Connect With Us

Ombudsman Beri Waktu 10 Hari Pemkab Tangerang Selesaikan Masalah Pilkades

Maya Sahurina | Rabu, 20 November 2019 | 15:17

| Dibaca : 1389

Kepala Ombudsman Provinsi Banten Bambang Poerwanto Sumo. (TangerangNews/2019 / Maya Sahurina)

 

TANGERANGNEWS.com-Ombudsman Provinsi Banten menilai lembaga uji kompetensi dari Institute For Comunity Development (ICD) pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Tangerang  2019 cacat.

Pemkab pun diberi waktu 10 hari menyelesaikan masalah yang memunculkan polemik di masyarakat itu.

Kepala Ombudsman Provinsi Banten Bambang Poerwanto Sumo.

Kepala Ombudsman Provinsi Banten Bambang Poerwanto Sumo mengatakan, pemerintah harus cermat dalam memilih lembaga karena hal itu berkaitan dengan pengawasan.

"Mekanisme Pilkades dan sosialiasi terhadap masyarakat serta pengawasan harus dievaluasi lagi oleh Pemda. Ini prosesnya harus diperbaiki lagi dari dasar-dasar lembaga yang lebih baik," ujar Bambang, Rabu (20/11/2019).

Lanjut Bambang, Pilkades harus berjalan bersih dan dalam pelaksanaan maupun tahapannya juga harus teliti, baik dari SDM maupun lembaganya.

"Proses yang udah berjalan artinya udah semua dibuka, ternyata hasilnya kurang cermat. Adminitrasi dalam kaitan misalnya pemberkasan dan kaitan dengan medical check up, jadi saran koreksi saja dari Ombubsman," jelasnya.

Pertemuan diskusi Ombudsman Provinsi Banten bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Lanjut Bambang, pihaknya memberikan waktu kepada Pemkab Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), nuntuk  segera menyelesaikan permasalahan Pilkades yang belum ada titik temunya.

Baca Juga :

"Kami dari Ombudsman meminta, agar diselesaikan secepatnya pasti, tinggal 10 hari ini tergantung dari panitia pemilihan," ujarnya.

Sementara, Kepala DPMPD Kabupaten Tangerang Hadiyat Nuryasin menyatakan, Pilkades serentak tetap berjalan karena menurutnya sudah menjadi aturan dan telah dijalankan beberapa tahapan. 

"Sudah kita respon walaupun kita tahu, ternyata berbarengan dengan poin yang menjadi permasalahan di sini, karena mau gimana pun tahapan Pilkades ini harus tetap berjalan," ujarnya.

Lanjut Hadiyat, pandangan dari Obudsman itu masukan dan menjadi bahan evaluasi pihaknya.

"Kan saran itu bahasanya bukan harus tapi suatu catatan buat kita. Tahapan ini kan sudah berjalan jadi tidak mungkin mundur," imbuhnya.(RMI/HRU)

KAB. TANGERANG
Terminal Poris Plawad Sudah Beroperasi Kembali

Terminal Poris Plawad Sudah Beroperasi Kembali

Senin, 6 Juli 2020 | 15:41

TANGERANGNEWS.com-Terminal Poris Plawad, Kota Tangerang telah kembali beroperasi, pascaditutup karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala

BANDARA
Penumpang COVID-19 Lolos di Bandara Soetta, Ini Kata KKP

Penumpang COVID-19 Lolos di Bandara Soetta, Ini Kata KKP

Jumat, 3 Juli 2020 | 11:11

TANGERANGNEWS.com-Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno Hatta (Soetta) semakin memperketat pengawasan pemeriksaan dokumen kesehatan calon penumpang

HIBURAN
Korban Cabut Laporan, Youtuber Ferdian Bebas dari Penjara

Korban Cabut Laporan, Youtuber Ferdian Bebas dari Penjara

Kamis, 4 Juni 2020 | 18:27

TANGERANGNEWS.com-Ferdian Paleka dapat menghirup napas bebas setelah sempat ditahan dibalik jeruji besi karena kasus prank sembako sampah

KOTA TANGERANG
Lurah Batusari Minta Warganya Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Lurah Batusari Minta Warganya Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Senin, 6 Juli 2020 | 15:58

TANGERANGNEWS.com–Lurah Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang A. Syamsudin meminta warganya disiplin menerapkan protokol

"Dengan Hidup yang Hanya Sepanjang  Setengah Tarikan Napas, Jangan Tanam Apapun Kecuali Cinta."

Jalaluddin Rumi