung Kaler.

Selain itu, pihaknya juga akan menggelar razia gabungan jelang Pemilu. Razia itu dilakukan guna mengantisipasi adanya tindakan sabotase di wilayah hukum Polresta Tangerang.

"Satu minggu sebelum pencoblosan, kita akan razia gabungan di pintu masuk Kabupaten Tangerang selama 1x24 jam. Hal ini untuk mengantisipasi adanya sabotase, teror, kan kejahatan lainnya. 

Sasarannya senjata tajam, senpi bahan peledak, alat-alat digunakan untuk teror lainnya." kata Sabilul.(RMI/HRU)

BANTEN
62 Juta Kendaraan di Indonesia Menunggak Pajak, Didominasi Sepeda Motor

62 Juta Kendaraan di Indonesia Menunggak Pajak, Didominasi Sepeda Motor

Rabu, 8 Juli 2026 | 21:22

Tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

TEKNO
Coway Indonesia Debut di IndoBuildTech 2026, Kenalkan Pemurni Air Slim Stand Terbaru

Coway Indonesia Debut di IndoBuildTech 2026, Kenalkan Pemurni Air Slim Stand Terbaru

Selasa, 7 Juli 2026 | 11:09

PT Coway International Indonesia resmi memperkenalkan Slim Stand, produk pemurni air standing terbaru, dalam debutnya di ajang IndoBuildTech (IBT) 2026 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang.

TANGSEL
Digugat LBH Ansor ke PTUN, Pemkot Tangsel Buka Suara Terkait Pengukuhan Sekda

Digugat LBH Ansor ke PTUN, Pemkot Tangsel Buka Suara Terkait Pengukuhan Sekda

Rabu, 8 Juli 2026 | 19:42

Pengukuhan Bambang Noertjahjo sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) didugat oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang

NASIONAL
Jangan Salah, Ini Daftar Operasi yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan per Juli 2026

Jangan Salah, Ini Daftar Operasi yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan per Juli 2026

Senin, 6 Juli 2026 | 12:59

Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu mengetahui bahwa tidak semua tindakan operasi dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill