TANGERANGNews.com-Dengan terpilihnya Wahidin Halim dan Andika Hazrumy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai semua pihak perlu tetap harus melakukan pengawasan terhadap korupsi.

Apalagi, Ibu Andika, yakni Ratu Atut Chosyah pernah terjerat kasus korupsi saat menjabat gubernur dan menerapkan politik dinasti di Banten.
Koordinator ICW Ade Irawan menjelaskan, bahwa orang-orang cenderung membuat dinasti dan mengusung anggota keluarganya dalam politik agar memiliki akses terhadap sumber daya negara, terutama APBD.

"Dengan terpilihnya Andika, ya semua pihak harus mengawasi. Saya tidak katakan akan terjadi korupsi. Tetapi mengingat kecenderungan dinasti melakukan korupsi, jadi tetep harus ada pengawasan," tukasnya saat Diskusi Publik Fraksi PDIP dengan tema APBD dan Korupsi di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Tangerang, Rabu (5/4/2017).

Menurut Ade, berdasarkan data yang diperoleh, di Banten sekitar 80-90 persen anggaran habis untuk belanja birokrasi,sisanya baru digunakan untuk belanja pelayanan publik. "Ini potensi korupsinya besar," katanya.

Ade menambahkan, tempat yang paling rawan dikorupsi adalah keuangan daerah baik APBD maupun APBN. Baru dana yang lain seperti dana desa. Modusnya masih primitif dan memakai pola lama seperti mark up, penggelapan, suap, laporan fiktif dan gratifikasi.

"Di Banten ini kami temukan korupsi tender, terutama alkes (alat kesehatan) dampaknya langsung kepada masyarajat. Obat yang dibeli sudah mau kadaluarsa karena murah dan diskonnya gede. Alat deteksi jantung, yang harusnya spek Jerman tapi yang dibeli spek Cina, tapi harganya disamakan. Ini sangat keterlaluan," pungkasnya.

Ade juga menambahkan, sejak 2010  korupsi di Banten sudah banyak yang ditangani ICW, terutama Pemprov Banten dan Pemkot Tangsel.
"Kalau untuk di Kota dan Kabupaten Tangerang kita belum ada laporan," tukasnnya.