TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), menggelar Bursa Inovasi Desa (BID), di Gedung Serba Guna, Tigaraksa, Rabu (31/7/2019).
Moch Maesyal Rasyid, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang mengatakan BID berperan sebagai salah satu cara pemerintah memberikan dukungan terhadap inisiatif baik masyarakat Kabupaten Tangerang.
BACA JUGA:
Proses ini memanfaatkan pertukaran pengalaman kecamatan ke kecamatan lain melalui forum bursa BID, sehingga tumbuh semangat untuk melahirkan inovasi-inovasi baru dalam pembangunan. Kabupaten Tangerang sendiri memiliki 29 Kecamatan dan 256 desa.
"Adanya Bursa Inovasi Desa ini diharapkan mampu memicu munculnya inovasi dan pertukaran pengetahuan. Namun, inovasi bukan hanya di level tingkat Kabupaten Tangerang. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), setiap kecamatan harus bisa berinovasi, sehingga pemerintahan mendapat kepercayaan mewakili ke provinsi,” ujarnya.
Maesyal menyebutkan ada beberapa daerah di Kabupaten Tangerang yang telah memasuki tingkat nasional dalam program BID ini.
"Kemarin inovasi kampung Keluarga Berencana (KB) di Jayanti, inovasi layak anak di Panongan dan banyak inovasi lainnya," katanya.
Maesyal mengatakan, program tersebut juga bertujuan untuk menjembatani kebutuhan masyarakat desa, sekaligus sebagai sarana penyelesaian masalah dalam penggunaan dana desa.
"Diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang didanai desa," ucapnya.
Lanjut Maesyal, pemerintah desa harus bisa berinovasi
dengan menyajikan inspirasi dan harus memiliki program yang dapat berjalan.
"Pemerintah desa harus melakukan pemberdayaan masyarakat yang dinilai inovatif dan terbukti berhasil,” pungkasnya.(RAZ/RGI)
Selama pameran berlangsung, JETOUR berhasil membukukan total 1.038 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dari seluruh lini SUV yang ditawarkan kepada konsumen Indonesia.
TODAY TAG
Richard Lee menantang Samira Farahnaz alias Doktif untuk hadir dalam sidang kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat dirinya sebagai terdakwa.
Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews