TANGERANG-DPRD Provinsi Banten menduga banyak developer properti di Kota Tangerang seperti apartemen, hotel maupun perumahan mengabaikan Analisis dampak lingkungan (AMDAL). Hal tersebut ditenggarai menjadi penyebab sering terjadinya banjir di sejumlah kawasan Kota Tangerang.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Tangerang Asep Hidayat, Minggu (6/8). Menurutnya, salah satu lokasi yang kerap banjir adalah tempat tinggalnya di Perumahan Bona Sarana Indah, Kebon Nanas, Kecamatan Tangerang. Bahkan banjir semakin parah setelah bertambahnya pembangunan properti di wilayahnya.

 “Disini setiap hujan sebentar pasti banjir, padahal dulu tidak begini,” katanya.

 Dikatakan Asep, penyebab banjir tidak lepas dari pengaruh pembangunan properti di Kota Tangerang. Pasalnya setiap pembangunan memiliki potensi dampak cukup besar bagi lingkungan serta warga pemukimaan disekitarnya.

 "Dikawasan sekitaran wilayah sini itu, luar biasa banyak. Kecurigaan kami kepada pembangunan seperti Ayodhya, hotel dan apartemen yang persis di dekat RS Awal Bros, adalah sangat wajar,” jelasnya.

 Dirinya pun mempertanyakan proses perizinan terhadap pembangunan properti yang dilaksanaan Pemkot Tangerang. Dia ingin adanya transparansi dari Pemkot, karena dikhawatirkan ada kecurangan-kecurangan yang tentunya akan merugikan masyarakat, baik langsung dirasakan maupun dalam waktu jangka panjang kedepannya.

“Itu hak kami, untuk mengetahui sejauh mana perizinannya. Semua harus jelas dasar kajiannya, misalnya tandon, pel banjir, amdal lalin, kemudian kalau saya sebagai anggota dewan, tentu harus melihat juga, dampak positif disisi komitmen mengenai rekrutmen tenaga kerja bagi warga sekitar, pemanfaatan air bawah tanahnya juga,” tukas Asep.

Menurutnya, segala saran dan kritik yang kerap dilayangkannya ini, tak lain adalah bentuk upaya pengawasan, baik sebagai masyarakat maupun mewakili masyarakat itu sendiri, agar arah pembangunan di kota bertajuk Aklahkul Karimah berjalan lebih baik, sesuai dengan dengungan konsep LIVE City.

“Artinya, kami ingin pemerintah melihatnya jauh, jangan hanya pada sisi menguntungkan bagi pihak swastanya saja. Dinas Perijinan, harus lebih transparan dan Pemkot Tangerang, harus lebih transparansi dan benar-benar mencermati ketentuan seluruh aturan, dalam memberikan perijinan pembangunan kepada pihak developer atau pengembang," tegasnya.