MK Putuskan Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Pengguna Berhak Pakai Sampai Habis
Jumat, 24 Juli 2026 | 10:06
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait kebijakan kuota internet yang hangus.
TANGERANGNEWS.com-Rencana pemerintah pusat mengkonversi kompor gas elpiji ke kompor listrik mendapat penolakan dari sejumlah masyarakat di Tangerang. Mereka menilai program tersebut dapat memberatkan karena akan menambah pengeluaran sehari-hari.
Seperti yang diungkapkan, Iyel, pemilik rumah makan di Desa Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Selasa 27 September 2022.
Ia menyebutkan, untuk pengeluaran listrik per bulannya saja sudah mencapai Rp300ribu. Jika bermigrasi ke kompor listrik, maka akan menambah biaya operasionalnya.
"Saya jujur tidak setuju, itu akan menjadi beban kami. Listrik otomatis akan mahal, karena kita rumah makan pasti sering masak juga," ujarnya kepada TangerangNews.
Menurutnya, jika beban operasional bertambah, dirinya tidak bisa serta merta menaikkan harga makanan yang dijualnya. Pasalnya, pelanggan pasti keberatan dan enggan makan di tempatnya.
"Jujur enggak sanggup, apalagi nantinya barang akan mahal. Kita saja jual per porsi Rp10 ribu, mungkin akan gulung tikar," jelasnya.
Sementara itu, Ade, warga Kecamatan Cikupa, juga keberatan dengan adanya wacana konversi ke kompor listrik. Mengingat penghasilannya yang pas-pasan.
"Penghasilan aja saya cukup untuk makan doang, gimana nambah di kompor listrik, Nambah besar aja pengeluaran. Saya enggak setuju, kecuali kalau pemerintah ada solusi lain," tukasnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait kebijakan kuota internet yang hangus.
TODAY TAGKementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berupaya mempercepat realisasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Tangerang.
Festival Cisadane 2026 tak hanya menyuguhkan kemeriahan seni dan budaya, tapi juga menghadirkan panggung besar bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk memperkenalkan produk unggulan mereka.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan evaluasi sejumlah program keahlian di sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk menyesuaikan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews