Connect With Us

Waduh, Belasan Truk Buang Sampah Sembarangan di Cikupa

Mohamad Romli | Kamis, 18 Juni 2020 | 14:28

Aktivitas pembuangan sampah sembarangan di Kampung Sumur, Desa Talaga, Kecamatan Cikupa yang tertangkap tangan saat DLHK Kabupaten Tangerang melakukan sidak beberapa hari yang lalu. (Istimewa / Istimewa)

 

TANGERANGNEWS.com-Sebuah lokasi di Kawasan Cikupa Mas Kampung Sumur, Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang menjadi tempat pembuangan sampah liar.

Bahkan, saat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang melakukan inspeksi mendadak (sidak), tertangkap tangan belasan truk tengah membuang sampah di lokasi tersebut.

Informasi yang dihimpun, sudah cukup lama keberadaan tempat pembuangan sampah ilegal tersebut. Beragam jenis sampah menumpuk, terutama sampah industri.

Kepala DLHK Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik mengatakan, secara bertahap pihaknya akan menyisir wilayah-wilayah Kabupaten Tangerang yang diduga menjadi tempat pembuangan sampah liar. Hal ini dilakukan, kata Taufik, baik adanya laporan maupun tidak adanya laporan.

"Namun saat ini ada laporan dari pers dan masyarakat, maka kita tindak lanjuti dengan mengecek lapangan. Saat ini pun kita saksikan rusaknya lingkungan akibat tumpukan sampah liar di sini," ungkapnya, Kamis (18/6/2020).

Kemudian, kata Taufik, untuk ke depan pihaknya akan mengajukan komitmen kepada semua pihak, baik dari pengelola kawasan maupun pengepul sampah yang diduga bekerjasama dengan pihak kawasan. Adapun informasi yang didapatkan, bahwa aktivitas pembuangan sampah di TPA ilegal ini telah berlangsung lebih dari 10 tahun.

"Lingkungan harus kita jaga jangan sampai kotor yang saat ini dipenuhi oleh sampah," pungkasnya.

Menurutnya, komitmen yang akan diterapkan tidak mematikan usaha yang saat ini tengah dilakukan oleh para pengepul sampah. Mereka terus bisa bekerja, namun semuanya harus diselesaikan dengan komunikasi oleh seluruh pihak yang terlibat.

"Untuk target sendiri yaitu kami jemput sampah dari pabriknya langsung dengan catatan harus ada pertemuan dulu dengan seluruh pihak terkait," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Pengelola Kawasan Industri Cikupa Mas, Thomas Otemusi, mengaku bahwa kawasan tersebut bukanlah tempat pembuangan sampah. Karena, ini adalah lahan komersial yang suatu saat akan dikembangkan untuk perluasan kawasan industri tersebut.

“Ini sebenarnya jadi liar karena masyarakat sekitar, dan beberapa oknum yang buang di sini. Tapi untuk mengatasi masalah ini, secepatnya kita akan jalin komunikasi dengan seluruh pihak terkait," tuturnya kepada wartawan.(RMI/HRU)

BISNIS
JETOUR Kantongi 1.038 SPK di GIIAS 2026, Model SUV T2 dan T1 i-DM Paling Laku

JETOUR Kantongi 1.038 SPK di GIIAS 2026, Model SUV T2 dan T1 i-DM Paling Laku

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:23

Selama pameran berlangsung, JETOUR berhasil membukukan total 1.038 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dari seluruh lini SUV yang ditawarkan kepada konsumen Indonesia.

KOTA TANGERANG
Komisi III DPRD Dorong Penguatan Kompetensi SDM melalui Diklat Lisensi Aviasi

Komisi III DPRD Dorong Penguatan Kompetensi SDM melalui Diklat Lisensi Aviasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 11:11

Komisi III DPRD Kota Tangerang terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai langkah strategis untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

BANTEN
Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Kamis, 13 Agustus 2026 | 14:55

Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill