TANGERANGNEWS.com-DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang merekomendasikan bendaharanya Kholid Ismail didaulat sebagai ketua DPRD definitif selama lima tahun pada periode 2019-2024.
Ketua DPC PDIP Kabupaten Tangerang Irvansyah mengungkapkan, sebelumnya ada enam nama yang diajukan ke DPP PDIP, kemudian disaring menjadi Ketua DPRD kabupaten Tangerang.
Keputusan DPP tersebut dituangkan kedalam surat Nomor 675/IN/DPP/IX/2019 yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPP pada tanggal 10 September 2019.
Keputusan ini bersifat mengikat untuk dilaksanakan oleh setiap pengurus partai politik di lingkungan internal PDIP.
"Berdasarkan hasil dari DPP, ditetapkan oleh DPP PDI Perjuangan untuk calon Ketua DPRD Kabupaten Tangerang yang akan ditugaskan, untuk memimpin selama lima tahun itu adalah Kholif Ismail. DPP juga menetapka Akmaludin Nugraha sebagai Ketua Fraksi PDIP," terang Irvansyah, Jumat, (13/9/2019).
BACA JUGA:
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengatakan akan menjalankan tugas sesuai arahan partai politik, untuk ikut membuat kebijakan-kebijakan dalam mengisi pembangunan di Kabupaten Tangerang.
"Pada prinsipnya kami akan menjalankan tugas dan fungsi ketua DPRD sesuai aturan yang ada. Tentu kami juga akan menjalankan tugas dan amanah parpol," tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Sementara Akmaludin Nugraga mengaku ikhlas menerima keputusan ketua DPP PDIP ini. Sebab dirinya menjadi kader parpol yang benar-benar dari bawah, bukan sebagai politisi.
"Karena ini merupakan keputusan parpol, tentu kami harus menerima dengan ihklas. Kami akan menjalakan tugas ini dengan baik," pungkasnya.
Diketahui DPP PDIP menjaring tiga nama yakni H M Supriyadi yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPC, Akmaludin Nugraha sebagai Sekretaris DPC dan Kholid Ismail yang menjabat sebagai Bendahara DPC.(RAZ/RGI)
Demo yang digelar Mahasiswa beberapa waktu lalu, terkait protes kenaikan harga BBM menunjukan jika kenaikan harga BBM menjadi masalah besar di negeri ini, membuat kehidupan masyarakat bertambah sulit.
TODAY TAG
Provinsi Banten tercatat sebagai daerah dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak kedua di Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026.
Di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya tantangan sosial, penguatan nilai-nilai kebangsaan dinilai menjadi benteng utama dalam menjaga persatuan bangsa.
Pemerintah memastikan tarif listrik untuk periode Juli hingga September 2026 tidak mengalami kenaikan, baik bagi pelanggan nonsubsidi maupun pelanggan yang masih menerima subsidi listrik.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews