TANGERANG- Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mendorong dibentuknya otoritas transportasi Jabodetabek.
Menurutnya, penanganan persoalan perkotaan terutama yang terkait dengan kemacetan memerlukan integrasi kebijakan semua pihak, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Masalah transportasi tidak mengenal batas administrasi. Diharapkan agar ada satuan kerja yang bisa mengakomodir kepentingan pemangku kebijakan di Jabodetabek. Selain juga tentunya dukungan peraturan yang jelas," ujarnya dalam diskusi Strategi Implementasi Pengembangan Transportasi Jabodetabek di Kantor Badan Litbang Kementrian Perhubungan, Jakarta, Kamis (02/10).
Arief mencontohkan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membangun elevated busway yang menghubungkan Blok M - Ciledug, pada kenyataannya hanya sampai ke batas Jakarta tidak sampai ke wilayah Ciledug. Hal ini hanya dinilai hanya akan menambah kemacetan di wilayah Ciledug dan sekitarnya. "Karena akan ada penumpukan kendaraan di perbatasan," Paparnya.
Ditambahkannya, selama ini aturan terkesan bersifat parsial. Dia mencontohkan ketika Pemerintah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan beserta Kabupaten Tangerang akan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi ke Bandara Soekarno Hatta, tapi harus terbentur aturan yang menyebutkan transportasi umum ke Bandara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Selanjutnya, Arief juga mendorong pengembangan Mass Rapid Transit (MRT) tahap dua yang direncanakan tahun 2015, bisa melewati Kota Tangerang, mengingat begitu pesatnya pengembangan permukiman di wilayah Kota Tangerang dan perbatasan Kabupaten Tangerang.
"Koridor MRT untuk koridor Timur - Barat kami harapkan bisa dibangun di Kota Tangerang," Ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut hadir pula expert of The Korea Transport Institute, DR. Thomas yang menyampaikan paparan mengenai perkembangan transportasi di Korea dan upaya penting yang harus dilakukan untuk pengembangan transportasi di Jabodetabek.
Pembahasan penting mengenai strategi pengembangan transportasi di Jabodetabek kali ini juga dihadiri oleh Perwakilan Asisten Deputi Bappenas, perwakilan dari Kemenko Perekonimian dan kurang lebih 100 partisipan yang terdiri dari unsur pemerintahan, akademisi, praktisi, dan pelaku penting dari sektor transportasi.
