TANGERANGNEWS.com-BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) meresmikan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Desa Kresek, Kabupaten Tangerang.
Wakil Bupati Tangerang Mad Romli mengatakan, warga desa-desa di wilayah Kabupaten Tangerang agar mengikuti atau mencontoh Desa Kesek. Sehingga diharapkan jaminan sosial di daerah terkecil semakin merata.
"Mudah mudahan bisa dijadikan contoh desa-desa lain untuk bisa mengikuti program Bpjs Ketenagakerjaan, " ujar Romli, di Gedung Serba Guna Tigaraksa, Rabu (25/9/2019).
Mad Romli mengatakan, dirinya akan menggerakkan Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk menjadikan kepesertaan BPJS sebagai tolak ukur keberhasilan mereka.
"BPJS kita sebenarnya sudah semua, tetapi baru PBJS Kesehatan, dan ini program pertama yang memang kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan mudah mudahan juga besok atau lusa bisa dilombakan ditingkat nasional," katanya.
Lanjut Romli, nantinya pihaknya akan memberikan fasilitas kepada masyarakat. "Sementara ini masyarakat kita belum ada acuan hukumnya. Kalau ada aturan hukum yang kira-kira bisa difasilitasi kenapa engga," pungkasnya.
Sementara Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten, Eko Nugrianto mengatakan, beberapa desa di Provinsi Banten akan menjadi Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sebelum Desa Kresek, pihaknya sudah meresmikan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.
“Kami harap, semua desa yang berada di Provinsi Banten dapat menjadi desa Sadar BPJS TK walaupun tidak ada seremonial peresmian,” ujarnya.
BPJS Ketenagakerjaan ini, kata Eko, terfokus pada pekerjaan yang bersifat informal karena pada sektor ini belum banyak lembaga atau asosiasi yang memberikan kesempatan untuk ikut jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sementara Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten, Eko Nugrianto mengatakan untuk mengikuti persyaratan sebagai desa sadar BPJS Ketenagakerjaan di desa-desa.
"masyarakat harus aktif terlebih dahulu sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini 4200 warga sudah ikut BPJS ketenagakerjaan di desa tersebut, atau hampir 91 persen," pungkasnya.(RAZ/RGI)
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muhammad Hidayat menyebut Work From Home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya tidak begitu memberikan dampak pada efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
TODAY TAG
Massa mahasiswa dari berbagai kampus dan elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Senin, 4 Mei 2026, siang.
Sejarah dari seluruh masyarakat yang ada hingga sekarang adalah sejarah perjuangan kelas." Kalimat pembuka Karl Marx dalam Manifesto Komunis (1848) ini sering kali dianggap sebagai peninggalan masa lalu yang tak lagi relevan.
Gubernur Banten Andra Soni berkomitmen menyelesaikan persoalan percaloan rekrutmen tenaga kerja. Ia berjanji menindak tegas praktik tersebut karena sudah menjadi janji kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di Banten.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
