Connect With Us

Tetap Membangun PLTSa, Walhi Nilai Wali Kota Tangerang Gegabah

Mohamad Romli | Selasa, 24 Januari 2017 | 12:00

| Dibaca : 994

akses jalan menuju pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing Kota Tangerang. (@TangerangNews.com 2017 / Rangga A Zuliansyah)

TANGERANGNews.com-Langkah Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah yang akan tetap melanjutkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dinilai aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sebagai tindakan yang gegabah karena market sounding dari rencana pembangunan PLTSa tersebut berdasarkan Perpres 18/2016 yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.


"Kami tetap menolak PLTSa," ujar Dwi Sawung, Manager Kampanye Urban dan Energi pada Eksekutif Nasional Walhi, Selasa (24/1) saat dihubungi wartawan TangerangNews.com  Mohamad Romli. Baca Juga : Wali Kota Tangerang Tetap Bangun PLTSa

Dikatakan Sawung, sejak dikabulkannya judicial Review Koalisi Nasional Tolak Bakar Sampah oleh Mahkamah Agung terhadap Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kota Makassar, maka tidak ada landasan hukum bagi proyek PLTSa tersebut.


"Perpres 18/2016 sudah dibatalkan Mahkamah Agung, sehingga proyek PLTSa sudah tak ada payung hukumnya lagi," tegas Sawung.
Proyek PLTSa Kota Tangerang adalah satu dari 7 proyek yang yang akan dibangun Pemerintah pusat, namun kelompok masyarakat sipil, salah satunya WALHI menolak rencana tersebut, 5 hal yang menjadi keberatan tersebut, diantaranya:


(1) Bagian terkait “Percepatan” dalam Perpres 18/2016 bertentangan dengan kerangka hukum pencegahan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
(2) Pembatasan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dengan teknologi termal dalam Perpres 18/2016 bertentangan dengan sistem pengelolaan sampah dan tujuan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
(3) Keberadaan Perpres 18/2016 menimbulkan ancaman serius yang tidak dapat dipulihkan terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga bertentangan dengan UU Kesehatan, UU
Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Organik yang Persisten dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
(4) Bagian terkait “Percepatan” dalam Perpres 18/2016 merupakan penyalahgunaan kewenangan Presiden dan para Kepala Daerah yang berpotensi merugikan keuangan negara; dan
(5) Pengundangan Perpres 18/2016 dilakukan tanpa mempertimbangkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, khususnya “dapat dilaksanakan” dan “kedayagunaan dan kehasilgunaan” sehingga bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan e UU Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

TANGSEL
Tidak Setoran, Juru Parkir di Serpong Dikeroyok Hingga Kritis

Tidak Setoran, Juru Parkir di Serpong Dikeroyok Hingga Kritis

Senin, 20 Januari 2020 | 14:04

TANGERANGNEWS.com-Nasib nahas menimpa Agus, seorang juru parkir yang dikeroyok hingga kritis oleh dua preman di salah satu minimarket di Jalan

SPORT
Tiga Pemain Asing Perkuat Skuat Persita

Tiga Pemain Asing Perkuat Skuat Persita

Minggu, 19 Januari 2020 | 19:05

TANGERANGNEWS.com-Tiga pemain asing pada bursa transer Liga 1 musim ini dipastikan memperkuat skuat Pendekar Cisadane musim ini.

TOKOH
Didi Kempot Sang Penjaga Budaya

Didi Kempot Sang Penjaga Budaya

Selasa, 14 Januari 2020 | 14:26

TANGERANGNEWS.com-Siapa yang tak kenal Didi Kempot? Ya, dia merupakan sosok penyanyi Campursari yang hits di belantika musik Indonesia. Meski

PROPERTI
Terbitnya Permen PUPR tentang P3SRS Bikin Penghuni Menjerit

Terbitnya Permen PUPR tentang P3SRS Bikin Penghuni Menjerit

Selasa, 26 November 2019 | 17:00

TANGERANGNEWS.com-Terbitnya Peraturan Menteri (Permen) PUPR No 23 tahun 2019 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) masih menjadi polemik. Sejumlah penghuni apartemen mengungkapkan

"Jangan hanya membicarakan rencana anda kepada orang lain. Tunjukkan pada mereka keberhasilan Anda. "

Mahesh Jerri