TANGERANGNEWS.com-Para pegawai Honerer K2 dan non Kategori Kabupaten Tangerang, akan menggelar silaturahmi sekaligus menobatkan Bupati Ahmed Zaki Iskandar sebagai Bapak honorer Kabupaten Tangerang, pada 7 September 2019.
Nuryana, Ketua Forum K2 Honorer Kabupaten Tangerang mengatakan penobatan itu karena Zaki telah mendukung sepenuhnya atas perekrutan honorer dan memberikan peluang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Honorer Kabupaten Tangerang begitu banyak, hampir 9000 jumlahnya dan yang diangkat CPNS K2 baru 188 orang, P3K kemarin baru lulus 637 orang dari fungsional guru dan tenaga kesehatan," ujarnya, Senin (26/8/2019).
Menurutnya, upaya Bupati itu dapat memberikan solusi bagi para honorer untuk mendapatkan kesejahteraan.
"Karena honorer masih begitu banyak, Bupati diharapkan memikirkan honorer yang masih tersisa. Juga masalah kesejahteraan honorer, supaya anggaran dinaikan," katanya.
Lanjut Nuryana, dibanding daerah lain di Provinsi Banten, honorer Kabupaten Tangerang termasuk mendapat kesempatan besar untuk menjadi CPNS. Sehingga pantas jika Zaki mendapat penghargaan dari para honorer.
"Bupati mempersilahkan masuk ke rekrutmen P3K dan berapapun yang lulus akan digaji. Nah ketimbang wilayah lain seperti Pandeglang, 1000 yang daftar yang diterima hanya 80 karena kekuatannya segitu," ujarnya.
Selain itu Nuryana juga menyebutkan dari seluruh CPNS yang mendaftar sebelumnya, nanti akan ada kesempatan untuk mengikutinya kembali pada tahap kedua.
"Nanti honorer diutamakan ikut, kuotanya ada 500. 339 untuk yang belum lolos, 28 orang kemarin yang belum administrasi, sisanya diambil dari honorer murni," pungkasnya.(RAZ/RGI)
Paket internet sekarang tidak cuma soal jumlah gigabyte. Lewat kUotamasya by.U, kamu bisa mendapatkan kuota sekaligus mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perjalanan dengan harga spesial.
TODAY TAG
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menanggapi munculnya komentar yang dinilai tidak berempati dari sejumlah akun yang mengaku sebagai tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal Tri Chaerawan.
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews