Connect With Us

Tak Berbasis Data, DPRD Sorot pembangunan di Kabupaten Tangerang

Mohamad Romli | Minggu, 28 Juni 2020 | 14:47

| Dibaca : 8499

Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Tangerang Deden Umardani. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Tangerang Deden Umardani menyoroti data penerima program jaring pengaman sosial (JPS) baik dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial maupun Provinsi Banten selama terjadi pandemi COVID-19 ini.

Menurut Deden, data masyarakat miskin di Kabupaten Tangerang tersebut tidak pernah diperbaharui (update) selama lima tahun terakhir.

Karenanya, ia beranggapan, tak sedikit penerima bantuan tidak tepat sasaran. "Karena datanya masih menggunakan data tahun 2015, maka tidak diketahui secara pasti jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Tangerang saat ini," ungkap Deden kepada TangerangNews, Minggu (28/6/2020).

Tidak hanya berdampak kepada masyarakat miskin yang semestinya menerima bantuan pangan non tunai (BPNT) yang diganti nama menjadi santuan sembako pangan (BSP), tapi juga pada program-program penanggulangan kemiskinan lainnya, seperti program keluarga harapan (PKH), penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan, Kartu Pintar, beasiswa pelajar dari keluarga miskin.

"Mungkin saja kan, karena data tidak di-up date, penerima PBI BPJS terus dibayarkan preminya, sementara orangnya sudah meninggal atau berpindah alamat," katanya.

Selain itu, pada APBD 2019 Kabupaten Tangerang, pernah dianggarkan beasiswa untuk pelajar dari keluarga miskin sebesar Rp5 miliar.

"Namun karena tidak ada data, anggaran itu dirubah menjadi sebesar Rp2 miliar pada APBD perubahan tahun 2019. Tapi, ternyata tidak terserap juga, akhirnya dikembalikan ke kas daerah menjadi Silpa," terangnya.

Soal pembaharuan data ini, kata dia, sebenarnya sudah dianggarkan dalam APBD 2020 di Dinas Sosial. Namun, karena terjadi re-focusting anggaran, rencana tersebut belum terealisasi.

"Kami mendorong, agar segera dilakukan updating. Karena, bisa jadi, tersebab eksekutif tidak melakukan perencanaan pembanguan berbasis data, pembangunan di Kabupaten Tangerang bukan berdasarkan kebutuhan, namun hanya keinginan semata," katanya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia ini juga berkomitmen akan terus mengawal persoalan ini.

"Kami akan terus tekankan, rencana pembangunan harus berdasarkan data yang akurat, sehingga hasilnya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya. (RMI/RAC)

OPINI
KSOC: Model Kompetensi Auditor Syariah pada LKS

KSOC: Model Kompetensi Auditor Syariah pada LKS

Selasa, 20 Oktober 2020 | 11:05

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim

TANGSEL
Musim Hujan, Warga Tangsel Waspadai Ular Berbisa

Musim Hujan, Warga Tangsel Waspadai Ular Berbisa

Selasa, 20 Oktober 2020 | 19:11

TANGERANGNEWS.com-Warga diimbau mewaspadai hewan reptil berbisa di musim penghujan ini. Hal itu diungkapkan Kepala Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangsel Uci Sanusi Kota Tangerang Selatan (Tangsel)

HIBURAN
VIDEO : Pria Ini Kaget Lihat Tagihan Makan di Restoran Mewah

VIDEO : Pria Ini Kaget Lihat Tagihan Makan di Restoran Mewah

Minggu, 20 September 2020 | 11:50

TANGERANGNEWS.com-Video yang memperlihatkan seorang pia makan di restoran mewah viral di media sosial. Hal itu karena jumlah tagihan harga makanan yang fantastis, bahkan mengejutkan si pria tersebut

"Putuskan Hubungan pada orang palsu untuk alasan yang benar. Bukan memutuskan orang benar dengan alasan Palsu."

Rather Aadil