TANGERANGNEWS.com-Kabupaten Tangerang menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam kategori 100 kabupaten/kota menuju smart city (kota pintar) yang merupakan salah satu program dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang Taufik Emil mengatakan, untuk mempersiapkan Kabupaten Tangerang menjadi smart city, pihaknya masih melakukan berbagai bimbingan teknis kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang.
"Tahapan-tahapan sudah berjalan seperti e-planing, e-budgeting, e-monev, dan berbagai aplikasi online yang telah diterapkan oleh OPD di Kabupaten Tangerang," ujarnya, Kamis (12/9/2019).
Taufik menyebutkan, ada beberapa dinas yang sudah terintegrasi oleh aplikasi online, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan pelayanan pembayaran pajak online, Rumah Sakit Umum Daerah +RSUD) dengan aplikasi pendaftaran secara online, dan Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) yang sudah menggunakan aplikasi OSS ( _one single system).
"Ini merupakan salah satu pengembangan pelaksanaan program untuk menuju smart city," imbuhnya.
Baca Juga :
Taufik menjelaskan, mulai dari aparat pemerintah, OPD dan masyarakat bisa menikmati data yang bisa diakses menggunakan media elektronik.
"Saat ini yang harus dipersiapkan yaitu meningkatkan SDM, Peralatan, jaringan internet dan beragam aplikasi," jelasnya.
Emil mengatakan akan melibatkan pihak ketiga dan juga akan membangun gedung khusus Kominfo yang lengkap dengan SDM yang ahli dan peralatannya berlokasi di Pusat Pemerintah Kabupaten Tangerang.
"Disitu ada ruang komando centernya, ruang sistemnya dan ruang khusus servernya (peladen). Kita melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaannya. Seperti memproteksi dan sterilisasi untuk mengantisipasi hacker," pungkasnya.(RMI/HRU)
PT PLN (Persero) kembali mendapat pengakuan di tingkat internasional melalui ajang HR Tech Asia 2026 yang digelar di Singapura pada 5 Mei 2026.
TODAY TAG
Memulai bisnis tanpa legalitas yang jelas bisa menjadi hambatan besar di masa depan. Banyak pelaku usaha akhirnya kesulitan saat ingin bekerja sama dengan perusahaan besar atau mengikuti tender.
Penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mulai memunculkan persoalan.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengklaim siswa dari keluarga kurang mampu memiliki peluang lebih besar untuk masuk sekolah yang diinginkan melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
