TANGERANGNEWS.com-Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berhati-hati dalam penggunaan anggaran penanggulangan virus Corona (COVID-19).
Saat ini, sebesar Rp253,8 miliar telah dialokasikan untuk mempercepat penanganan wabah virus mematikan tersebut.
Supriadi mewanti-wanti hal itu, karena berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), DPRD tidak dilibatkan dalam pergeseran anggaran dalam APBD 2020 tersebut.
"Karena dalam posisi penggeseran anggaran ini sepenuhnya otoritas Kepala Daerah (Bupati Tangerang). Kami hanya menerima laporan. Oleh karenanya kami mengharapkan Pemkab sangat hati-hati, dan jangan terkesan aji mumpung dalam penggunaannya," ungkap anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tangerang tersebut.
Ia juga mengingatkan, alokasi anggaran tersebut dipergunakan sebaik-baiknya serta tepat sasaran. Sehingga wabah COVID-19 dengan anggaran tersebut segera dapat teratasi.
"Kemarin kami ajak teleconfrence. Eksekutif yang diwakili Sekda menyampaikan sebagaimana nilai itu (Rp253,8 miliar). Tetapi poin-poin real penggeseran anggaran belum diserahkan dan dilakukan diskusi mendalam, karena menurut Sekda masih harus menunggu persetujuan Gubernur. Dalam posisi ini DPRD sudah tidak nampak perannya dalam urusan budgeting, karena hanya terima jadi. Maka saya berharap dari penggunaannya harus benar-benar cermat," paparnya. (RMI/RAC)
Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut
TODAY TAG
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai persoalan menahun di kawasan industri Serang Barat.
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal memastikan tidak akan ada aksi demonstrasi buruh pada Agustus hingga September 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews