TANGERANGNEWS.com-Kepala desa (Kades) se-Kabupaten Tangerang mendapat workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa dari Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Golkar Andi Achmad Dara.
Andi mengatakan para kades ini perlu diberikan pengetahuan cara mengelola keuangan yang bersumber dari dana desa dengan baik. Supaya nantinya tidak masuk ke masalah yang berujung masalah hukum.
Dalam kegiatan ini DPR RI melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang.
"Mudah mudahan kadesnya dapat menangkap dengan baik apa yang menjadi satu tanggung jawab, karena dana desa kan besar. Jadi kades lah yang bertugas mempertanggungjawabkannya," ujarnya di GSG Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Rabu 7 Desember 2022.
Andi menyebut saat ini para kades mendapatkan dana desa dari pemerintah lebih besar, karena dari tahun ke tahun meningkat sebesar Rp300juta.
"Saya persisnya tidak tahu, kurang lebih naik menjadi Rp700 juta, sekarang sudah Rp1,6 miliar per desa," ungkapnya.
Oleh sebab itu, menurut Andi kades mesti cerdas melihat potensi wilayahnya, agar berkembang menjadi desa mandiri, memiliki daya saing dan memberikan lapangan kerja kepada masyarakatnya.
Kebiasaan menggunakan perangkat digital telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Mulai dari mengecek ponsel setelah bangun tidur, bekerja di depan komputer, hingga menghabiskan waktu dengan media sosial atau menonton tayangan melalui layar.
TODAY TAG
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
Cita rasa yang familiar dari makanan lokal kembali diolah dalam bentuk berbeda melalui kolaborasi VIVERE Hotel, ARTOTEL Curated bersama Chef Agnesia Cahaya, MasterChef Indonesia Season 10.
Kebakaran hutan dan lahan merupakan tantangan tata kelola yang berulang setiap siklus musim kemarau di Indonesia. Keterlambatan respons mesin birokrasi pemerintah daerah maupun pusat tidak sekadar berakar pada persoalan anomali cuaca.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews