TANGERANGNEWS.com - Menjelang tahapan pemutakhiran data partisipan pada Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Tangerang 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang sebarkan sebanyak 1.157 Alat Peraga Sosialisasi (APS) di ruang publik.
APS yang tersebar berupa Standing Banner bertuliskan "Pastikan Anda Terdaftar Sebagai Pemilih" dan juga hari serta tanggal pencoblosan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Tangerang 2018, yang jatuh tepat pada Rabu, 27 Juni 2018 mendatang.
Pemasangan 1.157 titik dilakukan langsung oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Tangerang di kantor-kantor layanan publik seperti, kantor kecamatan, kantor kelurahan, puskesmas, rumah sakit, bank dan kantor layanan publik lainnya.
Selain itu, KPU juga memasang APS serupa di pusat-pusat keramaian serta ruang publik, seperti di mall, swalayan, serta minimarket. "Kami ingin informasi soal Pilkada dan juga tahapannya tersebar luas," ujar Sanusi, Ketua KPU Kota Tangerang, Jumat (8/12/2017).
BACA JUGA :
Menurut Sanusi, masing-masing PPS mendapatkan tugas untuk memasang APS ini di 11 titik. Sedangkan khusus bagi PPK khusus dipasang di kantor-kantor kecamatan.
"Dengan menyebar 11 APS untuk 11 titik di masing-masing kelurahan, diharapkan masyarakat semakin hafal waktu dan tanggal coblos Pilkada yakni," tegasnya.
Nampak pantauan wartawan TangerangNews.com di sejumlah wilayah, APS sudah terbentang dan berdiri di muka-muka kantor layanan publik dan sejumlah ruang publik lainnya di Kota Tangerang.
"Selain standing banner, KPU juga menyebarkan ribuan pamplet dan brosur informasi tentang tahapan, layanan satgas data pemilih dan juga layanan tanya jawab Chat si Bentos kepada masyarakat. Tujuannya, target pemilih 78 persen dalam Pilkada kali ini bisa tercapai," pungkas Sanusi.(RAZ/HRU)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menjamin, gaji aparatur sipil negara (ASN) tidak akan terkena imbas pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
TODAY TAG
Influencer Sabrina Chairunnisa resmi mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Deddy Corbuzier ke Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.
Sistem birokrasi Indonesia pasca-reformasi dibangun di atas optimisme tinggi terhadap meritokrasi. Konsep ini, yang secara ilmiah berarti sistem yang menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan, keahlian, dan kinerja (merit), tertuang dalam UU ASN
Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI akhirnya menyetujui besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sebesar Rp54.193.807 per jamaah.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
